Kapolri: Ada Indikasi Pembakaran Hutan Disengaja

sammy
Kapolri: Ada Indikasi Pembakaran Hutan Disengaja
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian

Jakarta, HanTer - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, lahan yang terbakar yang menyebabkan kabut asap adalah hutan atau semak, bukan kebun sawit maupun Hutan Tanaman Industri (HTI).

Pernyataan tersebut berdasarkan pantauan dari udara yang dilakukan Kapolri bersama Panglima TNI dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),

"Artinya, ini ada indikasi kuat terjadinya pembakaran, kesengajaan. Sebagian sudah ditangkap, itu juga membuktikan bahwa peristiwa itu ada," kata Tito, Selasa (17/9/2019).

Tito juga mengemukakan dirinya sudah melaksanakan video conference dengan seluruh kapolda serta kapolres seluruh Indonesia untuk penangan kasus pembakaran hutan.

Selain itu, Polri telah membentuk tim yang akan turun dan mengecek semua wilayah dengan target Polres, Polsek dan Polda.

"Jadi kalau seandainya di polda itu penilaian kita ada yang tidak terkendali dan tidak ada upaya maksimal, apalagi penangkapan enggak ada, out. Mau Kapolda, mau Kapolres, Kapolsek out," tegas Kapolri, Selasa (17/9/2019).

Dia mengatakan, jika ada anggotanya yang berhasil menangkap pembakar hutan dan lahan, Tito berjanji akan memberikan reward. "Mau sekolah, promosi, termasuk KPLB, itu akan kita berikan," ujarnya.

Dilansir dari setkab.go.id, Kapolri menegaskan akan melakukan penegakan hukum terkait pembakaran hutan.

Menurutnya, penangaan kasus pembakaran hutan diprioritaskan pada enam wilayah Polda yakni, Polda Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

Tapi ada daerah di level tier duanya dadal Sumatera Utara, kemudian Lampung, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, termasuk Jawa dan NTT.

Kejahatan

Sementara itu, Koalisi lembaga swadaya masyarakat (LSM) lingkungan hidup dan hak asasi manusia (HAM) melayangkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera dan Kalimantan.  

"Kami menilai bahwa kabut asap ini bukan lagi kejahatan biasa, melainkan sebuah kejahatan ekosida dan dan kejahatan lintas batas dengan dampak yang meluas, jangka panjang, dan tingkat keparahan yang tinggi. Maka, kami melayangkan surat terbuka dan desakan kepada Presiden Jokowi soal karhutla ini," ujar Dewan Eksekutif Nasional Walhi, Khalisah Khalid, dalam konferensi persnya di kantor Walhi, Jakarta, Senin (16/9/2019).