Diprediksi Demo Besar Masih Ada

Safari
Diprediksi Demo Besar Masih Ada

Jakarta, Hanter - Pengamat Terorisme dan Intelijen dari Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya mengatakan, soal adanya informasi dari pihak intelijen bahwa tidak akan ada lagi demo besar bisa jadi benar atau bisa jadi salah.

Namun dalam dunia politik, sambung Harits justru banyak faktor yang diluar prediksi. Oleh karena itu Harits meminta untuk melihat saja faktanya nanti. Yang jelas unsur intelijen biasanya bekerja untjk mereduksi setiap potensi terjadinya pergerakan massa yang besar.

Harist menilai polisi nyatakan bakal tidak ada lagi besar-besaran bisa jadi untuk menyenangkan diri karena belum mampu atasi pengunjukrasa.

"Tafsiran itu bisa saja muncul. Tapi yang jelas kalau bicara soal informasi intelijen dalam kontek rencana demo, selain intelijen kolekting data tapi juga bekerja untuk melakukan penggebosan atau sebaliknya bekerja untuk mengagitasi. Intinya bekerja sesuai dengan target yang ditetapkan," jelasnya.

Aksi Besar

Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) Bintang Wahyu Saputra mengatakan, pernyataan polisi yang terima laporan intelijen bahwa tidak akan ada lagi demo besar tidak bisa dijadikan rujukan. Karena intelijen tidak bisa mendeteksi kerusuhan Papua, karhutla, demo besar-besaran sampai tertembaknya dua mahasiswa di Kendari.

"Jadi early warning intelijen harus di perkuat. Khusus untuk keamanan ibu kota jelang pelantikan Presiden sebaiknya Polri harus tetap siaga karena jika sampai terjadi demo besar - besaran dan bisa menganggu pelantikan Presiden saya rasa ini hal yang tidak bisa pertanggung jawabkan," ujar Bintang kepada Harian Terbit, Kamis (3/10/2019).

Bintang menegaskan, ke depan akan ada aksi lebih besar dari yang ada saat ini mengingat ekskalasi suhu politik yang sangat panas. Pergerakan besar akan dilakukan untuk menolak pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019-2024. Selain itu aksi demo besar - besaran juga bisa dilakukan oleh kelompok yang tidak menerima kekalahan pilpres 2019. Aksi besar lainnya menuntut kematian dua mahasiswa Kendari.

"Tuntutan lainnya terkait kerusuhan di Papua, isu karhutla dan banyak lagi yang mungkin bisa di mainkan kelompok yang berniat menganggu pelantikan Presiden," paparnya.

Ketua Umum Badan Relawan Nusantara (BRN) Edysa Girsang mengatakan, sulit untuk memprediksi apakah akan terjadi demo besar-besaran atau tidak. Pasalnya, sudah banyak orang yang sudah terakumulasi kekecewaannya dan beberapa elit yang marah karena digeser. Oleh karena itu gerakan mahasiswa dan pelajar sudah tak bisa diredam. Apalagi suara mahasiswa dan pelajar cerminan suara rakyat kebanyakan.

Koordinator Eksekutif Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional (JAKI) Yudi Syamhudi Suyuti mengatakan, yang menjadi masalah bukan ada atau tidaknya demo besar. Tapi sumber permasalahannya sudah selesai atau belum. Seperti aksi menuntut batalkan revisi UU KPK yang melemahkan KPK,  RKUHP, RUU Minerba, RUU Keamanan Siber, RUU Lembaga Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, RUU PKS, RUU Masyarakat Adat serta RUU yang tidak pro rakyat.

"Juga masalah kejahatan kemanusiaan, karhutla dan solusi untuk penyelesaian konflik Papua dan Papua Barat. Itu kan yang menjadi sumber demo besar-besaran," tandasnya.

Kepala Subdirektorat Pembinaan dan Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Muhammad Nasir mengatakan, sudah tidak ada lagi penutupan jalan di sekitar gedung DPR. Pasalnya, aksi demonstrasi sudah berlalu.

“Penutupan jalan sebelumnya dilakukan karena ada informasi intelijen mengenai aksi unjuk rasa. "Kita menutup jalan itu karena situasi seperti unjuk rasa yang sudah diterima melalui rekan intelijen. Kalau demo besar itu baru ditutup. Event seperti itu kan sudah tidak ada, jadi sudah tidak perlu ditutup," tambah Nasir di Jakarta, Rabu (3/10/2019), seperti dilansir CNNIndonesia.