ReJO: Desakan Pecabutan Penghargaan Antikorupsi untuk Jokowi Mengada Ada

Safari
ReJO: Desakan Pecabutan Penghargaan Antikorupsi untuk Jokowi Mengada Ada

Jakarta, HanTer - Ketua Umum Relawan Jokowi (ReJO) HM Darmizal MS menegaskan, tidak ada korelasinya jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perpu KPK) dengan permintaan sejumlah pihak agar penghargaan Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA) kepada Jokowi dicabut.

Karena Jokowi adalah sosok yang sangat berkomitmen dalam memberantas korupsi. Sehingga tidak tepat agar pihak yang meminta penghargaan BHACA kepada Jokowi karena menolak ditertibkannya Perpu KPK.

"Saya kira, tidak ada korelasinya antara penghargaan yang diterima Jokowi dengan UU KPK yang sedang dipolemikkan oleh berbagai pihak," kata HM Darmizal MS di Jakarta, Selasa (8/10/2019).

Menurut Darmizal, penerbitan Perpu KPK merupakan hak prerogratif Presiden Jokowi. Oleh karena itu  dalam penerbitan Perpu KPK tersebut tidak perlu diintervensi oleh pihak manapun.

"Mau menerbitkan Perpu KPK atau tidak, Presiden Jokowi tentu sudah mempertimbangkan banyak hal. Jadi hak Presiden itu tidak perlu diganggu apalagi sampai ada penekanan ini dan itu," jelasnya.

Darmizal mencontohkan, komitmen Presiden Jokowi dalam memberantas korupsi di negara tidak perlu diragukan lagi. Karena Jokowi sangat berkomitmen pada kepastian hukum.  Terutama pemberantasan korupsi Jokowi juga tidak melakukan intervensi apapun saat KPK menetapkan para menterinya menjadi tersangka.

"Terkadang saya berpikir keras, alangkah sulitnya mencari kekurangan Jokowi. Oleh karenanya beliau punya komitmen tinggi, teguh dan berani, terutama dalam pemberantasan korupsi ditanah air. Hanya sapu bersih yang mampu membersihkan lantai yang kotor," paparnya.

Darmizal menuturkan, komitmen Jokowi memberantas korupsi bisa diihat saat eks Menteri Sosial Idrus Marham menjadi tersangka KPK dan Jokowi tidak ikut intervensi. Adalagi kasus teranyar, dalam kasus eks Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nachrowi Jokowi juga tidak melakukan intervensi terhadap KPK.

Darmizal menyarankan semua pihak menghormati keputusan Presiden Jokowi yang akan mempertimbangkan baik buruknya Perpu KPK.

"Presiden Jokowi pernah mengatakan akan mempertimbangkan Perpu KPK. Mari kita hormati keputusan beliau itu, apapun hasilnya nanti," pungkas Darmizal.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pengurus Harian BHACA, Shanti Poesposoetjipto, menegaskan tidak akan mencabut penghargaan itu dari Jokowi. "Kami lebih fokus kepada hal yang menunjang pemberantasan korupsi, ketimbang menanggapi hal-hal yang sifatnya politis," terang Ketua Dewan Pengurus Harian BHACA, Shanti Poesposoetjipto, Senin (7/10/2019).

Menurut Shanti, BHACA memiliki misi untuk mengurangi tingkat korupsi di Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengurangi kesenjangan pemahaman terhadap korupsi. BHACA sendiri masih menemui kesenjangan pemahaman tersebut baik di level pemerintahan maupun masyarakat umum.

"Kami lebih peduli ke sana dulu, karena banyak masyarakat luas di lingkungan pemerintahan, di sektor swasta, masih ada kesenjangan pemahaman tentang korupsi," jelas Shanti.

Terkait konsistensi Jokowi dalam semangat anti-korupsi, Shanti memberikan tanggapan dengan menegaskan bahwa Jokowi kini adalah Presiden RI. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dipilih rakyat untuk menduduki kursi orang nomor satu di Indonesia.

"Yang milih kita-kita juga. Kalau mau menegakkan demokrasi, mari kita hormati Presiden, menjaga stabilitas negara," ungkap Shanti. "Jangan kita terbawa pandangan yang terlampau sempit," pungkasnya.