Anggota BPK Terpilih Diduga Hasil Bagi-bagi Jatah Parpol

safari
Anggota BPK Terpilih Diduga Hasil Bagi-bagi Jatah Parpol

Jakarta, HanTer - Sekretariat Nasional (Seknas) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran ( FITRA) menilai terpilihnya 5 anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam waktu yang hampir bersamaan dengan ditetapkannya seorang anggota BPK sebagai tersangka terkait suap dalam kasus proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) menunjukkan ada tugas besar yang menanti para anggota yang baru terpilih ini. Tugas tersebut merupakan beban berat  bagi BPK secara kelembagaan.

"Para pimpinan BPK terpilih punya tugas yang besar sekaligus beban berat untuk memperkuat upaya-upaya  memperbaiki citra institusi di mata publik luas. Ini adalah hal substansial yang selalu kami berikan penekanan sepanjang proses rekrutmen anggota BPK yang telah berlangsung, yang hemat kami masih sangat tertutup," ujar Sekjen Seknas Fitra, Misbakh Hasan  di Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Misbakh menegaskan, tugas ini sangat berat karena memori kolektif publik merekam soal lemahnya integritas institusi akibat sejumlah kasus yang pernah mendera BPK, termasuk pimpinannya. Apalagi mayoritas anggota BPK yang dipilih oleh DPR berasal dari kelompok politisi yang sebelumnya pernah menjabat di DPR. Sehingga dikhawatirkan ada potensi conflict interest sebagai anggota BPK.

Misbakh memaparkan, selama ini soal integritas baik pada level pimpinan maupun auditor adalah isu negatif yang sering mendera institusi BPK.  Sejak 2014-2017, ada delapan kasus yang melibatkan anggota, auditor dan staf BPK. Diantaranya, 3 kasus dugaan pelanggaran kode etik BPK yang dilakukan oleh Ali Masykur Musa (anggota BPK, pada tahun 2015), Efdinal (Kepala BPK perwakilan Jakarta sekaligus auditor pada tahun 2015), dan Harry Azhar Azis  (ketua dan anggota BPK, pada tahun 2016, kini terpilih kembali).

"Ini menandakan bahwa ada yang salah dalam UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK yang memberi kewenangan besar kepada Komisi XI DPR RI untuk melakukan seleksi hingga pemilihan anggota BPK. Sangat kentara ini hanya bagi-bagi jatah Parpol untuk menempati posis-posisi strategis lembaga negara" paparnya.

Misbah juga mempertanyakan tertutupnya proses seleksi dan pemilihan anggota BPK. Karena dari penetapan 64 calon anggota BPK, kemudian dipilih menjadi 32 calon, hingga ditetapkannya lima calon terpilih, prosesnya cenderung tidak transparan. Sehingga keterlibatan publik sangat minim atau tidak ada sama sekali.

Apalagi saat yang bersamaan pengumuman terpilihnya anggota BPK periode 2019-2024 juga diwarnai dengan seorang anggota BPK RI yang berlatar belakang Partai Politik, Rizal Djalil ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus suap proyek SPAM Kementerian PUPR senilai SGD 100 ribu. Hal ini seakan mengkonfirmasi bahwa integritas anggota BPK yang berasal dari Parpol sangat diragukan.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memang telah menyetujui hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) anggota BPK periode 2019-2024. DPR mengesahkan lima anggota BPK terpilih. Lima pimpinan BPK terpilih tersebut adalah Pius Lustrilanang, Daniel Lumban Tobing, Hendra Susanto, Achsanul Qosasi dan Harry Azhar Azis.

"Apakah laporan Komisi XI DPR RI tentang uji kelayakan dan kepatutan calon anggota BPK RI periode 2019-2024 tersebut dapat disetujui?" kata pimpinan rapat paripurna, Agus Hermanto, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Para anggota DPR kompak menjawab setuju atas laporan fit and proper test lima anggota BPK. Dalam voting calon anggota BPK di Komisi XI, Pius menjadi calon anggota BPK dengan perolehan suara terbanyak yakni 43 suara. Di peringkat kedua ada Daniel Lumban dengan 41, ketiga Hendra yang juga mendapatkan 41 suara. Kemudian secara berurutan Achsanul dengan 31 suara dan Harry Azhar dengan 29 suara. 

#lima   #anggota   #BPK