Langgar UU, 78 Anggota DPD Tolak Tatib Versi Incumbent

Safari
Langgar UU, 78 Anggota DPD Tolak Tatib Versi Incumbent

Jakarta, HanTer - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) asal Sulawesi Tengah, Nurmawati Dewi Bantilan menolak Tata Tertib DPD RI. Selain menginterupsi, Nurma juga menyerahkan berkas pernyataan berisi tanda tangan lima puluhan senator di tengah Sidang Paripurna DPD RI, di Nusantara V, Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2019).

‘’Iya tatib itu cacat. Dari sisi prosedur melanggar enam undang-undang, enam dasar hukum, kemudian dari prosesnya cacat formil. Kenapa?  Karena sesuai Tatib nomor 3 tahun 2018, dia bekerja berdasarkan Tim Kerja (Timja) bentukan Badan Kehormatan (BK) padahal untuk merubah tatib harus melalui Panitia Khusus (Pansus) tatib,’’ ujarnya di sela-sela  Sidang Paripurna.

Tata Tertib DPD RI menurut Nurmawati sudah kontroversial sejak pertama diusulkan. Selain pengesahannya terkesan brutal, buru-buru, tak demokratis, juga menghapus ketentuan yang memuat keterwakilan perempuan untuk menjadi pimpinan.

‘’Bagaimana mau sah, proses pengesahnnya saja tidak benar. Pimpinan mengesahkan secara brutal. Tatib itu tidak memperhatikan undang-undang yang harus memperhatikan keterwakilan perempuan,’’ tambah Nurmawati.

Senator  asal Sulawesi Tengah ini juga mengklaim lebih dari tujuh puluh delapan anggota DPD RI menolak Tatib tersebut. Namun dikarenakan banyak unjuk rasa, dan urusan penting di daerah, beberapa anggota tidak bisa hadir ke kantor untuk membubuhkan tanda tangan basah.

‘’Yang sudah terkonfirmasi menolak ada 78 anggota (DPD RI), tapi dengan adanya demo rusuh, jadi tak semua bisa masuk kantor. Yang sudah tanda tangan basah  ada di atas 50-an. Lebih banyak yang menolak tatib ini sebenarnya,’’ kata mantan putri Bupati Tolitoli, H.Ma’ruf Bantilan tersebut.

Menghilangkan hak perempuan

Sementara itu, anggota DPD lain dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Muhammad Afnan Hadikusumo menilai Tata Tertib DPD RI  juga menilai cacat hukum karena menghapus keterwakilan perempuan sebagai pimpinan DPD.

Sehingga wajar Sidang Paripurna Luar Biasa DPD RI diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi karena banyak Anggota DPD RI menolak draf Tatib tersebut untuk disahkan. Mereka menilai penyusunan draft revisi Tatib itu cacat secara formil dan materiil.

‘’Tatib itu  menghapus ketentuan tiga puluh persen keterwakilan perempuan yang diputuskan MK, ini tidak boleh. Kalau alasannya ingin memasukkan Kalimantan Utara, itu tinggal dimasukkan saja, otomatis kok, itu provinsi baru, otomatis masuk. Tidak perlu merubah tatib. Pengesahan tatib itu memang tindakan politik, tapi tidak boleh meninggalkan hukum,’’ujar Afnan.

Penolakan Tatib tersebut, menurut Hadikusumo bukan sebab berbeda pilihan politik, tapi bentuk kepedulian membangun sistem ketatanegaraan yang tertib dan baik. Secara formil, pengesahan Tatib tersebut juga tidak tepat karena tidak dibentuk berdasarkan Panitia Khusus (Pansus DPD  RI).

‘’Kita ini ingin menegakkan sistem, bukan mendukung orang. Saya dari DIY, tapi tidak otomatis mendukung orang dari DIY. Sistem yang baik kan lahir dari aturan yang baik, aturan yang baik itu harmonis, tidak bertentangan dengan UU di atasnya dan pastinya bisa dieksekusi,’’ tambah Senator yang juga Ketua Umum Perguruan Silat Tapak Suci ini.

Selain secara materiil bermasalah, Afnan Hadikusumo juga menyoroti proses pengesahan yang cacat dan diselenggarakan secara tidak demokratis. Mekanisme pengambilan keputusannya ditempuh secara arogan dan tidak menghargai hak suara anggota DPD RI yang lain yang hadir dalam sidang.

‘’Pengesahan Tatib itu juga tidak tepat, karena harus meminta persetujuan peserta sidang, bukan setelah dibaca langsung diketuk palu. Kalau tidak ada kesepakatan forum, harus melalui voting, kemarin kan tidak begitu,’’ tambah Anggota DPD RI tiga periode ini.

#Dpd   #dpr