Keterlaluan Tega Permainkan BNPT, KPK Diminta Menangkap Penipu dan Mafia Beras Rakyat Miskin

Safari
Keterlaluan Tega Permainkan BNPT, KPK Diminta Menangkap Penipu dan Mafia Beras Rakyat Miskin
Ilustrasi (ist)

Jakarta, HanTer - Keterlaluan dan terkutuk untuk oknum penipu maupun mafia pangan yang tega mempermainkan penyaluran bantuan beras untuk masyarakat miskin demi meraih keuntungan. Sejumlah kalangan mendesak Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap semua pelaku penipuan yang sudah menyelewengkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tersebut

Dirut Perum Bulog Budi Waseso mengatakan, modus penipuan dilakukan dengan mengemas beras bantuan dengan bungkus yang bagus. Namun, kualitas beras tidak sesuai dengan kemasannya. 

Menurutnya, penipuan tersebut merugikan masyarakat penerima bantuan. Pasalnya, dengan harga yang lebih mahal, mereka mendapatkan beras yang kualitasnya tidak sesuai dengan aslinya. Kerugian materi yang dialami penerima bantuan ia perkirakan mencapai Rp30 ribu per penerima.

“Keterlaluan sekali, kok tega mempermainkan bantuan beras untuk masyarakat miskin. Saya berharap KPK bisa menangkap semua pelakunya agar bantuan pangan untuk masyarakat miskin teoat sasaran dan mereka mendapatkan beras berkualitas baik,” ujar Ketua Umum Badan Relawan Nusantara (BRN) Edysa Girsang kepada Harian Terbit, Minggu (22/9/2019).

Menurutnya, dalam rangka penyaluran bahan pangan ke rakyat maka harusnya Bulog dilindungi perannya dan tak perlu meminta bantuan kepada KPK. Oleh karena itu permohonan Buwas maka membuktikan lemahnya lembaga hukum dalam menjamin berjalannya peran Bulog pada masyarakat soal ketersediaan beras bagi rakyat miskin. Tidak heran Bulog sangat berharap melalui institusi KPK bisa membongkar praktek mafia beras.

"Sangat aneh jika lembaga penegak hukum tak bisa menjamin keterlangsungan ketersediaan beras untuk rakyat. Padahal penyediaan beras itu pakai anggara negara," tegasnya.

Eki menilai, adanya permainan bahan pangan karena adanya "perselingkuhan" kekuasaan dengan para mafia. Bukan rahasia umumlah mafia di negara ini sangat mampu bergerak luas menjangkau semua pihak. Oleh karena itu negara harus bekerja dan berpihaklah untuk rakyat. 

Sementara itu, Direktur Eksekutif Government Watch (Gowa) Andi Saputra mengatakan, permintaan bantuan penanganan penindakan dari manapun mesti ditindaklanjuti oleh KPK. Apalagi Bulog pernah menjadi "pasien" KPK dan selepas itu dilakukan MoU maupun Pakta Integritas antara Bulog dengan KPK. Hanya saja bantuan yang dimintakan Bulog tersebut sebaiknya lebih tepat kepada Kejaksaan.

"Pertama, permintaan bantuan yang diminta lebih pada aspek supervisi dan pencegahan ketimbang penindakan, seperti penentuan harga beras dan kampanye hitam yang memojokkan Bulog," ujar Andi Saputra kepada Harian Terbit, Senin (23/9/2019).

Kedua, sambung Andi, jangan alihkan fokus KPK untuk kegiatan-kegiatan penanganan korupsi dibawah Rp 5 miliar karena nanti KPK akan dihujat oleh publik yang dinilai hanya mengurusi korupsi kelas teri. Biarkan KPK fokus menyelesaikan kasus mega korupsi. Sementara, penanganan sebagaimana dimintakan oleh Bulog cukup dikoordinasi dengan Kejaksaan.

"Dengan begitu, ada pembagian peran dalam pemberantasan korupsi sekaligus mengoptimalkan peran Kejaksaan," jelasnya.

Bantuan KPK

Untuk memberi efek jera, Budi Waseso meminta bantuan KPK untuk menangani kasus penipuan dan penyelewengan tersebut karena nilai program BNPT mencapai angka Rp60 triliun.

"Di Undang-Undang KPK, kan Rp1 miliar KPK harus ditangani KPK, makanya kami dorong dengan kekuatan KPK," ujar Budi Waseso seperti dikutip dari Antara, Jum'at (20/9/2019).

Budi Waseso menyebutkan beberapa dugaan pelanggaran hukum oleh oknum penyalur BPNT. Mulai dari penetapan harga beras yang terlalu tinggi hingga beras yang harganya tidak sesuai dengan kualitas beras yang diberikan. Selain itu, oknum juga diduga menyebarkan kampanye negatif dengan menuding beras Bulog tidak berkualitas. Padahal, ia menegaskan bahwa beras yang disalurkan untuk BPNT berasal dari beras medium berkualitas.

"Jadi itu memfitnah Bulog, salah satunya, dikasih beras jelek karena kantongnya merek Bulog, maka langsung orang berasumsi itu produk Bulog yang berkutu, jelek bau, dan lain-lain," tuturnya.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah, bantuan yang dapat diberikan sebatas pada kewenangan yang dimiliki lembaganya.

"Saya kira komunikasi-komunikasi jika memang ada dukungan yang dibutuhkan dari kewenangan KPK, pasti kami akan terbuka. Karena dengan Pak Budi Waseso misalnya, kami sudah melakukan MoU untuk konteks yang lain dan ada Pimpinan KPK juga di sana," kata Febri kepada wartawan, Jum'at (20/9/2019) malam.

"Jadi, kalau memang ada kebutuhan kerja sama dalam konteks pencegahan atau koordinasi supervisi pencegahan, kami sangat terbuka untuk berkomunikasi terkait hal itu," lanjutnya.

Budi Waseso mengatakan, dirinya akan membongkar kasus penipuan yang dilakukan sejumlah oknum dalam penyaluran bantuan beras untuk masyarakat miskin. Sayang, Buwas belum mau mengungkap lebih rinci mengenai oknum yang dimaksudnya tersebut.

"Nanti akan saya ungkap secara keseluruhannya dan saya berharap ini harus selesai tuntas karena ini sudah bertahun-tahun berjalan," katanya.

Ia mengatakan untuk menutup celah penipuan tersebut, pihaknya telah meminta pemerintah agar Bulog bisa menjadi pemasok tunggal beras bantuan untuk masyarakat miskin.