TAJUK: `Pahlawan` Rakyat Itu Diperlakukan Seperti Maling

***
TAJUK: `Pahlawan` Rakyat Itu Diperlakukan Seperti Maling

Aksi represif aparat kepolisian terhadap demonstran yang sebagian besar mahasiswa, tak hanya terjadi di Jakarta, juga di sejumlah kota lainnya, antara lain di Medan, Makassar dan Kendari. Beberapa mahasiswa tewas dan puluhan alami luka-luka dan ada yang kritis karena dipukuli polisi secara membabi buta.

Tak hanya demonstran, aksi represif petugas pun dialami wartawan. Bahkan ratusan mahasiswa dan pelajar ditangkap. Karuan saja tindakan represif aparat kepolisian ini dikecam berbagai kalangan. Dalam mengatasi aksi demo kepolisian dinilai tidak profesional.

Tokoh nasional DR Rizal Ramli dalam akun twitternya, menceritakan Presiden Gus Dur menyampaikan impiannya kepada dirinya supaya Polri bagaikan Polisi Inggris yang berwibawa, pengayom rakyat, dan Kabareskrimnya bagai Scotland Yard, profesional. “Disini kok sebaliknya terjadi.”

Dalam akunnya (@RamliRizal) disebutkan,  protes di Hongkong sudah 5 bulan, keras tapi tidak ada korban. Polisi Hongkong profesional. Di Indonesia, banyak korban, polisi tidak profesional, brutal, pukul mahasiswa kaya maling. Mas @Tito kok budget segitu besar hasilnya begini? Dia mempertanyakan, apa budget Polri yang besar itu tidak digunakan untuk meningkatkan profesional dan disiplin polisi. 

Tak hanya aksi  kekerasan, mahasiswa juga diancam Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir  akan memberi sanksi terhadap rektor yang tidak bisa mencegah mahasiswa melakukan demonstrasi.

Pernyataan Menristekdikti ini dikecam Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar, menurutnya, tugas Menristekdikti adalah meningkatkan mutu kualitas perguruan tinggi. Sementara aksi mahasiswa adalah wujud dari intelektualitas. Jika kampus diminta cegah mahasiswa demontrasi, itu adalah bentuk pengkhianatan Menristekdikti pada kecerdasan mahasiswa.

Bahkan ia menyebut Menristekdikti sebagai agen represi karena mencoba membungkam suara masyarakat. Menurutnya, ciri-ciri otoritarianisme adalah menggunakan segala cara untuk menghalau, menekan atau melawan suara publik. Dalam hal ini Menristekdikti sudah jadi agen represif.

Sebelumnya Menristekdikti Mohammad Nasir meminta para rektor memberitahu mahasiswa agar tak kembali turun ke jalan melakukan demonstrasi. Bahkan, Nasir bakal memberi sanksi kepada rektor yang ikut menggerakkan mahasiswa turun ke jalan.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko memastikan anggota Polri yang represif memukuli demonstran mahasiswa dan mengintimidasi wartawan saat meliput aksi tolak RKUHP, revisi UU KPK, dan RUU lainnya, akan ada sanksi. Selain itu, sambung Moeldoko, Polri pun akan melakukan evaluasi terhadap para anggotanya dalam penanggulangan aksi massa.

Harapan kita, dalam menangani demonstran, seharusnya aparat kepolisian maupun TNI bertindak proporsional dan profesional, tidak main asal gebuk. 

Perlu diingat, menempuh cara-cara kekerasan dan tindak yang melampaui batas dalam menghadapi demonstran hanya akan melahirkan dendam dan tidak baik bagi perkembangan bangsa ini ke depannya. 

Itulah sebabnya kita meminta dan mendesak aparat keamanan untuk menghentikan aksi kekerasan para pengunjuk rasa yang sebagian besar dari kalangan mahasiswa. Mereka itu adalah anak-anak kita, generasi penerus bangsa. Mereka juga memiliki hak untuk dilindungi bukan ditembaki, digebuki ditendang dan diinjak-injak

Tugas utama polisi adalah menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat. 

Setiap pihak tidak bisa menerima cara kekerasan terhadap pengunjuk rasa apalagi menyebabkan jatuhnya korban tewas dan atau kritis. Kepolisian diharapkan profesional dan agar lebih lembut,  serta lebih memilih cara-cara yang lebih baik di dalam menghadapi tuntutan dari anak-anak muda bangsa ini.

Ingat, seluruh anak bangsa mempunyai hak untuk bicara dan ikut menentukan arah dan perjalanan dari bangsa ini ke depan.  Karena negeri ini adalah milik kita bersama. Bukan hanya milik satu kalangan saja tapi juga milik para mahasiswa. 

Mahasiswa dan pelajar itu ‘pahlawan’ rakyat yang memperjuangkan aspirasi masyarakat, jangan perlakukan mereka seperti maling. Jika kalian tidak mau dikritik dan aksi demo tidak ada, silakan buat kebijakan yang pro rakyat.