JAHID Desak KPK Hentikan Penindakan Kasus Korupsi Serta Pelantikan Pimpinan Baru

Eka
JAHID Desak KPK Hentikan Penindakan Kasus Korupsi Serta Pelantikan Pimpinan Baru
Jaringan Aktivis Hukum Indonesia (JAHID) berunjukrasa di depan gedung KPK pada Senin (7/10/2019) siang.

Jakarta, HanTer - Ratusan Aktivis Hukum yang tergabung dalam Jaringan Aktivis Hukum Indonesia (JAHID) berunjukrasa di depan gedung KPK pada Senin (7/10/2019) siang.

Mereka mendesak KPK menghentikan sementara proses penanganan kasus korupsi termasuk penangkapan dan penindakan sebab kelima Komisioner KPK telah mengundurkan diri secara resmi melalui konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jalan Persada, Kuningan pada 13 September lalu.

"Semua tindakan KPK beberapa hari ini kami anggap ilegal dan cacat hukum. Sebab 5 pimpinan KPK terdahulu sudah menyatakan diri mundur dan juga pimpinan baru KPK belum dilantikan. Saat ini telah terjadi kevakuman hukum kepada lembaga suci yang berasas Lex Spesialis tersebut," ujar koordinator aksi JAHID Wilfridus Yons Ebit saat berorasi di depan gedung KPK.

Ia menilai, meski tindakan penyerahan mandat ini belum diatur dalam Undang-Undang KPK, namun senafas dengan asas hukum Retroaktif "ex post facto" yaitu suatu hukum yang mengubah konsekuensi hukum terhadap tindakan yang dilakukan 5 komisioner sebelum suatu aturan hukum diberlakukan yang melekat pada lembaga adhoc KPK.

Maka tindakan KPK dianggap dengan sendirinya telah menabrak aturan disertai hilangnya etika pejabat publik dalam bernegara karena menghinah rakyat Indonesia dan presiden.

Yons Ebit juga menambahkan, bahwa proses operasional KPK terkait pemberantasan korupsi telah tersandera oleh kepentingan kelompok tertentu yang menjadi kuda troya di tubuh KPK.

"Kalau kita lihat ini kebanyakan tebang pilih dalam menangani kasus korupsi. Kami melayangkan mosi tidak percaya terhadap KPK. Diduga ada tangan-tangan setan bermain dalam agenda politik terselubung diatas panji suci gedung merah putih," katanya.

Dalam aksi di depan KPK ini Jaringan Aktivis Hukum Indonesia (JAHID) juga meminta KPK independen menangani kasus korupsi dan tidak melakukan politisasi kasus korupsi.

#Jahid   #kpk   #korupsi   #pimpinan