Usai Dipanggil Jokowi Menristek Ancam Rektor Terlibat Demo Mahasiswa

sammy
Usai Dipanggil Jokowi Menristek Ancam Rektor Terlibat Demo Mahasiswa

Jakarta, HanTer - Usai dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengeluarkan pernyataan keras terkait aksi demo mahasiswa yang marak belakangan ini. Menurutnya, dosen dan rektor yang terlibat dan mendukung demo mahasiswa akan diberikan sanksi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. 

"Akan saya cari kampus mana saja yang mendukung mahasiswanya demo. Kalau dosen dan rektor terlibat, akan kami kenakan sanksi sesuai aturan perundang-undangan," tegas  Menteri Nasir usai pelantikan sejumlah rektor dan pejabat di lingkungan Kemenristekdikti, Kamis (26/9).

Nasir mengatakan dirinya dipanggil Presiden terkait aksi demo. "Saya dipanggil presiden terkait aksi demo mahasiswa yang belakangan marak. Beliau berpesan agar aksi ini jangan inkonstitusional. Kalau mau protes, ada jalur konstitusi yaitu melalui DPR RI," ujar Nasir.

Represif

Menanggapi pernyataan Menteri Nasir tersebut, Direktur Lokataru Foundation Haris Azhar menilai sikap pemerintah yang menekan aspirasi publik dengan cara membungkam penyampaian di muka umum merupakan tindakan otoriter. Menurutnya, hal itu merupakan langkah represif pemerintah terhadap sejumlah aksi demontrasi terkait penolakan UU KPK dan sejumlah RUU kontroversial.

“Makin otoriter saja pemerintah kita saat ini. Ciri-ciri pemerintahan otoriter adalah menggunakan segala cara untuk menghalau, menekan, atau melawan suara publik. Dalam hal ini Menristekdikti sudah jadi agen represif,” kata Haris melalui pesan singkatnya, Kamis (26/9), seperti dilansir Jawapos.com, Kamis.

Padahal, lanjut Haris,  tugas Menristekdikti tak lain adalah untuk meningkatkan mutu kualitas perguruan tinggi. Haris menyesalkan pernyataan represif yang dikeluarkan Nasir tersebut.

“Sementara aksi mahasiswa adalah wujud dari intelektualitas. Jika kampus diminta cegah mahasiswa demontrasi, itu adalah bentuk pengkhianatan Menristekdikti pada kecerdasan mahasiswa,” sesal Haris.

Haris mengingatkan,  mengeluarkan pendapat di muka umum telah diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998. “Termasuk sweeping. Apa dasar sweeping? Kalau semua yang demo ditangkap, apakah itu artinya demonstrasi adalah kejahatan?” tegas Haris.

Surat Peringatan

Lebih lanjut Menristekdikti Mohammad Nasir meminta para rektor untuk mencegah mahasiswa melakukan demo. Jika gagal, dia mengancam akan memberi sanksi. 

“Sanksi keras ada dua, bisa SP (Surat Peringatan) pertama, SP dua. Kalau sampai menyebabkan kerugian pada negara dan sebagainya ini bisa tindakan hukum,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (26/9).

Nasir mengatakan, pihaknya akan fokus pada rektor selaku pimpinan. Jika rektor tidak berhasil menertibkan para dosen, maka rektorlah yang bertanggungjawab.

Dia mengemukakan,  aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa bukanlah cara yang tepat. Sebab, pihaknya khawatir ada kelompok lain yang memanfaatkan situasi tersebut. “Kalau saya lihat ada sebagian yang murni, ada yang sebagian ditunggangi. Gak jelas ini, karena ikut campur di dalamnya,” tukasnya.