Akhirnya Revisi RUU KPK Menjadi UU, DPR-Pemerintah Sepakat Dewas KPK Dipilih Presiden

Safari/Sammy
Akhirnya Revisi RUU KPK Menjadi UU, DPR-Pemerintah Sepakat Dewas KPK Dipilih Presiden

Jakarta, HanTer - Akhirnya seluruh fraksi di DPR RI menyetujui revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibawa ke rapat paripurna. Rapat juga menyepakati bahwa Dewan Pengawas KPK akan dipilih oleh Presiden. 

Keputusan tersebut diambil dalam rapat kerja DPR dan pemerintah di Ruang Rapat Badan Legislasi di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin malam, (16/9/2019).

Rapat tersebut dihadiri 18 orang anggota Baleg DPR serta wakil dari Pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara (APN) Syafruddin.

"Apakah Rancangan Undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat kita setujui untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat?" ujar Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Agtas. 

Pertanyaan Ketua Baleg tersebut kemudian disambut setuju oleh, semua anggota Badan Legislasi. Setelah persetujuan perwakilan pemerintah Yasonna dan Syafruddin kemudian menandatangani pengambilan lembaran keputusan tingkat 1, Revisi UU KPK dibawa ke paripurna.
Dalam rapat kerja tersebut, setiap fraksi memberikan pandangannya terkait revisi UU KPK.

Bukan Dari Parpol

Anggota Baleg DPR RI Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin malam, mengemukakan, Dewas KPK beranggotakan lima orang yang semuanya dipilih oleh pemerintah atau Presiden dengan periode selama empat tahun.

Dia menjelaskan mayoritas fraksi telah sepakat terkait konsep keberadaan Dewas KPK dan ada sejumlah fraksi yang masih membutuhkan konsultasi terkait hal tersebut.

Dia mengatakan, kriteria Dewas KPK tidak boleh berasal dari parpol, memiliki rekam jejak yang baik, usia minimal 55 tahun.

"Jadi untuk pertama diangkat (oleh Presiden) di periode ini, dan kami sudah setuju. Namun yang akan datang melalui Panitia Seleksi seperti yang dilakukan untuk calon pimpinan KPK," ujarnya.

Taufiqulhadi menjelaskan Dewas KPK akan memiliki kewenangan seperti memberikan izin untuk penyadapan, membuat kode etik pegawai KPK, dan mengawasi kinerja pimpinan KPK.

Namun menurut dia, Dewas KPK tidak punya wewenang mengeksekusi sebuah kebijakan karena merupakan ranah pimpinan KPK.

Menurut dia, KPK sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah, diawasi oleh DPR dan juga terkait persetujuan anggaran lembaga tersebut.

"Tetapi untuk persoalan etik dan penyadapan tidak bisa dilakukan DPR, itu harus diberikan izin dari pengadilan, namun masyarakat katakan jangan pengadilan nanti bocor. Lalu Presiden Jokowi memindahknannya ke Dewan Pengawas, kita setuju dengan perspektif pemerintah tersebut," katanya.

Politikus Partai NasDem itu meyakini keberadaan Dewas bisa menjaga independensi KPK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Sebelumnya, DPR dan pemerintah berbeda pandangan terkait Dewas KPK, masing-masing pihak memiliki argumentasi.

Berdasarkan draf RUU KPK yang menjadi usul inisiatif DPR RI disebutkan bahwa Dewan Pengawas KPK dipilih oleh DPR RI berdasarkan calon yang diusulkan Presiden.

Sementara itu, Presiden Jokowi memiliki pandangan berbeda terkait Dewan Pengawas KPK, nantinya dijaring oleh panitia seleksi dan diangkat oleh Presiden.

Menurut Presiden, anggota Dewan Pengawas KPK diambil dari tokoh masyarakat, akademisi atau pegiat antikorupsi bukan politisi, bukan birokrat atau aparat penegak hukum aktif.

Dalam Rapat Kerja (Raker) Baleg DPR RI dengan perwakilan pemerintah pada Senin (16/9) malam disepakati revisi UU KPK akan dibawa ke rapat paripurna pada Selasa (17/9) untuk disahkan menjadi UU.

Pelamahan

Sementara itu, Koordinator Gerakan Perubahan (Garpu) Muslim Arbi mengatakan, disetujuinya revisi UU KPK menjadi UU jika dilihat secara cermat dan mendalam maka dapat dibaca sebagai upaya Pemerintah dan DPR selain untuk melemahkan bisa mengarah ke pembuabaran KPK. Dulu UU KPK disahkan oleh Presiden Megawati. Namun saat ini UU KPK dihancurkan Jokowi. Padahal adanya KPK karena Polisi dan Kejaksaan tidak berdaya berantas dan tumpas korupsi. 

“Setelah reformasi tugas pemberantasan Korupsi itu dilaksanakan oleh KPK. Ternyata banyak kader partai terutama PDIP yang tersangkut korupsi dan ditangkap KPK," tandasnya.

Muslim menilai, pelemahan KPK adalah sinyal buruk pemberantasan korupsi di Indonesia. Dia menduga upaya pelemahan KPK karena mumgkin agar KPK tidak mengusut kasus-kasus dugaan korupsi Jokowi sewaktu di Solo atau saat menjadi Gubernur DKI seperti kasus bustransjakarta yang laporannya sudah di meja KPK. 

Terpisah, Ketua DPP Gerakan Indonesia Anti Korupsi (GIAK) Jerry Massie mengatakan, UU KPK memang harus direvisi. Apalagi terkait dengan adanya Dewan Pengawas dan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). "Dewan Pengawas ini penting agar ada kontrol dan membuat KPK on the track," paparnya.

Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI), Arifin Nur Cahyo mengatakan, pelemahan KPK memang bergulir di moment yang sangat krusial yakni saat terjadi pergantian pimpinan KPK. Oleh karena itu pihaknya bersama koalisi masyarakat sipil tetap konsisten menolak revisi UU KPK. Karena revisi tersebut justru akan memperumit penanganan kasus-kasus korupsi. Apalagi jika benar akan dibentuk Dewan Pengawas KPK. 

Arifin pun berharap agar KPK tetap profesional dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu KPK harus tetap berjalan dan ada, karena masih banyak kasus korupsi yang belum diselesaikan seperti kasus BLBI, Century dan lainnya. Oleh karena itu KPK harus lebih diperkuat. Bukan malah dilemahkan.