Konsumen Jadi Korban, YLKI Tolak Revisi UU KPK

Sammy
Konsumen Jadi Korban, YLKI Tolak Revisi UU KPK
Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi

Jakarta, HanTer— Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) secara tegas menolak rencana revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena korban praktik korupsi adalah konsumen juga.

"Kami menyatakan protes keras terhadap segala bentuk pelemahan upaya pemberantasan korupsi, termasuk pelemahan institusi KPK," kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi dalam keterangannya di Jakarta, Senin  (16/9/2019) pagi, menanggapi sengkarut revisi UU KPK oleh DPR dan sorotan adanya upaya pelemahan KPK akhir-akhir ini.

Menurut Tulus, pada konteks kepentingan publik, klimaks dari praktik koruptif adalah publik dan atau konsumen sebagai korban dengan menurunnya kualitas layanan publik dan atau kenaikan harga/tarif suatu komoditas suatu barang/jasa.

Ia menegaskan, upaya pelemahan KPK hanya akan menyuburkan praktik korupsi di Indonesia sebab tidak akan ada lagi lembaga yang kredibel dan wibawa dalam pemberantasan korupsi.

"Dan tingginya harga barang dan tarif suatu jasa akan makin tak terkendali sebab biaya/ongkos korupsi dimasukkan ke dalam komponen harga/tarif suatu barang/jasa tersebut," kata Tulus dilansir Antara.

Tinjau Kembali

Pemerintah dan DPR telah sepakat untuk bersama-sama melakukan pembahasan mengenai Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Polemik pun muncul karena revisi tersebut dianggap memperlemah lembaga antirasuah.

Terkait hal itu, Partai Gerindra akan meninjau kembali Draf Revisi Undang-undang KPK. Hal iitu, sebagai wujud kepedulian partai Gerindra yang serius dalam persoalan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Wasekjen DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade, mengatakan, berdasarkan arahan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, bahwa sudah sepantasnya KPK harus diperkuat dan menolak segala upaya-upaya yang ingin melemahkannya.

"Sikap Gerindra dalam hal ini (Revisi UU KPK), berdasarkan arahan pak Prabowo, revisi ini tidak boleh melemahkan KPK, titik," katanya di Jakarta, Minggu (15/9/2019).

Ia menerangkan, jika nanti Revisi UU KPK ditetapkan, maka Gerindra meminta penunjukan Dewan Pengawas harus melalui proses pemilihan yang transparan, akuntabel layaknya seleksi calon pimpinan KPK. Selain itu, para calon Dewan Pembina KPK juga diwajibkan memiliki kriteria berintegritas tinggi serta memiliki independensi yang tidak dapat diragukan.

"Kalau ada Dewan Pengawas KPK ini, harus dari tokoh punya integritas dipilih oleh publik seperti pimpinanan KPK juga, diumumkan, melalui pendaftaran seleksi dan nanti pilih oleh presiden. Dipilih secara transparan sehingga yang terpilih tokoh berintegritas tinggi," tutupnya. 

#KPK   #RevisiUUKPK   #YLKI