Dukung Rencana Pemerintah, Asosiasi Vapers Berharap Dilibatkan dalam Pembuatan Regulasi

Sammy
Dukung Rencana Pemerintah, Asosiasi Vapers Berharap Dilibatkan dalam Pembuatan Regulasi
Ilustrasi (ist)

Jakarta, HanTer - Pembina Asosiasi Vapers Indonesia (AVI), Dimasz Jeremia, mendukung rencana pemerintah dalam membuat regulasi untuk mengatur peredaran vape. Menurut dia, dengan adanya aturan dari pemerintah terhadap produk alternatif tembakau, maka konsumen merasa lebih terlindungi.

"Kami berharap pemerintah dapat lebih terbuka dengan melibatkan Vapers dalam diskusi membuat kebijakan agar dapat menyampaikan aspirasi mengenai produk ini," katanya di Jakarta, Rabu (25/9/2019).

Diskusi yang melibatkan para vapers ini dinilai penting mengingat banyak perokok yang telah terbantu mengurangi konsumsi rokok konvensionalnya dengan menggunakan vape sehingga dianggap dapat membantu mengurangi prevalensi merokok di Indonesia.

Adapun baru-baru ini, penelitian oleh University of Auckland menemukan bahwa perokok yang mencoba berhenti dengan memanfaatkan rokok elektrik dan nikotin tempel memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk tidak merokok sama sekali selama enam bulan.

Mereka, kata dia, bahkan memprediksikan bahwa apabila kedua metode tersebut digunakan, maka akan ada 15.000 hingga 36.000 perokok di Selandia Baru yang akan berhenti merokok.

Harus Diawasi
Adapun pernyataan Dimasz tersebut menanggapi komentar sejumlah perkumpulan dokter Indonesia yang mendorong pemerintah untuk membuat regulasi mengenai peredaran rokok elektronik.

Ketua Umum Perhimpunan Dokter Penyakit Dalam (PAPDI), Sally Aman Nasution mengatakan, rokok elektronik harus diawasi seperti halnya rokok konvensional. Kata dia, sejak tahun 2015 lalu hampir 2/3 negara di dunia sudah memiliki regulasi tentang rokok elektronik ini.

Dia menambahkan, sejumlah perhimpunan dokter Indonesia yang minta dibuatkan regulasi mengenai rokok elektronik seperti PDPI, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI) dan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) yang menangani persoalan pengendalian tembakau.