Pemberian Bebas Bersyarat Dipermudah

UU Pemasyarakatan Disahkan, Tidak Ada Lagi Diskriminasi Napi

Safari
UU Pemasyarakatan Disahkan, Tidak Ada Lagi Diskriminasi Napi
Ilustrasi (ist)

Jakarta, HanTer - DPR akan mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (RUU PAS) menjadi undang-udang, setelah menyepakati poin pasal perubahan. Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi. 

Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (PRIMA), Sya'roni mengatakan, saat ini Pemerintah dan DPR memang telah sepakat untuk mempermudah pembebasan bersyarat bagi koruptor. Tidak heran diakhir masa bhaktinya, DPR periode 2014-2019 banyak menyelesaikan pembahasan UU. Terutama Komisi III yang membahas UU yang kontroversial.

"Salah satu UU yang dibahas adalah Revisi UU Pemasyarakatan. Inti dari revisi ini adalah ada semangat untuk mempermudah pembebasan bersyarat bagi koruptor," tandasnya.

Sementara itu pengamat politik Zulfikar Ali mengemukakan, pengesahan UU Pemasyarakatan berartiu sudah tidak ada lagi tindakan diskriminatif yang diterima para napi. “Napi itu juga manusia yang harus diperlakukan dengan baik pula, tidak boleh mendapat perlakuan diskriminatif,” kata Zulfikar.

Dia sependapat dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang menyatakan,  tujuan pemerintah dan DPR merevisi Undang-Undang Permasyarakatan. Salah satunya adalah untuk menguatkan konsep keadilan restoratif (restorative justice) dalam penegakan hukum. 

Diringankan

Sementara itu, Ketum Badan Relawan Nusantara (BRN) Edysa Girsang mengatakan,vharusnya koruptor itu dihukum seberat-beratnya, bukan malah djpermudah untuk dilepaskan. Sikap DPR dan Pemerintah yang sepakat mempermudah pembebasan bersyarat bagi koruptor akan membuat orang tak malu atau takut untuk korupsi.

"Aneh kalau para koruptor justru hukumannya bisa diringankan atas nama keadilan bagi para narapidana," ujarnya.

Edysa pun menyebut, UU KPK, UU KUHP dan UU Pemasyarakatan sebenarnya bukan untuk memberantas korupsi tapi justru akan membuat marak korupsi. Dengan pengesahan sejumlah UU itu maka membuktikan kebenaran DPR dan Pemerintah tidak pro pemberantasan korupsi. 

Terpisah, pengamat politik dari Institute for Strategic and Development (ISDS) Aminudin mengatakan, Pemerintah dan DPR yang sepakat mempermudah pembebasan bersyarat bagi koruptor menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowi telah bertentangan dengan amanat reformasi yang mengharuskan adanya pemerintahan yang bersih anti Korupsi dan Kolusi (KKN).

Padahal ada dua Tap MPR yang mengamanatkan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Yakni  Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN dan Tap MPR No. VIII/MPR/2001 tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan KKN.

Kleptokrasi, sambung Aminudin, akan membuat pemerintahan tidak jauh dari praktik-praktik korupsi, kezaliman dan kriminalisasi. Praktik korupsi, nepotisme, dan persekongkolan kejahatan dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan atau wewenang untuk memengaruhi kebijakan. Aktor korupsi politik bisa saja dilakukan parpol, pengurus dan kader parpol, anggota legislatif, kandidat anggota legislatif dan eksekutif yang diusung parpol, serta pelaku bisnis atau swasta.

"Korupsi politik akan menjadi momok krisis kepercayaan di sebuah negara dan menjadi penyebab krisis di bidang bidang lain karena biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan politik," jelasnya.