Revisi UU KPK Disahkan, Kasus Korupsi Kakap Akan Terhenti

Safari
Revisi UU KPK Disahkan, Kasus Korupsi Kakap Akan Terhenti

Jakarta, HanTer - Direktur Advokasi Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Oce Madril mengemukakan penyidikan kasus-kasus korupsi besar yang ditangani oleh KPK berpotensi akan terhenti dengan disetujuinya revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2012 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi (KPK) menjadi undang-undang.

Hal tersebut lantaran adanya penambahan pasal 70C pada revisi UU tersebut yang menyatakan bahwa pada saat undang-undang ini berlaku, semua tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai harus dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

"Artinya jika revisi UU KPK disahkan, katakanlah misalnya hari ini atau besok, maka pada hari itu juga semua proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara korupsi di KPK hari ini akan berhenti," ujar Oce saat dihubungi, Selasa (17/9/2019)

Oce mengatakan, ketentuan pasal tersebut dapat menghentikan penyidikan kasus-kasus korupsi kelas kakap yang tengah ditangani oleh KPK, lantaran lembaga anti rasuah itu harus tunduk pada undang-undang yang baru.

Dia mencontohkan tentang butir revisi mengenai sinergitas antara KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan Agung dalam menangani perkara korupsi. Adanya poin tersebut membuat ke depannya KPK tidak bisa serta merta langsung bertindak ketika menangani perkara korupsi.

"Artinya kalau pekan depan KPK mau menuntut sebuah perkara, maka KPK tidak bisa lakukan karena KPK harus menunggu koordinasi dengan Kejagung," kata dia. 

Pesimis

Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Imdonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengaku pesimis sejumlah kasus korupsi warisan Agus Rahadjo cs akan bisa diselesaikan oleh pimpinan KPK yang baru. Apalagi KPK berdasarkan revisi UU KPK boleh menerbitkan SP3 terhadap kasus - kasus yang sudah lama mengendap. Sehingga kasus - kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh sejumlah petinggi dan tokoh besar bisa dihentikan di tengah jalan.

'Aku khawatir malah (kasus lama) akan dihentikan karena KPK berdasar revisi UU KPK boleh terbitkan SP3," ujar Boyamin kepada Harian Terbit, Selasa  (17/9/2019).

Boyamin menilai, dengan adanya SP3 maka kasus - kasus lama seperti dugaan kasus korupsi RJ Lino bakal dihentikan. Karena kasus RJ Lino yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka pengadaan tiga unit QCC sejak Desember 2015 lalu. Sehingga saat ini kasus tersebut telah  berjalan 4 tahun tanpa ada perkembangan lebih lanjut. Ditambah juga saat ini diduga RJ Lino tengah berada di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA).

Makin Subur

Koordinator Gerakan Perubahan (Garpu) Muslim Arbi mengatakan, jika KPK diberi kewenangan SP3 maka akan menjadi alamat buruk bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Karena dengan adanya SP3 maka pemberantasan korupsi sudah semakin sulit ditindak KPK. Apalagi jika ada deal-deal dengan kader-kader partai penguasa. Akibatnya korupsi akan semakin subur dan membuat sengsara rakyat.

"Kasus-kasus Big Fish (kelas kakap) selama ini yang cederung dilindungi dan menjadi alat tawar kekuasaan seperti BLBI, Century, mafia migas dan mafia-mafia perizinan tambang akan dengan mudah di SP3 oleh KPK," ujar Muslim Arbi kepada Harian Terbit, Selasa (17/9/2019).

Untuk memberikan rasa keadilan, sambung Muslim, maka rakyat bisa ajukan lakukan beberapa hal terkait UU KPK yang mengatur SP3. Pertama, ajukan Judicial Review UU KPK agar semua revisi yang perlemah lembaga KPK bisa dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK). Kedua, berikan mosi tidak percaya kepada pimpinan KPK sekarang yang dihasilkan dari kompromi antara Pemerintah dan DPR yang mengarah kepada penghancuran KPK.

Berdasarkan hasil kajian Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Transparency International Indonesia (TII) setidaknya ada 18 kasus korupsi lama dan dalam skala yang relatif besar belum dituntaskan oleh KPK. 

"Kami mencatat paling tidak masih ada 18 perkara korupsi yang cukup besar yang masih ditunggak penyelesaiannya oleh KPK," kata Kurnia dalam diskusi Evaluasi Kinerja KPK 2015-2019 di Kantor ICW, Jakarta, Minggu (12/5/2019) lalu.