Tarif BPJS, Listrik Hingga Ojek Online Akan Naik, Beban Masyarakat Makin Berat

sammy
Tarif BPJS, Listrik Hingga Ojek Online Akan Naik, Beban Masyarakat Makin Berat

Jakarta, HanTer - Masyarakat Indonesia bakal dihadapkan dengan kenaikan tarif dari beberapa komponen pada tahun 2020 memdatang. Mulai dari kenaikan harga rokok, tarif listrik, parkir, harga plastik, iuran BPJS hingga kenaikan tarif ojek online.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, menilai, kebijakan pemerintah tersebut berdasarkan kondisi perekonomian Indonesia yang terus melemah.

"Dasar pertama karena pemerintah khawatir bahwa penerimaan pajak tahun depan akan terjadi shortfall yang cukup besar atau tidak mencapai target cukup besar. Kedua, pelebaran defisit ekonomi yang terus memburuk, pelebaran defisit 2020 akan bengkak," ujar Bhima di Jakarta, Minggu (6/10/2019).

Menurut Bhima, reformasi anggaran yang dilakukan pemerintah saat ini terbilang terlambat untuk dilakukan. Ia menilai, pemerintah seharusnya jauh-jauh hari sudah melakukan langkah-langkah efisiensi.

"Tapi kondisi ekonominya sudah berbeda. Kalau sekarang trennya terus melemah melambat, momennya sudah lewat, keberanian yang terlambat. Karena keberanian melakukan efisiensi anggaran kalau dilakukan sekarang bukan berani tapi itu sebuah kesalahan fatal," tegas Bhima.

Ia meyakini, kebijakan ini akan memberikan dampak besar kepada geliat perekonomian Indonesia ke depan dan juga masyarakat.

"Ini pasti akan menurunkan daya beli masyarakat secara signifikan pada 2020. Growth-nya (perekonomian) malah bisa melambat di bawah 4,9 persen. Justru memukul dunia usaha, memukul masyarakat menengah ke bawah, inflasi, perlambatan konsumsi, retail, manufaktur," jelasnya.

Menurutnya, dengan menerapkan kebijakan stimulus fiskal, mempertahankan subsidi, dan menjaga daya beli masyarakat diharapkan menjadi alternatif bagi pemerintahan Jokowi dalam melakukan efisiensi anggaran.

Konsumen Rokok

Untuk diketahui, disebutkan pada 2020 nanti, masyarakat Indonesia bakal dihadapkan dengan kenaikan tarif dari beberapa komponen. Mulai dari kenaikan harga rokok, tarif listrik, parkir, harga plastik, iuran BPJS hingga kenaikan tarif ojek online.

Rokok misalnya, rata-rata kenaikan pada tahun depan bisa mencapai 23% untuk tarif cukai. Otomatis, kenaikan tarif cukai rokok ini berimbas pada naiknya harga jual rokok yang diperkirakan sebesar 35%.

Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI Tulus Abadi, menilai, pemerintah selama ini tak serius berniat mengendalikan konsumsi rokok. Pasalnya, kenaikan cukai dan harga jual eceran yang digadang-gadang belakangan ini besarnya masih terbilang rendah. 

Adapun pemerintah berencana menaikkan cukai rokok sebesar 23 persen dan kenaikan harga retail rokok sebesar 35 persen pada 2020. Kenaikan tarif cukai rokok itu dinilai harus dilakukan lantaran pada 2018-2019 belum ada kenaikan.

Tulus menilai besar kenaikan tarif cukai rokok tersebut tergolong kecil. "Bahkan enteng-entengan saja," ujarnya di Jakarta, Minggu (6/10/2019).

Sebab, dua tahun sebelumnya tidak ada kenaikan tarif. Rapelan kenaikan tarif itu yang membuat kenaikannya terasa besar.

Di samping itu, Tulus mengingatkan kenaikan 23 persen tersebut hanyalah persentase rata-rata, bukan kenaikan setiap kategori atau jenis rokok. Menurutnya, kalau kenaikan 23 persen hanya dikenakan kepada kategori rokok yang tidak populer, maka tidak begitu berdampak.

Sebaliknya, kata Tulus, jika kenaikan pada merek rokok ternama, seperti pada kategori SKM 1 (Sigaret Kretek Mesin) besarannya kecil, maka dampak terhadap pengendalian konsumsi di level konsumen nyaris tidak ada.

Terlebih, kenaikan harga di level retail yang mencapai 35 persen, itu pun kenaikan rata rata.

"Jika dirupiahkan kenaikan harga di retail hanya berkisar Rp10-35 per batang, nyaris tak ada artinya. Dan artinya harga rokok masih sangat terjangkau bagi konsumen," kata Tulus.

Kalau pemerintah memang berniat mengendalikan konsumsi, ia menyarankan harga rokok dipatok minimal Rp70.000 per bungkus.

Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah segera mengesahkan kenaikan cukai rokok secara definitif dengan sebuah Peraturan Menteri Keuangan. Rencana kenaikan cukai rokok itu pun hingga kini masih sekadar gimmick lantaran belum ada aspek legalitasnya.

"Baru sebatas komitmen politik saja. Sampai detik ini belum dituangkan pada sebuah PMK (Peraturan Menteri Keuangan) sebagai dasar legalitas kenaikan cukai dimaksud," ujarnya.

YLKI juga mendesak agar formulasi kenaikan cukai rokok itu lebih adil, yaitu dengan menerapkan kenaikan cukai rokok 23 persen pada jenis rokok kategori SKM 1. Bukan malah sebaliknya, kenaikan pada kategori SKM 1 persentasenya sangat kecil.

Simplifikasi sistem cukai rokok oleh Kementerian Keuangan juga mendesak karena meskipun tarif cukai naik setinggi apapun tapi kalau modelnya masih multi layer seperti saat ini maka kurang efektif. Justru, itu akan memicu munculnya produk atau merek-merek baru hanya untuk menyiasati kenaikan cukai yang dimaksud.

"Masih kentara pemerintah lebih dominan memerhatikan kepentingan industri rokok untuk menaikkan tarif cukai, bukan aspek pengendalian konsumsi," tutur Tulus.

"Bahkan belum pro pada kepentingan petani tembakau lokal, manakala pemerintah tak bernyali untuk memberikan kenaikan prosentase yang tinggi pada jenis rokok yang menggunakan daun tembakau impor."

Tarif Listrik

Selanjutnya adalah tarif listrik. Pemerintah telah menyetujui pemangkasan subsidi listrik untuk pelanggan 900 VA rumah tangga mampu (RTM). Pencabutan subsidi ini dilakukan mulai tahun 2020.

Dengan bulatnya keputusan untuk mencabut subsidi 900 VA, maka PT PLN (Persero) bisa masuk ke kebijakan penyesuaian tarif. Sebab, alokasi subsidi ke PLN dipastikan akan turun sehingga substitusinya adalah penerimaan dari pelanggan yang tidak disubsidi lagi.

Berdasarkan perhitungan dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, dengan asumsi ICP (Indonesia crude price, harga minyak rata-rata) stabil di angka US$60 per barel dan kurs Rp14.000 per dolar AS, maka tarif listrik untuk pelanggan 900 VA RTM pada 2020 diperkirakan naik Rp 200 per kWh dari Rp1.352 per kWh menjadi Rp1.552 per kWh.

Adapun pemakaian rata-rata pelanggan golongan 900 VA RTM tiap bulan sebesar 104,61 kWh. Dengan jumlah konsumsi sebesar itu, saat ini pelanggan listrik 900 VA membayar Rp141.432 per bulan. Nah, ketika tarif naik menjadi Rp1.552 per kWh, maka biaya listrik per bulan menjadi Rp162.354 atau bertambah Rp20.992 per bulan.

Harga Plastik

Harga selembar plastik juga tak ketinggalan. Tarif cukai produk ini diusulkan sebesar Rp 30.000 per kilogram, di mana untuk per lembar tarif cukai akan dikenakan Rp200.

"Kami ajukan simulasi tarif cukai kantong plastik Rp 30.000 per kilo dan per lembar Rp200," ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani pada akhir Juli lalu.

Nantinya, setelah dikenakan cukai maka harga jual kantong plastik menjadi Rp450-Rp500 per lembar.

Tarif Parkir

Tarif parkir juga bakal naik. Dalam Peraturan Gubernur (Pergub)DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2017, tarif parkir diatur untuk mobil minimal Rp3.000/jam dan maksimal Rp12.000/jam, sedangkan untuk motor minimal Rp2.000/jam dan maksimal Rp6.000/jam.

Berdasarkan pada Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan kebijakan sistem ganjil-genap dengan kenaikan tarif parkir berkelindan. Untuk itu kepastian mengenai kenaikan tarif parkir disebut Syafrinakan terjadi pada tahun ini.

BPJS

Selanjutnya iuran BPJS Kesehatan juga akan naik berlaku 1 Januari 2020. Kenaikan tersebut bervariasi. Kenaikan iuran JKN (jaminan kesehatan nasional) direncanakan untuk seluruh segmen peserta BPJS:

Penerima Bantuan Iuran (PBI), iuran naik dari Rp23.000 menjadi Rp42.000 per jiwa. Besaran iuran ini juga berlaku bagi Peserta yang didaftarkan oleh Pemda (PBI APBD). Iuran PBI dibayar penuh oleh APBN, sedangkan peserta didaftarkan oleh Pemda (PBI APBD) dibayar penuh oleh APBD.

Pekerja Penerima Upah Pemerintah (PPU-P), yang terdiri dari ASN/TNI/POLRI, semula besaran iuran adalah 5% dari gaji pokok dan tunjangan keluarga, di mana 3% ditanggung oleh pemerintah dan 2% ditanggung oleh ASN/TNI/POLRI yang bersangkutan, diubah menjadi 5% dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan bagi PNS Daerah.

Batasannya sebesar Rp12 juta, di mana 4% ditanggung oleh Pemerintah dan 1% ditanggung oleh ASN/TNI/POLRI yang bersangkutan.

Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU-BU), semula 5% dari total upah dengan batas atas upah sebesar Rp8 juta, di mana 4% ditanggung oleh Pemberi Kerja dan 1% ditanggung oleh Pekerja, diubah menjadi 5% dari total upah dengan batas atas upah sebesar Rp12 juta, di mana 4% ditanggung oleh Pemberi Kerja dan 1% ditanggung oleh Pekerja.

Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) / Peserta Mandiri:
Kelas 3: naik dari Rp25.500 menjadi Rp42.000 per jiwa;
Kelas 2: naik dari Rp51.000 menjadi Rp110.000 per jiwa;
Kelas 1: naik dari Rp80.000 menjadi Rp160.000 per jiwa.

Ojek Online (Ojol)

Terakhir yang juga akan mengalami kenaikan adalah ongkos ojek online. Kenaikan ini sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) nomor 348 tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan aplikasi.

Dalam aturan ini ada dua komponen perhitungan tarif ojek online. Pertama, tarif langsung atau pendapatan yang didapatkan langsung oleh driver.

Tarif ini ditentukan Kemenhub. Kedua, tarif tidak langsung yang ditentukan langsung Grab dan Gojek yang besarnya tidak boleh lebih dari 20% dari total biaya. Berikut tarif langsung ojek online yang ditetapkan Kemenhub:

Zona I (Sumatra, Jawa, Bali kecuali Jabodetabek): Rp 1.850-2.300 per km dengan biaya minimal Rp 7.000-10.000

Zona II (Jabodetabek): Rp 2.000-2.500 per km dengan biaya minimal Rp 8.000-10.000

Zona III (Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku, dan lainnya): Rp 2.100-2.600 dengan biaya minimal Rp 7.000-10.000.

Adapun pihak YLKI menyatakan bahwa kenaikan tarif ojol harus diikuti dengan peningkatan keselamatan dan keamanan konsumen.

"Regulasi ojol dan kenaikan tarif ojol harus menjamin ada peningkatan pelayanan, khususnya dari aspek keamanan dan keselamatan," ujar Tulus Abadi.

Tulus menjelaskan, aspek ini menjadi sangat krusial. Karena, pada dasarnya sepeda motor adalah moda transportasi yang tingkat aspek safety dan securitynya paling rendah.

"Kenaikan tarif juga harus menjadi jaminan untuk turunnya perilaku yang ugal-ugalan pengemudi ojol, tidak melanggar rambu lalu lintas, tidak melawan arus, sehingga bisa menekan lakalantas," katanya.

Tulus sekaligus menambahkan, regulasi yang baru ini, seharusnya sudah termasuk di dalamnya adalah adanya asuransi bagi pengguna ojol, seperti asuransi dari PT Jasa Raharja.

YLKI menilai besaran kenaikan tarif, seharusnya sudah termasuk potongan 20% kepada aplikator. Jika kenaikan tarif itu belum termasuk untuk aplikator, kenaikan itu menjadi terlalu besar.

"Potongan 20% yang dilakukan aplikator kepada pengemudi seharusnya bisa diturunkan, karena dengan kenaikan tarif berarti pendapatan aplikator juga naik," kata Tulus.

Setelah kenaikan ini, YLKI meminta Kemenhub bersinergi dengan Kementerian Kominfo untuk melakukan pengawasan, agar tidak ada pelanggaran regulasi di lapangan, baik oleh pengemudi dan atau aplikator.

Keputusan Pemerintah Nomor KP 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi telah berlaku sejak 1 Mei 2019, yang artinya ojek daring akan memberlakukan tarif baru sesuai aturan tersebut.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan KP tersebut merupakan lanjutan dari Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat. 

#Tarif   #bpjs   #listrik   #rokok   #ojol   #gojek