Tidak Tepat Minta Jokowi Lengser 

Safari
Tidak Tepat Minta Jokowi Lengser 

Jakarta, HanTer - Direktur Politik Hukum Wain Advisory Indonesia, Sulthan Muhammad Yus mengatakan, secara hukum Joko Widodo (Jokowi) telah ditetapkan sebagai pemenang Pemilihan Presiden 2019 yang diselenggarakan secara langsung oleh negara. 

“Artinya, mayoritas rakyat Indonesia telah menentukan pilihannya pada Jokowi sebagai Presiden. Semua jalur legal yang ditentukan oleh konstitusi telah selesai. Seyogyanya semu pihak harus menghormatinya," ujar Sulthan Muhammad Yus kepada Harian Terbit, Minggu (29/9/2019).

Sulthan menyatakan menyuarakan pendapat hak setiap warga Negara, termasuk mendesak agar Jokowi mengundurkan diri dari jabatannya. Tentu saja dilakukan secara konstitusional bukan makar. 

Sementara itu pengamat politik dari Universitas Bunda Mulia (UBM) Silvanus Alvin mengatakan, desakan untuk menggagalkan pelantikan Jokowi sebagai Presiden kurang tepat. Karena proses demokrasi dalam Pilpres 2019 sudah menghabiskan triliunan rupiah akan hilang percuma. 

Selain itu, lanjutnya, Jokowi juga secara sah sebagai presiden terpilih. Apalagi ada puluhan juta rakyat memilihnya sehingga menggagalkan Jokowi dilantik sama saja mencederai puluhan juta rakyat Indonesia.

"Andai Jokowi tidak dilantik, lantas mekanisme seperti apa yang mau dilakukan. Kondisi yang tidak pasti itu malah akan memperkeruh suasana politik dan kebangsaan," ujar Silvanus Alvin kepada Harian Terbit, Minggu (29/9/2019).

Meluas

Pengamat politik Rusmin Effendi menyarankan Presiden Jokowi harus legowo dan tidak memaksakan diri menunggu pelantikan pada 20 Oktober mendatang. Pasalnya, eskalasi gerakan menurunkan dirinya agar tidak dilantik semakin meluas di seluruh provinsi.

Rusmin menegaskan, seluruh rakyat Indonesia sudah mengetahui kemenangan Jokowi di Pilpres dari an kecurangan. Bahkan kemenangan Jokowi tidak mewakili 34 provinsi di Indonesia, hanya sekitar 6 provinsi saja. Artinya, rakyat sudah tidak percaya dan ingin pergantian rezim. Oleh karenanya, Jokowi harus tahu diri dan malu yang mengklaim sebagai pemenang Pilpres.

Selain itu, lanjut Rusmin, MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa dianggap melanggar UUD 1945 jika tetap memaksa melantik Jokowi. Oleh karena itu rakyat tidak akan diam dan tetap melakukan perlawanan dengan jihad konstitusi. 

Rusmin mengakui secara dejure Jokowi memang pemenang Pilpres, tapi de facto tidak demikian. Oleh karena itu MPR harus gagalkan pelantikan Jokowi.

"Persoalannya apakah Ketua MPR baru nanti berani. Kan tidak mungkin. Jadi bakal perang saudara dan demo-demo bakal semarak. Apalagi saat ini sebagian besar anggota MPR satu koalisi dengan Jokowi. Jadi pasti dilantik dengan segala risiko," tandasnya.