Boyamin: 4 Kali Mangkir, KPK Harus Tangkap Mekeng

Safari
Boyamin: 4 Kali Mangkir, KPK Harus Tangkap Mekeng
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng

Jakarta, HanTer – Untuk keempat kalinya anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

“Harusnya KPK langsung saja menangkap Mekeng. Apalagi politisi Golkar tersebut sudah 4 kali mangkir dengan alasan yang berbeda-beda. Sebagai anggota dewan harusnya Mekeng memberi contoh untuk taat hukum,” kata Koodinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman kepada Harian Terbit, Selasa (7/10/2019).

Menurut Boyamin, kehadiran Mekeng di KPK juga sebagai sarana untuk menjelaskan apakah turut terlibat atau tidak dalam dugaan korupsi pengurusan terminasi kontrak PKP2B PT AKT di Kementerian ESDM.

"Karena tidak kooperarif dan mempersulit maka ditangkap dan jika cukup alat bukti dugaan keterlibatannya maka tetapkan saja sebagai tersangka," tegasnya.

Boyamin memaparkan, agar tidak kabur keluar negeri maka KPK juga bisa mencekal Mekeng. Selain itu KPK juga mengajukan pencabutan paspor ke pihak Imigrasi sehingga jika Mekeng di luar negeri bisa langsung dideportasi oleh negara tujuan. KPK harus bersikap tegas terhadap Mekeng untuk memberikan rasa keadilan terhadap semua warga negara. Apalagi siapapun akan sama ketika berhadapan dengan hukum.

Sedianya Mekeng bakal diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus korupsi pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kementerian ESDM.

Hingga kini sudah kali keempat Mekeng tidak hadir memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi. Sebelumnya, Mekeng tidak memenuhi panggilan KPK masing-masing pada Rabu (11/9/2019), Senin (16/9/2019), dan Kamis (19/9/2019). Mekeng tidak hadir untuk melengkapi berkas tersangka Samin Tan, pemilik perusahaan pertambangan PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (BLEM).

"Saksi Melchias Markus Mekeng kembali tidak datang dijadwal pemeriksaan hari ini. Tadi kami menerima surat dari pihak kuasa hukum dengan lampiran surat kuasa tertanggal 7 Oktober 2019. Alasan tidak hadir karena kondisi kurang sehat," ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa (8/10/2019).

KPK, kata Febri, akan membahas tindak lanjut setelah saksi tidak hadir dalam beberapa kali agenda pemeriksaan di KPK. "Di surat kali ini juga tidak ada lampiran keterangan dari dokter," ungkap Febri.

KPK Harus Tegas

Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska) Adri Zulpianto juga menegaskan, KPK perlu meningkatkan sebuah tindakan yang tidak lagi bersifat dialogis, loby, maupun tawar menawar kepada saksi yang sudah 4 kali mangkir. Karena jika memang keadaan saksi tidak memungkinkan untuk hadir dengan alasan sakit maka KPK tersedia dokter untuk menangani hal itu.

"Jadi, mangkir dengan alasan sakit itu seharusnya tidak dijadikan alasan, kecuali memang keberadaan saksi tersebut d rumah sakit. Perlakuan KPK kepada saksi yang diduga terlibat korupsi harusnya lebih ganas dari perlakuan Densus 88 ke teroris," tandasnya.

Adri menuturkan, pentingnya tindakan represif bagi penegak hukum kepada mereka yang merugikan negara tapi justru merendahkan dan meremehkan hukum. "Kami tekankan bagi KPK untuk lebih galak dan ganas kepada para saksi korupsi yang selalu mangkir dari pemeriksaan," paparnya.

Terpisah, peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Gurnadi mengatakan, verstek menjatuhkan putusan tanpa hadirnya saksi bisa menjadi rujukan bagi KPK kepada Mekeng yang selalu mangkir.

Gurnadi memaparkan, meskipun Mekeng masih berstatus saksi namun harus tetap patuh terhadap hukum yang berlaku. Apalagi jika sudah 4 kali mangkir dari pemeriksaan. "Jika sudah lebih dari 3 kali, harus ada upaya tindakan hukum. karena kasus yang terjadi merupakan kasus lex specialis (khusus)," paparnya.

Diketahui, tersangka Samin Tan memberi suap mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih sebesar Rp5 miliar terkait pengurusan terminasi kontrak tersebut. KPK pada 15 Februari 2019 telah menetapkan Samin Tan sebagai tersangka. Namun sampai saat ini, KPK belum menahan yang bersangkutan.

Konstruksi perkara diawali pada Oktober 2017 Kementerian ESDM melakukan terminasi atas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT). Sebelumnya diduga PT BLEM milik Samin Tan telah mengakuisisi PT AKT. Untuk menyelesaikan persoalan terminasi perjanjian karya tersebut, Samin Tan diduga meminta bantuan sejumlah pihak, termasuk anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih terkait permasalahan pemutusan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi 3 di Kalimantan Tengah antara PT AKT dengan Kementerian ESDM.

Eni Maulani Saragih sebagai anggota DPR di Komisi Energi menyanggupi permintaan bantuan Samin Tan dan berupaya mempengaruhi pihak Kementerian ESDM termasuk menggunakan forum Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian ESDM di mana posisi Eni adalah anggota panitia kerja (panja) Minerba Komisi VII DPR RI.

Dalam proses penyelesaian tersebut, Eni diduga meminta sejumlah uang kepada Samin Tan untuk keperluan pilkada suami di Kabupaten Temanggung. Pada Juni 2018 diduga telah terjadi pemberian uang dari tersangka Samin Tan melalui staf dan tenaga ahli Eni di DPR sebanyak dua kali yaitu pada 1 Juni 2018 sebanyak Rp4 miliar dan pada 22 Juni 2018 sebanyak Rp1 miliar.