Penyerahan Mandat KPK Kepada Presiden Logis dan Wajar

sammy
Penyerahan Mandat KPK Kepada Presiden Logis dan Wajar
Tiga pimpinan KPK yang mengembalikan mandat pengelolaan lembaganya kepada Presiden (ist)

Jakarta, HanTer - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mengenal mekanisme pengembalian mandat kepada Presiden. Hal tersebut disampaikan dalam menanggapi langkah tiga pimpinan KPK yang mengembalikan mandat pengelolaan lembaganya kepada Presiden.

Tiga pimpinan KPK yang menyatakan menyerahkan mandat pengelolaan lembaganya ke Presiden yakni Agus Rahardjo, Saut Situmorang dan Laode Syarif.

Penyerahan mandat itu dilakukan karena pimpinan KPK merasa tidak pernah diajak bicara dalam pembahasan revisi Undang-Undang KPK yang kini tengah dilakukan oleh DPR dan pemerintah. Tiga pimpinan KPK juga beranggapan revisi yang dilakukan bisa melemahkan lembaganya.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti, menilai, pengembalian mandat dari tiga komisioner KPK kepada presiden merupakan langkah logis.

"Diabaikannya pendapat dan aspirasi mereka menunjukan bahwa presiden sedang tidak mendukung langkah-langkah mereka. Hal yang sama datang dari DPR. Bahkan ada anggota DPR memberi cap anarki bagi tindakan mereka yang menyatakan menolak revisi UU KPK," ungkap Ray di Jakarta, Senin (16/9/2019).

Padahal menurutnya, itu hanya aspirasi biasa bukan keputusan. "Bahkan menyatakan aspirasi saja disebut anarki. Dalam suasana seperti saat ini, kenyamanan dalam bekerja juga sudah hilang. Diabaikan presiden, disebut anarki oleh anggota DPR, jubir KPK dipolisikan, diisukan dikuasai faksi taliban," lanjutnya.

Apalagi jika revisi UU KPK ini benar akan diselesaikan pada September ini, maka, lanjutnya mereka akan bekerja dalam satu UU yang justru mereka tolak dengan sengit sejak awal. Jadi, imbuhnya ganjil orang yang menolak UU justru bekerja dengan dasar UU yang mereka tolak.

"Maka penyerahan mandat itu adalah langkah logis. Yang kurang logis adalah anggota DPR yang menolak penyerahan mandat itu. Mereka menyebut komisioner KPK sebagai gagal, ada yang menyebut anarki, malah keberatan pula komisioner KPK menyerahkan mandat," lanjutnya.

"Lalu mereka berdebat soal tidak adanya istilah penyerahan mandat. Padahal itu kalimat lain yang menunjukkan bahwa tiga anggota komisioner itu menyatakan diri mundur dari jabatannya. Itulah titik poinnya. Bukan mendebatkan redaksi menyerahkan mandat," Ray mengingatkan.

Lagi pula, sambung Ray presiden sebagai kepala negara memang orang yang paling berhak diserahkan mandat mengelola KPK pasca ditinggalkan oleh komisionernya. Kata menyerahkan mandat, kata Ray tepat jika dilihat dalam hal ini.

Jika komisioner mundur, otomastis mandatnya diserahkan kepada presiden sebagai kepala negara dan yang menetapkan mereka. "Masalahnya sekarang adalah apa yang dilakukan oleh presiden setelah ditinggalkan oleh tiga orang komisionernya?" Ray mempertanyakan.

Manusiawi

Pakar hukum pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof. Hibnu Nugroho menilai penyerahan mandat atau tanggung jawab pengelolaan KPK oleh pimpinan KPK kepada Presiden Joko Widodo merupakan sesuatu yang manusiawi.

"Penyerahan mandat KPK ke Presiden memang secara formal kurang tepat, tapi secara materil (itu) suatu yang bersifat manusiawi. Kenapa saya katakan manusiawi, karena dalam pembentukan peraturan perundangan itu idealnya atau hendaknya semua pemangku kepentingan diminta pendapatnya," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin.

Dalam hal ini, kata dia, KPK sebagai pihak yang menjalankan pemberantasan korupsi dan tahu akan permasalahan di lapangan tetapi kenapa tidak diajak bicara serta kecenderungan rumusan dari Presiden dan DPR itu melemahkan semua.

"Dengan kondisi yang kacau seperti sekarang ini, sedangkan tuntutan masyarakat menjadikan bahwa pemberantasan korupsi oleh KPK menjadi ujung tombak, tidak seperti yang dibayangkan. Oleh karena itu, kalau kondisinya seperti itu, biar Presiden yang menjalankan sendiri. Ini saya melihatnya arahnya ke sana," katanya.

Ia mengatakan dengan kondisi seperti itu, upaya pemberantasan korupsi nantinya akan mundur sekali karena dengan penyerahan mandat, penegakan hukum ke depan menjadi terhenti.

Menurut dia, tidak masalah jika terhenti secara formal, tetapi di KPK terdapat tersangka, terdakwa dan barang bukti yang harus ada penyelesaian hukum secepatnya.