Amandemen UUD 1945 Kepentingan Elite

Masa Jabatan Presiden Cukup Dua Periode, Tak Boleh Seumur Hidup

Sammy
 Masa Jabatan Presiden Cukup Dua Periode, Tak Boleh Seumur Hidup
Ilustrasi

Jakarta, HanTer - Wacana terkait amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) menuai pro dan kontra di berbagai kalangan. Tak hanya sekadar amandemen UUD 45, ada wacana menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN), MPR jadi lembaga tertinggi, presiden dipilih oleh MPR, dan mengarah pada presiden seumur hidup.

Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti, mengatakan, tak ada alasan kuat untuk melakukan amandemen UUD 45. Menurut dia, rencana tersebut bukan berasal dari masukan masyarakat melainkan hanya kepentingan elit politik saja.

"Nah kalau yang sekarang ini publik itu belum pernah ngomongin amademen, tiba-tiba muncul isu amademen ini yang sebenarnya dibawa oleh elit politik," kata Bivitri di Jakarta, Selasa (9/10/2019).

Selain itu, Bivitri juga menganggap rencana menghidupkan kembali GBHN tidak akan relevan. Sebab, sesuai amanat reformasi, pemilihan Presiden dilakukan oleh rakyat.

Isu Liar

Ia menilai, wacana menerapkan kembali GBHN sebagai isu liar. Bivitri mengibaratkan isu GBHN sebagai kotak pandora dalam legenda Yunani. Isu ini, kata dia, akan memantik kebangkitan kembali warisan Orde Baru yang telah ditinggalkan usai reformasi.

"Ini bisa lanjut seperti dulu lagi, setiap tahun ada amendemen dan isunya betul mereka sampaikan, ini amendemen terbatas. Tapi yang namanya kotak pandora begitu, dimulai tahun ini bisa lanjut terus. Mulai dengan GBHN, MPR jadi lembaga tertinggi, jangan-jangan nanti balik lagi, presiden dipilih oleh MPR. Jangan-jangan masuk lagi pasal 29 atau pasal 8 presiden seumur hidup," ujar Bivitri.

Dia mengingatkan pada era Orde Baru, GBHN merupakan mandat dari MPR sebagai lembaga tertinggi negara kepada presiden. Presiden bisa dicopot MPR jika dinilai menentang GBHN.

Ada Kepentingan

Sementara itu, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menilai, ada pihak tertentu yang berkepentingan dalam wacana penghidupan kembali GBHN melalui amandemen terbatas UUD 1945. Alih-alih kepentingan rakyat, wacana tersebut cenderung berorientasi pada kepentingan partai politik.

Sebab, amandemen UUD 1945 dijadikan 'alat transaksional' sejumlah partai politik. "Kepentingan itu jika diperjuangkan melalui cara yang transaksional hampir pasti lebih berorientasi pada kepentingan partai ketimbang kepentingan rakyat secara keseluruhan," kata Lucius di Jakarta, Selasa (8/10/2019).

Menurutnya, jika misi yang diperjuangkan dalam wacana amandemen ini adalah mimpi seluruh rakyat, tak mungkin dilakukan sembunyi-sembunyi. Terlebih, sampai menjadikan wacana amandemen itu sebagai transaksi yang menekan partai-partai agar mendukung misi pengusung amandemen.

Lucius menyebut, amandemen UUD memang bukan sesuatu yang tabu untuk dilakukan. Namun, menyerahkan amandemen pada orang-orang yang punya mimpi tersembunyi dan syarat kepentingan politik, sama saja dengan membiarkan rakyat diatur konstitusi yang isinya justru merugikan negara.

"UUD itu merupakan hukum tertinggi negara yang menjadi sumber bagi semua aturan Undang-undang yang berlaku di negara ini. Jika sumber utamanya sudah dibiarkan berubah tanpa sebuah kajian luas dan terlebih aspirasi seluruh rakyat, maka rakyat siap-siap untuk diatur sesuai selera parpol pengusung semata," ujarnya.

Oleh karena wacana amandemen ini dilakukan secara transaksional, Lucius memprediksi, hasilnya tidak akan bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Saya kira dengan latar belakang proses yang sudah mulai ditunjukkan, sulit rasanya untuk percaya ada semangat kebangsaan yang mendorong wacana memgamandemen UUD ini," kata Lucius.

Dua Hal

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyebut, masa jabatan presiden mungkin saja diubah melalui amandemen UUD 1945. Menurutnya, jika masa jabatan presiden benar-benar akan diubah, maka harus dipastikan masa jabatan yang baru lebih efektif dibanding yang saat ini berlaku.

"Saya termasuk yang berpikir bahwa masa jabatan presiden itu lebih baik untuk kontestasi ini satu periode saja, kalaupun mau dua periode tidak boleh berturut-turut," kata Refly di Jakarta, Selasa (8/10/2019).

Pertama, menurut Refly, jika presiden hanya boleh menjabat satu kali, maka masa jabatannya bisa diperpanjang. Ia mengusulkan, masa jabatan presiden diubah dari lima tahun menjadi tujuh tahun, minimal enam tahun dan maksimal delapan tahun.

Opsi kedua, kata dia, jika presiden diatur untuk bisa menjabat lebih dari satu periode, seharusnya jabatan itu tidak untuk dua kali berturut-turut.

"Harus ada jeda minimal satu periode, untuk kemudian seseorang yang bisa menjabat sebagai presiden bisa kembali mencalonkan diri lagi menjadi kepala negara," terang dia.

Malahan, menurut Refly, jika masa jabatan presiden bisa diatur untuk tidak berturut-turut, presiden bisa menjabat lebih dari dua kali.

"Jadi kalau saya pilihannya tadi, satu periode dengan masa jabatan enam tahun atau boleh lebih dari satu periode tidak dibatasi, tapi tidak boleh berturut-turut. Jadi dia berkali-kali tidak apa-apa tapi tidak perlu berturut-turut," ujarnya.

Refly mengatakan, ada dua hal yang menjadi alasan untuk meninjau kembali aturan masa jabatan presiden yang ada saat ini.

Jika diperbolehkan untuk kembali mencalonkan diri setelah lima tahun menjabat tanpa jeda, menurut dia, presiden tidak akan berkonsentrasi pada jabatannya.

"Ia hanya efektif bekerja 2,5 tahun pertama, karena setelahnya ia harus memikirkan dukungan politik menyambut pencalonan selanjutnya," terang dia.

Selain itu, Refly mengatakan, masa jabatan presiden yang terlalu lama ataupun tanpa jeda juga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan.

Sangat mudah bagi calon presiden petahana untuk menggunakan fasilitas negara selama ia berkampanye pada pencalonan presiden yang kedua kalinya.

"Menurut saya, hal seperti ini barangkali perlu dipikirkan karena negara kita ini masih governance-nya masih belum baik, masih belum begitu ketat," kata Refly.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Nasdem di MPR Johnny G. Plate berpendapat, amendemen UUD 1945 harus dibahas secara komprehensif. Pasalnya, konstitusi negara Indonesia tidak mengenal istilah amandemen terbatas.

Oleh sebab itu, pembahasan amandemen seharusnya juga tidak hanya terbatas pada kewenangan MPR menentukan haluan negara, melainkan juga terkait masa jabatan presiden.

"Haluan negara tujuannya untuk apa?. Supaya konsistensi pembangunan. Konsistensi pembangunan juga terikat dengan eksekutifnya. Masa jabatan presiden juga berhubungan. Nanti perlu didiskusikan semuanya," ujar Plate di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019) kemarin.