Caleg Terpilih PDIP Welhelm Daniel Kurnala Gugat DPP PDIP  

Safari
Caleg Terpilih PDIP Welhelm Daniel Kurnala Gugat DPP PDIP  
Ilustrasi PDIP

Jakarta, HanTer - Caleg terpilih PDI Perjuangan, Welhelm Daniel Kurnala mendaftar gugatan kepada DPP PDI Perjuangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Gugatan bernomor 620/Pdt.Sus-Parpol/2019/PN Jkt.Pst 10 Oktober 2019 dilakukan karena merasa dizolimi oleh PDI Perjuangan.

Welhelm mengaku, dirinya menempuh jalur hukum karena merasa ingin mempertahankan haknya sebagai anggota dari PDI Perjuangan yang sudah dinyatakan secara sah oleh KPUD sesuai berita acara  dan Bawaslu Provinsi Maluku.

"Saya menempuh ini demi keadilan. Karena saya mengemban amanah masyarakat yang ada di dapil saya," ujarnya di Jakarta, Kamis (10/10/2019).

Welhelm menjelaskan, telah difitnah oleh sesama caleg dari PDI Perjuangan  Benhur George Watubun yang telah melapor ke Mahkamah Partai terkait adanya dugaan pencurian suara. Padahal persolan pencurian suara telah diputuskan oleh Bawaslu dengan menolak gugatan pihak Benhur George Watubun yang tertuang dalam Surat putusan nomor 008/PL/PL/ADM/Prov/31.00/V/2019.

Franky  Sahetapy, SH dan Justi Engel, SH, penasehat hukum Welhelm Daniel Kurnala menjelaskan, kliennya merasa dizolimi dan terintimidasi oleh PDI Perjuangan. Padahal Welhem telah memenangkan pileg dengan suara terbanyak dengan jumlah suara 3.970 suara di provinsi Maluku yang didukung oleh Surat Keputusan KPU Provinsi,

Justi menjelaskan, KPU Provinsi Maluku juga telah menetapkan dalam Berita Acara Nomor : 604/BA/81/PROV/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 12 Agustus 2019 .

Keputusan tersebut juga telah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Maluku dengan Surat Nomor : 614/PL.01.9-SD/81/Prov/VIII/2019 tertanggal 19 Agustus 2019 mengenai Pengusulan Pelantikan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Maluku Periode 2019 – 2024 Pemilu 2019 yang juga ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum. 

"Dalam Berita Acara tersebut terlampir Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan Maluku 6 Provinsi Maluku dimana Nama Welhelm Daniel Kurnala, SH, M.Si tercantum didalamnya, sehingga proses pelantikan  sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harusnya tinggal menunggu waktu saja," jelasnya.

Justi menambahkan, atas pendzoliman tersebut maka sangat berbahaya terhadap praktik berdemokrasi dan jiwa reformasi di Negara Indonesia. Praktisi hukum dan masyarakat akan dibuat bingung tentang siapa yang sebenarnya berwenang mengadili sengketa hasil pemilihan umum yang dapat berimbas pada dualisme putusan yang bertentangan dan pada akhirnya tidak mencapai kepastian hukum bagi praktik hukum dan bernegara di Negara Indonesia.

"Kami selaku tim kuasa Hukum menegaskan bahwa kewenangan memeriksa Perselisihan Hasil Pemilu yang secara hukum seharusnya menjadi kewenangan Badan Pengawasan Pemilu sebagaimana tugas dan wewenangnya yang diatur dalam Pasal 94 dan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana kewenangannya yang diatur dalam Pasal 24 C Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bukan dari hasil Rekomendasi Parpol," ujarnya 

Justi berharap, agar Kementerian dalam negeri dapat menjalankan amanah Undang undang, agar tercipta Demokrasi yang Jujur dan Sehat. Selain Gugatan Perselisahan Partai Politik kami juga akan ajukan Gugatan PMH ( perbuatan melawan Hukum )" ungkap Franky dan Justi di Pengadilan Jakarta Pusat.