Pemabuk dan Pezina Jadi Kepala Daerah Sumber Kehancuran

Safari
Pemabuk dan Pezina Jadi Kepala Daerah Sumber Kehancuran

Jakarta, Hanter - Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang terpidana kasus kesusilaan, termasuk perzinaan, mencalonkan diri pada Pilkada 2020 mendapat dukungan sejumlah kalangan. Para pemabuk dan penzina dinilai tidak pantas menjadi kepada daerah karena bermoral buruk.

Pengamat politik dari Institute for Strategic and Development (ISDS) Aminudin menyatakan setuju dengan larangan tersebut. Pemabuk dan pezina dilarang ikut pilkada karena sebagai sutu upaya meningkatkan takaran moral pemimpin.  

Aminudin menuturkan, moralitas seorang pejabat atau kepala daerah itu penting untuk menjadi pemimpin yang baik Tetapi itu harus disandingkan dengan kemampuannya dalam memimpin.

"Jika itu kacamata agama tidak boleh. Makanya pemimpin harus memiliki kelebihan banyak sisi. Yakni menguasai medan masalah yang hendak dipimpin. Mampu mengorganisir serta bisa jadi teladan," paparnya.

Sementara itu, Ketua Media Center Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin mengatakan, kehidupan di negara Indonesia semua sudah diikat oleh peraturan dan hukum baik agama, adat juga konstitusi. Kesepakatan founding father juga diikat dengan Pancasila yang diserap berdasarkan pandangan ideologi kebangsaan, termasuk juga dari unsur agama Islam bahwa semua sejalan dengan kitab suci Alqur'an.

"Program pemerintah dari zaman kemerdekaan sampai saat ini masalah pemabuk dan penzina adalah sebagai bagian penyakit masyarakat (pekat)," jelasnya.

Novel mendukung larangan pemabuk dan pezina menjadi pemimpin atau kepala daerah karena mereka sumber dari segala kehancuran bagi bangsa ini. Karena dengan mental pemabuk maka negara terancam kedaulatannya serta persatuan tercerai berai dan menelorkan generasi yang lemah mental.

"Sudah saatnya pemabuk dan pezina dijadikan musuh bersama bagi bangsa ini," tegasnya.

Ditolak

Seperti diketahui, Perwakilan partai politik (parpol) menolak aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melarang terpidana kasus kesusilaan, termasuk perzinaan, mencalonkan diri pada Pilkada 2020.
Penolakan pertama datang dari Ketua Bidang Pemenangan PBB Sukmo Harsono. Sukmo berpendapat pasal ini karet atau tak ada aturan yang jelas.

"Saya minta ini disempurnakan, atau bilamana perlu di-delete terkait dengan mabuk dan berzina. Bagi saya penting karena kalau tidak ada petunjuk teknisnya, ini menjadi sesuatu yang sulit untuk diterapkan," kata Sukmo dalam Uji Publik PKPU Pilkada Serentak 2020 di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Sukmo menyebut tak ada aturan rinci di dalam pasal tersebut. Ia khawatir pasal itu dijadikan cara kandidat untuk mendiskualifikasi kandidat lain. Dia mencontohkan ada seorang kandidat difoto saat memegang gelas bisa dituduh mabuk. Lalu ada kandidat yang sedang bertemu lawan jenis hanya berdua berpotensi dituduh zina.

"Jadi mabuk dan berzina menurut saya perlu penjelasan yang sangat-sangat teknis yang tidak menjebak kandidat. Apalagi kemudian kalau pasal ini berlaku juga untuk calon dari gabungan partai politik," tuturnya.

Penolakan juga datang dari Nasrullah, perwakilan Partai Nasdem. Selain soal zina, Nasrullah juga menyoroti perilaku kesusilaan yang juga dicantumkan KPU. Menurut mantan anggota Bawaslu itu, makna kesusilaan akan berbeda-beda setiap orang. Sehingga akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

"Perbuatan melanggar kesusilaan ini, jadi maksud saya dihapuskan saja semuanya. Jadi cukup menyangkut tentang tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Jangan malah dibuat secara rinci akibatnya kita sendiri yang susah," kata Nasrullah.

Selain PBB dan Nasdem, keberatan ataa pasal tersebut juga datang dari perwakilan Kemenko Polhukam dan PKS. Mereka sama-sama beralasan KPU tak mencantumkan aturan jelas sehingga berpotensi menjadi pasal karet.