OSO Minta UU Desa Dilaksanakan Agar Desa Bisa Maju dan Sejahtera

Safari
OSO Minta UU Desa Dilaksanakan Agar Desa Bisa Maju dan Sejahtera
Dalam peluncuran buku ini hadir juga Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Darmayanti Lubis, Ahmad Erani Yustika, Sutoro Eko, Nata Erawan (pembicara), anggota DPD RI dan lain-lain. 

Jakarta, HanTer - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Oesman Sapta Odang (OSO) meminta UU No. 6 tahun 2014 tentang desa benar-benar dilaksanakan agar desa maju dan sejahtera. Apalagi desa merupakan pintu terdepan pemerintahan dalam pembangunan nasional.
 
“Kita semua dari desa dan besar di desa, dan desa menjadi contoh lembaga terkecil yang sangat demokratis dalam pemilihan kepala desa. Karena itu, desa harus menjadi garis terdepan dalam pembangunan nasional,” tegas OSO saat peluncuran buku ‘Membangun atau Merusak Desa’ di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (30/9/2019).
 
Menurut OSO, sejak era Soeharto, desa dijadikan seragam dan serentak untuk modernisasi pembangunan. Sehingga desa menjadi subyek pembangunan, karena akan berdampak pada berhasil tidaknya pembangunan nasional.
 
“Pembangunan nasional itu ditentukan oleh berhasil-tidaknya pembangunan desa. Karenanya UU No.6 tahun 2014 tentang desa ini merupakan bagian integral dalam memperkuat otonomi daerah,” ujarnya.
 
OSO mengibaratkan istana negara sebagai garda depan politik nasional, sedangkan desa sebagai garda terdepan pemerintahan negara. Oleh karena itu OSO menyadari jika penulis buku 'Membangun atau Merusak Desa' Akhmad Muqowam risau dengan pelaksanaan UU Desa itu karena melenceng dari ketentuan. 

"Saya berharap buku ini menjadi perspektif bagi sudut pandang pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin untuk lima tahun ke depan,” paparnya.

Sementara itu penulis buku yang juga Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempunyai pikiran dan hati yang tertuju pada desa, dan secara kelembagaan, sudah bertekad melaksanaan UU Desa secara konsisten. Tetapi regulasi dan aparat tidak mendukung secara sempurna, sehingga kontradiksi dan paradoks terjadi di tengah jalan. 

"Biangnya tidak lain adalah reduksi dan simplikasi UU Desa menjadi program dana desa, yang dilengkapi dengan aturan, perintah, batasan, larangan. ancaman, dan lain-lain," paparnya.

Muqowam memaparkan, pusat perhatian buku berjudul "Membangun atau Merusak Desa" adalah UU Desa, yakni sebelum, selama dan sesudah.Bab 1 di buku bicara tentang ”Masa Lalu Desa” dan "Desa Masa Lalu” sebagai kondisi dan konteks obyektif sebelum UU Desa lahir, sekaligus menjadi alasan mengapa perlu UU Desa. 

Bab 2 bicara tentang gegap-gempita dalam melahirkan UU Desa. Apalagi Muqowam sebagai Ketua Pansus RUU Desa. Bab 3 berbicara tentang pengalamannya sebagai Senator Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang mengawasi dan menyaksikan kontradiksi dan paradoks pelaksanaan UU Desa. 

"Bab 4 merupakan manifesto politik, yang menyerukan agar Pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua menegaskan "Kembali ke Mandat UU Desa"," jelasnya.

Muqowam mengakui, banyak bahan dan asupan yang masuk ke dalam buku
'Membangun atau Merusak Desa'. Pertama, bacaan banyak literatur baik yang mendukung UU Desa maupun yang kritis, termasuk bacaan tentang sejarah masa lalu desa dan desa masa lalu. Kedua, hasil risalah sidang Pansus dan Panja RUU Desa, khususnya perspektif Fraksi DPR dan DPD dalam membahas RUU Desa. 

"Ketiga, hasil diskusi dengan para sahabat, baik para pegiat desa maupun pemangku desa. Keempat, hasil pengawasan DPD RI terhadap pelaksanaan UU Desa, baik melalui rapat kerja di Senayan maupun kunjungan kerja di lapangan yang bertemu langsung dengan para kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lain’ lain," jelasnya.