Tak Hadiri Sidang Paripurna: Mengecewakan, Baru Sehari Dilantik 335 Anggota DPR dan DPD Sudah Bolos

Safari
Tak Hadiri Sidang Paripurna: Mengecewakan, Baru Sehari Dilantik 335 Anggota DPR dan DPD Sudah Bolos

Jakarta, HanTer - Baru sehari dilantik dan diambil sumpah, hanya 335 anggotaDPR dan DPD dari 711 anggota tidak menghadiri sidang paripurna MPR, Rabu (2/10/2019). Hal ini berdasar absensi yang dibacakan saat pembukaan sidang. 

Menanggapi hal ini, Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, Syamsudin Alimsyah mengatakan, tidak hadirnya 335 Anggota DPR dan DPD di Sidang Paripurna merupakan awal yang kurang baik. Karena belum apa-apa sudah memperlihatkan perilaku buruk di mata publik atau di mata konstituen. Hal yang paling dekat bisa dinilai kinerja mereka itu adalah kedisiplinannya dalam menghadiri forum-forum persidangan. 

"Melalui forum itulah diharapkan apa yang selama ini dijanjikan saat kampanye bisa diperjuangkan. Jadi kalau mereka abai dalam persidangan sesunggihnya bukan hanya kategori malas. Namun secara kinerja juga telah menghilangkan kesempatan  publik atas aspirasinya bisa diperjuangkan," ujar Syamsudin Alimsyah kepada Harian Terbit, Rabu (2/10/2019).

Syamsudin menegaskan, anggota DPR atau senator merupakan wakil rakyat yang tugasnya berat. Apalagi di tengah isu ketidakadilan antardaerah. Belum lagi isu keanekaragaman. Mereka harusnya faham betul untuk mampu menempatkan dirinya sebagai wakil rakyat atau daerah. Khusus untuk satu anggota DPD itu sama satu fraksi di DPR dalam posisi kedudukannya.

"Kewenangan DPD memang lemah. Tapi bukan berarti alasan untuk berkinerja buruk. Apalagi malas bersidang. Kalau malas ngapain maju mencalonkan diri," tandasnya.

Harapan Rakyat

Sementara itu, pengamat sosial politik dari Lembaga Kajian dan Analisa Sosial (LeKAS) Karnali Faisal menegaskan, sikap para anggota DPR yang tidak hadir di sidang paripurna itu sangat memalukan. Seharusnya mereka memahami ketika selesai dilantik maka saat itu pula hak dan kewajiban sebagai wakil rakyat melekat. Padahal banyak harapan dari rakyat terhadap wakil rakyat yang saat ini baru dilantik.

"Bagaimana rakyat tidak mengkritisi hak-hak normatif seperti dalam bentuk pendapatan yang bakal mereka peroleh dalam jumlah yang cukup besar, jika kewajiban saja tidak mereka laksanakan," jelasnya.

Karnali menyebut, ketidakhadiran ratusan anggota DPR memunculkan kesan yang kurang baik di tengah sorotan masyarakat terhadap kinerja DPR periode sebelumnya. Oleh karena itu pihaknya hanya bisa berharap para anggota DPR periode 2019 - 2024 yang dipilih melalui pemilu dengan biaya triliunan rupiah itu bisa menunjukkan kepada publik kinerja yang lebih baik, salah satunya dengan kehadiran di sidang-sidang paripurna.

"Alasan yang pasti tidak hadir di sidang paripurna tentunya mereka sendiri yang tahu. Yang jelas, ketidakhadiran itu mengecewakan rakyat," tandasnya.

Mandul

Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Gurnadi mengatakan, absennya 335 anggota DPR dalam sidang perdana menandakan masih belum tercapainya kesepakatan soal kursi panas MPR. Dengan absennya anggota DPR dalam sidang paripurna maka bisa disimpulkan meski DPR adalah wakil rakyat tetap yang menjadi nomor satu adalah kepentingan parpol. 

"Sepertinya dari kesan pertama DPR kali ini akan sama mandulnya dengan DPR periode sebelumnya," jelasnya.

Gurnadi memaparkan, absennya 335 anggota DPR dalam sidang perdana menjadi ambigu. Karena tahun lalu mereka mendorong istilah DPR yang terbuka dan modern. Sehingga diharapkan ada terobosan terkait produk legislatif yang berkualitas. Karena saat ini banyak RUU yang ada di prolegnas sangat genting untuk disikapi dan digoalkan. 

Oleh karena itu DPR ke depan harus bisa membuka ruang dialog dengan kelompok masyarakt sipil agar kebijakan yang sarat kepentingan publik bisa dibendung. Diharapkan kaum muda yang ada di DPR bisa berperan.

Apalagi ketidak percayaan publik juga masih belum pulih akibat revisi UU KPK yang disahkan. "Saya kira masih terlalu dini untuk menilai percaya dengan legislatif," paparnya.