Tolak Kenaikan Iuran, Buruh Tuntut BPJS Kesehatan Dibubarkan

Harian Terbit/Safari
Tolak Kenaikan Iuran, Buruh Tuntut BPJS Kesehatan Dibubarkan
Aksi demo buruh (ant)

Ribuan buruh dari berbagai elemen menggelar demontrasi atau unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta. Dalam aksinya mereka menuntut agar Badan Penyelenggara Jaminan Sosia (BPJS) Kesehatan dibubarkan karena BPJS Kesehatan mengalami defisit anggaran sehingga memaksa menaikan iuran atau premi bulanannya untuk para pesertanya. Aksi buruh berjalan damai dan tertib hingga akhirnya membubarkan diri usai menyampaikan aspirasinya. 

"Defisit BPJS Kesehatan tidak bisa diatasi dengan menaikan iuran karena mengunci di peraturan perundang undangan, UU Nomor 40 tahun 2004 dan UU Nomor 24 tahuan 2011," ujar Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN), Joko Haryono di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Menurutnya, kenaikan iuran bulanan BPJS Kesehatan sifatnya mengunci sehingga hak pekerja mudah disclaimer, tidak melekat menjadi jaminan sosial yang diatur didalam UU Nomor 13 tahun 2013 bahwa jaminan tenaga kerja itu merupakan hak tenaga kerja. Akibatnya, dalam praktiknya jaminan kesehatan tenaga kerja susah didapatkan kecuali jika pengusaha dan perusaahan tempat mereka bekerja mendaftarkan dan membayarkan secara rutin.

"Padahal hak pekerja melekat karena diatur dalam UU Nomor 170 tentang kesehatan dan keselamatan bekerja," ujarnya.

Joko menegaskan, jika pekerja mengalami kecelakaan kerja atau pun keluarga sakit, maka pekerja memperoleh layanan tanpa dikaitkan dengan iuran yang disetorkan perusahaan yang telah mendaftarkan. Karena dalam UU Nomor 40 maupun BPJS Kesehatan menyebutkan bahwa peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang sudah tinggal lebih dari enam bulan.

Karena itu, kata dia, tunggakan atau tanggung jawab pengusaha juga diatur bahwa pengusaha mendaftarkan pekerjanya dan membayarkan iuran, sehingga bila terjadi tunggakan maka pengusaha mendapatkan hukuman dengan membayar iuran dan dendannya. Selain itu juga mendapatkan sanksi adminstrasi dengan kemungkinan pidana.

"Bagaimanapun, pekerja dan keluarganya mutlak mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan pensiun maupu pesangon. Tetapi, selama ini berbeda dengan kenyataan, banyak para pekerja tidak mendapatkan hak mutlak karena pelanggaran dan kelalaian perusahaan untuk mendapatkan dan membayarkan iuran," jelasnya. 

Atas lemahnya peran BPJS Kesshatan, sambung Joko, maka pihaknya menuntut agar BPJS Kesehatan dibubarkan dengan menuntut kembalinya Jamsostek, Askes, Jamkesda, Jamkesma atau taspen sesuai dengan UU Nomor 49 tahun 2004 melikuidasi semua lembaga jaminan sosial yang sebelumnya ada, kemudian mengubah menjadi satu yakni BPJS Kesehatan. 

Berdasarkan catatan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi), tunggakan BPJS Kesehatan pada 2019 telah mencapai Rp 6,5 triliun. Akibatnya, banyak rumah sakit yang didera kendala operasional, seperti putusnya pasokan obat dari para vendor karena ketiadaan dana, hingga tunggakan gaji kepada para dokter.

#Buruh   #bpjs