Rizal Ramli: Nunggak BPJS Tak Bisa Urus SIM, Pasport, Kejam Banget

Alee
Rizal Ramli: Nunggak BPJS Tak Bisa Urus SIM, Pasport, Kejam Banget
Ekonom senior DR Rizal Ramli

Jakarta, HanTer—Berbagai kalangan mengecam aturan penunggak iuran BPJS Kesehatan tidak bisa mengakses pelayanan public, seperti tidak bisa mengurus SIM, passport, kredit bank, sertifikat tanah dan lainnya. Aturan ini tertuang dalam Inpres yang bertujuan untuk meningkatkan kolektibilitas iuran BPJS Kesehatan.

Ekonom senior DR Rizal Ramli (RR) mengatakan, sanksi tidak boleh mengakses pelayanan public seperti membuat SIM sangat kejam. “Sanksi tidak boleh urus SIM dan passport kejam banget. SIM kan digunakan rakyat untuk cari makan seperti ngojek. Tentu membebani dan membuat rakyat kecil susah,” papar Rizal saat tampil di TVOne, Rabu (9/10/2019) malam.

Hal senada disampaikan ekonom Anthony Budiawan, menurutnya, sanksi tidak boleh mengakses layanan publik itu tidak bisa dibenarkan karena dalam UU lain seperti UU LLAJ dan Kepolisian rakyat berhak untuk mendapatkan SIM dan lainnya.

“Aturan sanksi ini melanggar UU lain, janganlah membuat UU melanggar UU lain yang sudah ada. Nunggak BPJS kena sanksi, sementara penunggak  pajak yang jelas-jelas pidana masih diberi kemudahan-kemudahan, janganlah membuat rakyat jadi susah,” ujarnya pada acara di TVOne tersebut.

Pulihkan BPJS

DR Rizal Ramli menyatakan masalah yang membelit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bukan perkara yang tidak bisa disembuhkan.

RR memberikan tiga obat agar BPJS kembali sehat, yaitu integritas, kepemimpinan yang baik, dan kemampuan pemimpin. “Cuma perlu integritas, leadership, dan skill,” ujar mantan Menko Kemaritiman itu.

Penyelesaian secara kata RR, itu menyinggung soal pola iuran BPJS yang saat ini melibatkan peserta, perusahaan, dan pemerintah.

Menurutunya, pemerintah, harus tetap mensubsidi biaya yang dikeluarkan masyarakat. Kemudian komponen pembiayaan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Diakui, pembiayaan ini memang harus dinaikkan.

"Kita benahi BPJS supaya kekuatan finansialnya lebih kuat, lebih baik dari segi penerimaan iuran, tapi tetap ada prinsip cross subsidy yang mampu dan yang tidak mampu," lanjutnya.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris menegaskan telah merencanakan pemberian sanksi kepada masyarakat yang terus menunggak iuran. Sanksi tersebut tengah di godok dan dipertimbangkan oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

"Kita sedang susun inpres (Instruksi Presiden) melalui Menko PMK untuk sanksi pelayanan publik dan medsos. Hampir 4 tahun, kalau tidak bayar terus, tak bisa urus SIM, urus paspor dan  kredit bank," ujarnya di Forum Merdeka Barat, Senin (7/10/2019).

Sejak Lama

Persoalan defisit yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan saat ini ternyata sudah diprediksi sejak lama oleh ekonom senior Rizal Ramli. 

Mantan Menko Perekonomian di era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini menjelaskan, indikasi persoalan BPJS terlihat dalam modal awal yang digunakan untuk membentuk BPJS tahun 2013 silam.

Berawal dari tahun 2011, ia bersama dengan serikat pekerja berjuang agar jaminan kesehatan bagi masyarakat dibuat pemerintah. Namun saat itu para pejabat Indonesia menolak BPJS dengan alasan tak memiliki anggaran.

"Setelah demo di DPR dan Istana waktu SBY presiden. Itu tahun 2013 (Dibentuk BPJS), tetapi pembiayaan awalnya atau modalnya itu dibikin pas-pasan sehingga tidak aneh pasti suatu waktu akan mengalami kesulitan finansial," kata Rizal Ramli dalam acara Fakta TVOne, Senin (2/9).

Soal lain yang mengindikasikan ketidakberesan BPJS adalah soal skema pembiayaan. Sejak awal, pembiayaan BPJS dilakukan denga skema iuran dari rakyat, pekerja, dan perusahaan.

"Pada saat itulah pengusaha pada lobi-lobi supaya iuran perusahaannya kecil. Sudah iuran peserta kecil, ditambah iuran pengusaha kecil, tidak aneh bakal kesulitan keuangan," tegasnya.

Prediksi RR benar saja. Satu tahun berjalan, banyak dokter, rumah sakit, hingga obat-obatan farmasi yang belum dibayar.

"Masalahnya ini setahun lebih enggak diurus, makin lama masalahnya makin besar. Tiba-tiba ada yang sok jagoan, panggil saja Tingkok. Emang bangsa Indonesia engga bisa beresin masalah dia sendiri?" tandasnya.