Wujudkan Kesejahteraan serta Keadilan dan Kemakmuran, Jokowi Butuh Staf Khusus Bidang Aceh

Safari
Wujudkan Kesejahteraan serta Keadilan dan Kemakmuran, Jokowi Butuh Staf Khusus Bidang Aceh

Jakarta, HanTer  - Situasi wilayah Papua yang sebelumnya memprihatinkan dapat terkendali dengan baik setelah adanya pertemuan antara Presiden Jokowi dengan 61 tokoh Papua yang difasilitasi oleh Lenis Kagoya sebagai Staf Presiden bidang Papua. Bila dicermati keterlibatan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) bila dicermati mirip dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) saat sebelum adanya MoU Helsinky tahun 2005.

MoU Helsinky dapat menyelesaikan masalah yang ada di Daerah Istimewa Aceh kala itu. Oleh karena itu isi MoU Helsinky sangat perlu dijaga, dikawal dan diawasi pelaksanaannya secara terus menerus para pihak, guna terwujudnya Kesejahteraan, Keadilan dan Kemakmuran warga masyarakat Aceh.

"Peperangan Fisik selama 32 tahun lebih akibat Gerakan Aceh Merdeka (GAM) memperjuangkan hak-haknya sebagai warga Negara yang Istimewa dibanding povinsi lainnya yang ada di NKRI ini," ungkap pengamat independen, Doli Yatim di Jakarta, Senin (16/9/2019)

Doli menganggap bahwa solusi bagi Perdamaian di Aceh yang selama ini dicita-citakan dan diimpikan warga masyarakat Aceh sangat diperlukan.  Sebab pertikaian antar kelompok telah mengakibatkan kehidupan warga Aceh semakin terpuruk dan semakin tertinggal jauh dari kehidupan masyarakat yang ada di provinsi lainnya. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya staf khusus Presiden Bidang Aceh, seperti hal ditetapkannya Lenis Kagoya sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Papua.

"Saya melihat bahwa masih banyak persoalan dan permasalahan di Aceh yang dapat mengsanggu stabilitas jalannya Pemerintahan Pusat Presiden Jokowi pada Priode kedua 2019 2024 yang akan datang," ungkapnya.

Dalam mengatasi berbagai masalah yang ada di daerah istimewa Aceh, sambung Doli, maka Sufaini Usman, yang dikenal Tengku Sufaeni Usman dan juga merupakan Pimpinan Tertinggi GAM Independen yang tanpa pamrih dan demi tak kenal lelah Keluarga Besar warga masyarakat Aceh untuk melaksanakan rekonsiliasi antar kelompok. Bahkan, Usman juga telah memiliki solusi bagi perdamaian Aceh yang dijadikan suatu pedoman petunjuk yang disebut sebagai pakta integritas  Sufaini Usman dengan rencana strategis perdamaian Aceh.

Koordinator Alumni bidang Pers/Media, Erwin Niwattana Sitompul mengatakan kriteria staf khusus yang diusulkan harus memiliki chemistry dengan Presiden Jokowi. Karena pembantu Presiden itu harus sinkron dengan visi dan misi Presiden Jokowi dan harus bisa bekerja mengikuti ritme Jokowi

Arief P. Suwendi menilai, diusungnya Sufaini Usman sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Aceh karena pertimbangan riwayat pendidikan dan pengalaman yang baik dan profesional di bidangnya. Calon Staf Khusus Presiden yang kdiajukan harus memiliki kompetensi, dan juga sokongan dari organisasi masyarakat, atau organisasi relawan dengan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Kedekatan Tengku Sufaini Usman Syekhky sendiri mengaku mendapat dukungan relawan alumni kongres Jokowi sedunia 2013 dan forum wartawan Pancasila untuk maju sebagai staf khusus Presiden Bidang Aceh. Menjawab dukungan tersebut, Ketum GAM Independen ini sudah menyiapkan beberapa langkah apabila dipercaya menjadi Staf Khusus Presiden Bidang Aceh.

Salah satunya, mewujudkan semua permasalahan provinsi Daerah Istimewa Aceh yang terkait Isi materi MoU Helsinky setelah  14 tahun berjalan. Ia juga berjanji dan bertekad nenjadikan Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Tolak ukur Pilot Projek Program Pemerintah bagi seluruh Provinsi NKRI yang ber-ldeologi Pancasil ber-Bhineka Tunggal Ika dan Berdaulat dalam Bidang Ekonomi dan Budaya.

Di bidang ekonomi, ia akam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin Aceh. Selain itu hukum juga harus ditegakan secara adil, jujur dan bersyariah 'tanpa tebang pilih' serta tanpa kecuali sesuai dengan titipan armanah Para Pejuang Kemerdekaan NKRI tahun 1945. Selain itu akan melaksanakan mediasi dengan tujuan rekonsiliasi mantan-mantan Kombatan Gerakan Aceh Merdeka untuk Bersatu Padu dalam memajukan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Musyawarah Mufakat dalam mendatangkan Investor lokal maupun Investor Asing sebagai Prioritas Utama guna pembangunarn Infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia warga masyarakat Aceh. Serta mendukung perwujudan penegakan hukum yang adil, jujur, dan bersyariah tanpa tebang pilih  sesuai dengan titipan amanah para Pejuang Kemerdekaan NKRI tahun 1945. Menjadikan warga masyarakat Aceh sebagai panutan dan lambang Persatuan Kesatuan Bangsa Indonesia yang Pancasilais.