Yes, Keberadaan IMAC Jadi Badan Mediasi Independen

romi
Yes, Keberadaan IMAC Jadi Badan Mediasi Independen
IMAC/ ist

Jakarta, HanTer - Sejauh ini suatu badan mediasi dengan nama International Mediation and Arbitration Center (IMAC) telah diresmikan yang kepengurusannya diwakili oleh M. Husseyn Umar sebagai Pembina, Irawan Rachmadi sebagai Ketua Pengawas, Anangga W. Roosdiono sebagai Ketua dan Aryoputro Nugroho sebagai Direktur Eksekutif.

Ya, IMAC dibentuk pada tanggal 19 Juni 2019.  “IMAC ini hadir untuk menjadi pilihan utama para pelaku  bisnis yang sedang menyelesaikan sengketa. Kami akan memberikan pelayanan terutama melalui proses mediasi, selain tersedia pula pelayanan arbitrase dan APS lainnya,” kata Anangga yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua BANI, disela-sela peresmian IMAC di Balai Kartini, Jumat,  (20/9/2019).

“Kami juga akan mengembangkan penggunaan mediasi, arbitrase dan APS lainnya dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, memberikan sertifikasi, meningkatkan standar keahlian dan etika, serta mensosialisasikan pemahaman, penggunaan dan pemanfaatan mediasi dan bentuk-bentuk APS lainnya,” tambahnya.

Ketua Umum BANI, M. Husseyn Umar menyebutkan bahwa mediasi sebagai salah satu alat untuk penyelesaian sengketa. “Mediasi semakin banyak diperlukan, agar mendapatkan suatu kesepakatan dan dalam arbitrase juga sama selalu diusahakan untuk mencapai perdamaian dengan mediasi,” terangnya.

Bahkan lembaga dunia United Nation Commission on International Trade Law (UNCITRAL) telah menerbitkan sebuah dokumen United Nations Convention on International Settlement Resulting from Mediation pada tanggal 7 Agustus 2019.  Dokumen ini ditandatangan oleh 46 negara bertempat di Singapore. 

“Konvensi yang oleh berbagai kalangan disebut dengan Singapore Convention on Mediation in merupakan langkah besar di dunia mediasi, yang muatannya sangat mirip dengan Konvensi New York 1958 tentang arbitrase.  Meskipun sudah ditandatangani, negara-negara penandatangan konvensi ini tidak serta-merta dapat menjalankan isi konvensi, mengingat perlu penyesuaian di sistem hukum masing-masing negara,” jelas Husseyn.