Puluhan Ribu Petani Siap Berikan Dukungan ke Istana Negara

Safari
Puluhan Ribu Petani Siap Berikan Dukungan ke Istana Negara
Siti Fikriyah (tengah), Ketua Umum DPP Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia saat Konfrensi Pers di Jakarta, Rabu (8/10/2019).

Jakarta, HanTer  - Puluhan ribu petani yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia akan memberikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Istana Negara, Jakarta, Kamis (10/10/2019) besok.

“Kedatangan kami adalah untuk menyampaikan terimakasih kepada Presiden atas dilaksanakannya kebijakan perhutanan sosial, utamanya di Jawa, melalui Pemberian Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS),” kata Siti Fikriyah, Ketua Umum DPP Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia saat Konfrensi Pers di Jakarta, Rabu (8/10/2019).

Fikri Mengatakan, selama ratusan tahun pengelolaan hutan hanya mengenai dua paham yaitu capital forestry-pengelolaan hutan berorientasi modal melalui pemberian ijin-ijin pengelolaan hutan kepada perusahaan-perusahaan kehutanan, banyak dikembangkan di luar Jawa melalui pemberian ijin HPH, HTI dan state forestry-pengelolaan hutan oleh negara melalui perusahaan negara, dikembalikan di Jawa melalui perusahaan negara Perum Perhutani. 

“Secara khusus di Jawa, pengelolaan hutan melalui pendekatan state forestry, selama 150 tahun sejak keluarnya Bosch Ordonantie, merupakan warisan dari paradigma, regulasi, metodologi, kelembagaan dan manajemen hutan kolonial. Orientasinya adalah fiskal dengan konsekwensi mengabaikan kepentingan rakyat,” ungkapnya.

Pasca kemerdekaan hingga kini, lanjut Fikri, dilakukan berbagai upaya untuk mengembangkan pendekatan mengakomodasi rakyat, namun pendekatan-pendekatan ini gagal karena selalu dilaksanakan setengah hati. 

“Pengelolaan hutan dengan pendekatan state forestry ini juga tidak mampu untuk mengatasi problem ekologi terlihat dari besarnya angka lahan terlantar (idle) di di kawasan hutan negara di Jawa yaitu 1.127.073 Hektar, juga gagal mengatasi masalah kemiskinan petani di dalam dan sekitar hutan. Praktek pungutan liar dan penyewaan lahan  telah berkontribusi menyebabkan kemiskinan petani,” jelasnya.

Menurut Fikri, Presiden Jokowi membuat terobosan dengan kebijakan perhutanan sosial di hutan negara di Jawa. Petani penggarap didalam dan sekitar hutan diberikan ijin pemanfaatan hutan perhutanan sosial (IPHPS), selama 35 tahun. Kebijakan ini memperlihatkan kepercayaan negara kepada rakyat untuk mengelola hutan. Melalui kebijakan ini Jokowi sedang mengembangkan paradigma baru pengelolaan hutan "social forestry." 

“Kebijakan perhutanan sosial ini telah memulihkan harga diri, harkat dan martabat petani, langkah untuk memulihkan kerusakan ekologi, mengatasi perubahan iklim, dan memberikan peluang pertumbuhan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan serta akan berdampak menumbuhkan ekonomi riil di pedesaan. Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia mengkalkulasi potensi ekonomi hingga 70Trilyun, hal mana uang tersebut cash on hand berada di tangan pelaku ekonomi di tapak,” paparnya.

Oleh karena itu, Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia memberikan dukungan penuh pelantikan Presiden Joko Widodo, serta mendukung penuh Presiden melaksanakan perhutanan sosial di Indonesia, utamanya di hutan negara di Jawa melalui ijin pemanfaatan hutan perhutanan sosial (IPHPS). 

“Gema Perhutanan Sosial Indonesia akan menemui Presiden pada Kamis, 10 Oktober 2019. Pihak istana telah mengkonfirmasi bahwa Presiden akan berkenan menerima kehadiran kami. Pada kesempatan tersebut Gema Perhutanan Sosial Indonesia akan menyampaikan informasi lapangan berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan serta masukan untuk percepatan pencapaian program perhutanan sosial yang menjadi legacy Presiden Joko Widodo ke depan,” tutupnya.