Dewan Pakar ICMI: Melanggar UU

Melarang Aksi Demo Tindakan Bodoh

Harian Terbit/Safari
Melarang Aksi Demo Tindakan Bodoh
Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Pusat Anton Tabah Digdoyo

Jakarta, HanTer - Mahasiswa dilarang melakukan aksi unjuk rasa. Mahasiswa yang nekad berunjukrasa dikenakan sanksi drop out (D0). Tak hanya mahasiswa, purnawirawan TNI juga dilarang terlibat demonstrasi.

Larangan ini dikecam Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Pusat Anton Tabah Digdoyo. Dia tidak setuju larangan berunjukrasa jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah memanggil Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) agar menghimbau rektor-rektor melarang mahasiswa demonstrasi.

Bahkan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono juga meminta purnawirawan TNI agar tidak terbawa arus hingar bingar politik dan melarang purnawirawan TNI terlibat demonstrasi.

"Demo atau unjuk rasa itu HAM (Hak Asasi Manusia) yang dilindungi UU. Siapapun tak boleh melarangnya. Kalau melarang itu melanggar UU dan itu tindakan bodoh," ujar Anton Tabah kepada Harian Terbit melalui sambungan telepon, Minggu (6/10/2019).

Anton menegaskan, siapapun sama kedudukannya dalam hukum. Negara tanpa hukum bukan negara Sebagai Negara Hukum. UUD 45 pasal 1 (3) juga Bab X pasal 27 (1) menyatakan, semua warga Negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum tiada kecualinya. Oleh karena itu menteri, rektor, guru polisi, tentara tidak boleh melarang demontrasi.

"Kalau di luar negeri tentara dan polisi aktif pun boleh demo. Di Indonesia setelah purna (pensiun) punya hak yang sama dengan masyarakat yang lain. Jadi tak boleh dan tak bisa dilarang- larang. Yang dicegah itu anarkhi," paparnya.

Anton menyebut, demo atau unjuk rasa adalah wujud penyampaian kebebasan berpendapat di muka umum walau pendapatnya tidak sejalan dengan penguasa. Contohnya dengan menolak beberapa RUU yang dianggap merugikan rakyat. Oleh karena itu menyampaikan pendapat atau aspirasi adalah hak rakyat yang dijamin UU.

"Demo itu bukan kejahatan karena itu polisi dalam menghadapi demo harus ekstra sabar, tak boleh dengan kekerasan apalagi jika demonya tertib," tandasnya.

Seperti diketahui Menristekdikti, Mohammad Nasir, menghadap Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9/2019) lalu. Nasir mengakui ia dipanggil Jokowi terkait aksi unjuk rasa mahasiswa di berbagai daerah menolak revisi UU KPK dan KUHP. Jokowi meminta Menristek mengimbau mahasiswa untuk tidak turun ke jalan.

Selain itu mantan Kepala BIN, AM Hendropriyono juga meminta purnawirawan TNI agar tidak terbawa arus hingar bingar politik dan melarang purnawirawan TNI terlibat demonstrasi yang tak ada hentinya.

"Kita tidak boleh terbawa arus hingar bingar politik. Ada demo-demo yang tidak berhenti-berhenti, tidak boleh ada prajurit atau purnawirawan terlibat di situ," ujar Hendropriyono usai menghadiri upacara HUT TNI ke-74 di Taxy Way Echo Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (5/10/2019).