Puan Harus Serius Jadi Ketua DPR, Jangan Hanya Jadi `Tukang Stempel`

Safari
Puan Harus Serius Jadi Ketua DPR, Jangan Hanya Jadi `Tukang Stempel`

Jakarta, HanTer - Politisi PDI Perjuangan Puan Maharani resmi menjadi Ketua DPR RI periode 2019-2024 setelah dilakukan pengucapan sumpah dan janji jabatan yang dipimpin Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Hatta Ali pada forum rapat paripurna pemilihan pimpinan DPR RI di Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa malam.

Puan Maharani dilantik bersama empat orang Wakil Ketua DPR RI yakni Azis Syamsuddin (Fraksi Partai Golkar), Sufmi Dasco Ahmad (Fraksi Partai Gerindra), Rahmat Gobel (Fraksi Partai Nasdem), dan Abdul Muhaimin Iskandar (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa).

Lembaga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) meminta ketua DPR RI Puan Maharani untuk serius menjadi wakil rakyat di parlemen, setelah dilantik bersama 575 anggota lainnya, Selasa (1/10) malam.

“Harus serius menjadi wakil rakyat khususnya bagi rakyat miskin,” kata Ketua Umum LMND Indarayani Abd Razak di Jakarta, Selasa.

Indarayani menegaskan julukan perwakilan rakyat termanifestasikan dalam posisi mengeluarkan berbagai aturan dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan umum.

Kinerja Puan

Koordinator Gerakan Perubahan (Garpu) Muslim Arbi juga mengatakan, sejak lama Puan dipastikan menjadi Ketua DPR, namun jika publik juga melihat bagaimana kinerja Puan sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) selama ini.

"Maka masa depan pimpinan dewan 5 lima tahun ke depan akan banyak disorot dan mendapat kritikan. Paling-paling DPR tak lebih dari tukang stempel," ujar Muslim Arbi kepada Harian Terbit, Selasa (1/10/2019).

Pengamat politik dari Institute for Strategic and Development (ISDS) Aminudin mengatakan, dengan jadinya Puan Maharani sebagai Ketua DPR maka akan membuat DPR hanya menjadi stempel Jokowi. Sehingga check and balances makin sulit diwujudkan oleh DPR. 

Selain itu, lanjutnya, sumbatan aspirasi rakyat juga akan semakin menggumpal karena parlemen tidak bisa responsif terhadap suara rakyat. "Dengan demikian maka gerakan ekstra parlementer akan membesar," tegasnya.

Terkait apa tugas berat anggota DPR mendatang, Aminudin memaparkan, harus bisa menghentikan masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Selain itu juga harus membongkar skandal impor pangan, membongkar skandal pemindahan ibu kota dan membongkar skandal kereta cepat Bandung. Dan yang terpenting adalah membongkar pembelian participating interest milik Rio Tinto di Freeport senilai lebih dari Rp53 trilyun yang dilakukan pemerintahan Jokowi.

"Itu (pembelian participating interest milik Rio Tinto di Freeport) skandal besar. Karena terindikasi semi fiktif atau mark up nya bisa lebih 50%," tandasnya.

Sementara itu, peneliti Pusat Kajian Demokrasi, Mukhlas Syarkun mengatakan, saat ini banyak yang kurang respek terhadap DPR. Karena DPR mengalami dilema antara membela rakyat atau ketua partai. Antara kritis untuk kepentingan rakyat, atau sembunyi dan takut terhadap buzzer. Namun demikian diyakini masih banyak anggota DPR yang idealis. Karena mereka disumpah untuk membela rakyat.

"Tapi ketua partai tak berdaya karena banyak yang tersandera oleh masalah yang melilitnya," jelasnya.

Pimpinan DPR

Pimpinan DPR RI periode 2019-2024 dilantik dan dilakukan pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Hatta Ali pada forum rapat paripurna penetapan pimpinan di Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa malam.

Pimpinan DPR RI periode 2019-2024 adalah, Ketua DPR Puan Maharani (Fraksi PDI Perjuangan), serta para Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin (Fraksi Partai Golkar), Sufmi Dasco Ahmad (Fraksi Partai Gerindra), Rahmat Gobel (Fraksi Partai Nasdem), dan Abdul Muhaimin Iskandar (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa).

Rapat Paripurna DPR pada Selasa malamjuga  menetapkan susunan pimpinan sembilan fraksi yang ada di DPR RI. "Apakah susunan pimpinan fraksi-fraksi dapat disetujui," kata Pimpinan DPR sementara Abdul Wahab Dalimunthe dalam Rapat Paripurna DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa malam.

Adapun pimpinan fraksi, adalah Fraksi PDIP akan disampaikan Rabu (3/10),  Fraksi Partai Golkar Aziz Syamsuddin, Fraksi Partai Gerindra
Edhy Prabowo, Fraksi Partai NasDem Ahmad HM Ali, Fraksi PKB Cucun A Syamsurizal, Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, Fraksi PKS Jazuli Juwaini, Fraksi PAN Mulfachri Harahap, Fraksi PPP Arsul Sani.