Presiden Dipilih Rakyat Sudah Final Jangan Diubah-ubah

Sammy
Presiden Dipilih Rakyat Sudah Final Jangan Diubah-ubah
Ilustrasi Pilpres

Jakarta, HanTer— Anggota MPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto mengatakan partainya tidak sepakat pembahasan amendemen UUD 1945 melebar dari rekomendasi yang sudah disampaikan MPR periode 2014-2019. Menurutnya tema-tema yang tak masuk rekomendasi tidak boleh dibahas lebih lanjut.

"PAN itu prinsipnya, yang sudah disepakati mari kita bahas, yang tidak menjadi pembahasan tidak disentuh," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (8/10).

Ia mencontohkan terkait rekomendasi proses pemilihan presiden dan wakil presiden. Menurut Yandri, seperti dilansir CNNIndonesia, hal tersebut tidak boleh dibahas, karena pemilihan presiden sudah final yakni dipilih secara langsung oleh masyarakat. Apalagi pemilihan presiden memang tak masuk dalam rekomendasi amendemen.

Menurutnya, masa jabatan seorang presiden yang sudah ditetapkan maksimal dua periode. Dia berkata hal tersebut juga tidak boleh menjadi pembahasan dalam amendemen UUD 1945 nantinya.

“Pembicaraan agar MPR membahas proses pemilihan serta masa jabatan presiden tidak pernah terdengar saat MPR membicarakan rencana amendemen UUD 1945 dari kampus ke kampus dan elemen masyarakat lainnya,” kata Yandri.

Dua Periode

Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Jazilul mengatakan, amendemen UUD tidak perlu sampai membahas masa jabatan presiden dan wakil presiden.

“Masa jabatan cukup dua periode atau 10 tahun untuk presiden serta kepala daerah dan jabatan-jabatan eksekutif," kata Jazilul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (8/10).

Dia berpendapat, amendemen UUD 1945 hanya bersifat terbatas pada penyusunan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), sebagaimana direkomendasikan MPR periode 2014-2019. "Amandemen itu hanya terbatas pentingnya pokok-pokok haluan negara yang menjadi panduan terhadap program dari pemerintah," ujar Jazilul.