Rusuh Wamena, MPR Minta Jangan Ada Kambing Hitam 

Safari
Rusuh Wamena, MPR Minta Jangan Ada Kambing Hitam 

Jakarta, HanTer - Wakil Ketua Majelis Permusyawatan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir untuk mengatasi kerusuhan di Wamena, Papua. Saat ini dampak kerusuhan telah merenggut korban puluhan jiwa melayang dan ratusan luka - luka. Kerusuhan Wamena juga membuat sejumlah gedung pemerintah dan swasta terbakar.

"Padahal beliau (Jokowi) selalu menyebut sangat dekat dengan Papua dan berikan janji beberapa kali. Tapi sebelum dilantik menjadi Presiden untuk kedua kalinya sudah ada dua peristiwa yang sangat mengerikan terjadi di Papua," ujar HNW di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2019).

Menurut HNW, dengan adanya kerusuhan di Wamena, Papua, maka diharapkan pemerintah hadir untuk memberikan pengayoman dan rasa aman bagi seluruh warga baik yang asli Papua maupun pendatang. Karena saat ini telah terjadi eksodus atau keluarnya warga dari Wamena, Papua, akibat aksi mengerikan seperti pembunuhan dan pembakaran gedung dan fasilitas umum lainnya. Aksi kekerasan tersebut tidak memandang anak - anak, perempuan dan orang tua yang sudah renta.

"Jika ini (kerusuhan Wamena) tidak segera diatasi maka bisa menghadirkan sentimen atau konflik horizontal antar suku dan sesama," tandasnya. 

HNW pun meminta kerusuhan di Wamena sebagai teguran yang sangat keras untuk mengembalikan komitmen bersama menjaga NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Oleh karena itu harus segera ditemukan akar masalah kerusuhan Wamena untuk segera diselesaikan. Selain itu bagi siapapun yang melakukan kejahatan kemanusiaan seperti membunuh, membakar dan merusak gedung-gedung kantor pemerintahan atau swasta harus ditangkap diberikan sanksi hukum yang sekeras-kerasnya.

"Tapi (hukuman) untuk yang betul betul yang melakukan kejahatan. Jangan nanti yang dilakukan malah mencari  kambing hitam. Jadi kita tidak ingin ada kambing hitam. Hukum harus betul-betul ditegakkan supaya menghadirkan warwah atau wibawa negara," paparnya.

HNW menegaskan, sebelum Jokowi dilantik untuk periode kedua sebagai Presiden harus bisa menyelesaikan tragedi kemanusiaan di Wamena. Sehingga tidak ada lagi warga yang harus eksodus dari Papua untuk menyelamatkan diri, keluarga dan harta yang dimilikinya.  

Terkait siapa yang bermain atau menjadi dalang di kerusuhan Wamena, HNW menyebut, kerusuhan Wemena tidak lepas dari peran serta Benny Wenda. Apalagi Benny mengklaim sebagai tokoh perjuangan Papua Merdeka. Bahkan Benny yang kini bermukim di Oxford Inggris juga membuat petisi terkait kemerdekaan Papua. Apalagi kerusuhan di Wamena juga berbarengan dengan sidang HAM di PBB, Amerika Serikat.

"Walaupun secara fisik Benny Wenda diusir dari sidang PBB, tapi pemikiran atau ide - ide Benny Wenda bisa disebarkan melalui berbagai media," paparnya.

Wakil Ketua Komite I DPD RI Fahira Idris yang membidangi persoalan politik, hukum, dan HAM mengungkapkan, kebijakan, langkah, dan aksi yang dilakukan pemerintah pasca peristiwa ujaran kebencian bernada rasial di asrama mahasiswa Papua, Surabaya harus dievaluasi total. Langkah-langkah Presiden Jokowi untuk meredam persoalan ini juga harus dikaji ulang karena ternyata tidak efektif meredakan tensi di Papua.

"Kejadian di Wamena yang begitu mengusik rasa kemanusian harus dijadikan peringatan bagi pemerintah bahwa saat ini Papua harus menjadi fokus utama," ujarnya.

Menurut Fahira, Presiden Jokowi harus evaluasi diri karena upaya yang dilakukannya pasca kejadian di asrama mahasiswa Papua belum mampu meredakan tensi di Papua. Apa yang terjadi di Wamena bisa jadi malapetaka besar bagi negeri ini jika tidak segera ditangani secara komprehensif. Saat ini rakyat menunggu gagasan besar, solusi cerdas dan komprehensif dari Jokowi.

"Sebagai kepala negara, Presiden punya semua sumberdaya daya untuk menyelesaikan persoalan ini. Tolong Presiden fokus mengurai persoalan Papua. Lindungi rakyat di mana saja berada sesuai perintah konstitusi,” tegasnya.

Fahira mengatakan, di Papua puluhan tahun warganya hidup berdampingan walau berbeda suku. Namun kini mereka sedang dipecah belah dan sepertinya negara tidak sepenuhnya berdaya melindungi anak bangsanya. Persoalan di Papua kompleks sehingga butuh narasi besar, kesungguhan niat, dan implementasi yang tepat. Tidak bisa diselesaikan secara sederhana apalagi sekedar himbuan normatif saling memaafkan atau himbuan semua pihak saling menahan diri.

“Himbauan agar semua pihak menahan diri itu baik dan normatif. Tetapi yang rakyat nanti bukan itu. Presiden berpidato di depan rakyat. Sampaikan narasi besar dan solusi komprehensif penyelesaian persoalan Papua. Sampaikan dengan kesungguhan niat agar rakyat terutama saudara-saudara kita di Papua tergugah. Sebagai orang yang dipilih mayoritas rakyat negeri ini harusnya seorang Presiden mampu menyakinkan rakyatnya sehingga tensi di Papua bisa mereda,” papar Senator Jakarta ini. 

Mulyadi anggota DPR dari fraksi Demokrat juga meminta agar pemerintah untuk lebih khusus dan serius mengatasi kerusuhan di Wamena. Pemerintah sebagai representasi negara, ujar Mulyadi tidak boleh kalah dari pihak manapun dalan rangka melindungi warga negaranya. Oleh karena itu pelaku kerusuhan di Wamena harus mendapatkan sanksi hukum seadil-adilnya.

"Kepada korban yang meninggal maupun yang sedang dievakuasi. Kami harapkan pemerintah untuk segera menjamin kehidupan mereka sehari-hari. Karena mereka sudah tidak memiliki apa-apa lagi," paparnya.