Polisi Diminta Bertindak Tegas, Tangkap Aktor Perusuh Pasca Demo Mahasiswa di DPR

Sammy
Polisi Diminta Bertindak Tegas, Tangkap Aktor Perusuh Pasca Demo Mahasiswa di DPR

Jakarta, HanTer - Berbagai kalangan meminta pihak Kepolisian untuk menyelidiki dan menangkap dalang dibalik kerusuhan pasca demonstrasi mahasiswa yang terjadi disekitar kawasan DPR RI, Selasa (24/9/2019). Tak hanya itu, pemerintah diminta untuk mengusut kekerasan yang diduga dilakukan aparat keamanan saat aksi tersebut.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, mengatakan, pihaknya telah meminta bantuan kepolisian, TNI, dan intelijen untuk menyelidiki dalang kerusuhan pasca-demonstrasi mahasiswa di sekitar Gedung DPR RI, kemarin.

Dirinya meminta pihak berwenang untuk dapat mengusut tuntas peristiwa yang menyebabkan pengrusakan maupun pembakaran sejumlah infrastruktur itu.

"Saya minta aparat keamanan Polri dan TNI khususnya Polri untuk mengusut siapa yang bermain di balik kerusuhan bakar pos polisi, bakar pos penjagaan di tol, dan seterusnya," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9/2019).

Bambang meyakini, kerusuhan tersebut bukan didalangi oleh mahasiswa. Pasalnya, dari informasi yang diterima Bambang dari beberapa BEM yang juga anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), menyebutkan, aksi kerusuhan bukan dilakukan mereka.

"Saya yakin, adik-adik saya yang mahasiswa tidak akan melakukan hal-hal seperti itu," ujarnya.

Menurut informasi yang diterima Bambang, mahasiswa justru sudah menarik diri dari tempat aksi setelah mengetahui adanya oknum yang ingin membuat kerusuhan. Bambang memberikan apresiasi atas sikap tersebut.

Untuk diketahui, demo yang dilakukan oleh aliansi mahasiswa dan masyarakat sipil pada Selasa (24/9/2019) berujung ricuh.

Adapun demo menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan pembatalan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang baru disahkan.

Diusut

Polda Metro Jaya kini tengah menyelidiki dugaan keberadaan penyusup dalam aksi unjuk rasa mahasiswa yang berujung bentrokan pada Selasa malam.

Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono mengatakan kericuhan tersebut berlangsung hingga Rabu dini hari dan pihaknya mengamankan 94 pendemo pada insiden tersebut.

Kini pihaknya tengah memeriksa secara intensif para pendemo yang diamankan untuk mengetahui latar belakang mereka, apakah mereka yang diamankan memang mahasiswa atau penyusup.

"Kita akan pilah-pilah dari mana mereka ini. Apakah mereka ini dari adik-adik mahasiswa, masyarakat atau dari pihak-pihak lain yang tentunya masih kita dalami juga," kata Gatot di Jakarta, Rabu.

Ada Settingan?

Analis politik Pangi Syarwi Chaniago menduga adanya pihak yang sengaja mengatur melakukan aksi unjuk rasa secara rutin untuk mengacaukan situasi perpolitikan nasional menjadi kacau.

"Saya melihat ada setting-an untuk membuat kondisi politik tidak teratur, kacau. Apabila terjadi instabilitas politik otomatis merugikan Jokowi," ujar Pangi di Jakarta, Rabu (25/9/2019).

Pangi menduga, dengan begitu kompleks masalah yang sekarang dihadapi pemerintah, kemudian dibarengi dengan Presiden Jokowi yang enggan mengambil sikap.

"Begitu kompleks masalahnya, sementara Jokowi enggak punya sikap. Mulai kabut asap, konflik Papua, RUU KPK yang sangat rentan ditunggangi kepentingan dan agenda lain yang ingin membuat kekacauan, sehingga Jokowi bisa gagal dilantik," kata dia.

Adapun puncaknya Selasa (24/9/2019), aksi demonstrasi di berbagai wilayah terjadi secara serentak di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Sehingga dengan begitu membuat kondisi negara tak stabil.

"Aksi ini membuat kondisi tidak stabil dan stabilitas politik terganggu. Apabila Jokowi tidak mampu mengatasi situasi semacam ini, yang sangat kompleks, bisa merusak legitimasi dan menganggu citra Jokowi," jelas Pangi.

Kekerasan Aparat

Disisi lain, kelompok yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Indonesia Menggugat (AMIM) mendesak pemerintah untuk mengusut kekerasan yang diduga dilakukan aparat keamanan saat aksi massa mahasiswa di depan Gedung DPR RI.

Aliansi tersebut terdiri dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN), Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Kosgoro, Universitas Tarumanegara, Universitas Indraprasta PGRI (Unindra), dan Universitas Tama Jagakarsa.

Salah satu anggota aliansi Luthfi Hardi yang merupakan mahasiswa UIN menyatakan, kekerasan yang diduga dilakukan aparat kepolisian terhadap mahasiswa telah mencederai demokrasi dan melanggar hak asasi manusia (HAM).

"Mendesak pemerintah untuk mengusut aparat yang diduga melakukan tindakan represif. Padahal demonstrasi kami lakukan menyuarakan penolakan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah dan DPR yang keliru," ujar Luthfi di Jakarta, Rabu (25/9/2019).