Perseteruan KPK

Irjen Firli VS Kompol Novel?

Safari
Irjen Firli VS Kompol Novel?
Kolase foto Firli Bahuri vs Novel Baswedan

Jakarta, HanTer— Komisi III DPR telah memilih Irjen Pol Firli Bahuri sebagai ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru. Firli menjadi sorotan publik karena dianggap memiliki rekam jejak bermasalah ketika menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK. Dugaan ini dipaparkan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang sehari sebelum pemilihan Capim oleh DPR.
 
Seiring dengan itu sejumlah kalangan menduga penolakan Firli untuk masuk ke dalam KPK itu adanya perseteruan antara Firli dengan penyidik KPK, Novel Baswedan.

Sebelumnya, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menyebut pegawai Taliban di KPK adalah pengikut penyidik Novel Baswedan. Lalu ada pula Polisi India yang merupakan kubu berseberangan.

Neta dalam keterangan tertulisnya berkata bahwa kedua kelompok tersebut telah melakukan aksi saling 'mencakar'. Dia menyebut kini sudah mencapai tahap mengkhawatirkan dan berbahaya bagi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Aksi cakar-cakaran itu, menurutnya, semakin memanas jelang Tim Panitia Seleksi Capim Pimpinan KPK melakukan tahapan penjaringan.

Sementara itu penulis Denny Siregar menyebut, Firli Bahuri yang pernah di Diskremsus ini jelas musuh berat Novel Baswedan secara keilmuan. “Dan hanya polisi yang bisa mengenal polisi,” ujar Denny dalam tulisannya di media sosial.

Dia menyebut, heboh penolakan Firli untuk masuk ke dalam KPK karena ada yang panik dan dia menuduh Novel Baswedan.

Sejak awal Firli ditolak bahkan digemborkan hartanya yang senilai 18 miliar rupiah. Padahal, ujar Denny,  Firli Bahuri sejak awal sudah menjelaskan bahwa itu harta dari penghasilan istrinya yang pengusaha kesehatan dan ia bisa membuktikan lewat pembayaran pajak selama bertahun-tahun.

Firli juga diisukan pernah bertemu TGB, dan dia menjelaskan bahwa TGB lah yang bertemu dengannya saat main tenis. Itupun sudah ia laporkan ke Ketua KPK.

Taliban

Soal Taliban ini juga disampaikan mantan komisioner KPK Busyro Muqoddas. Isu Taliban ini dilakukan untuk mempolitisasi dan melemahkan KPK.

Meski demikian, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Busyro tidak menyebut secara gamblang siapa orang di Istana yang mencuatkan isu tersebut hingga muncul ke permukaan. 

Busyro menceritakan bahwa sebenarnya istilah Polisi Taliban itu sudah ada sejak lama di internal KPK. Bahkan, sebelum Busyro menjabat sebagai wakil ketua pada periode 2011-2015.

Mulanya, ia mengaku sempat heran terhadap istilah Taliban tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, ia pun mengerti bahwa istilah itu hanyalah kiasan dan digunakan untuk menggambarkan militansi para penyidik.

"Waktu saya masuk sudah ada istilah Taliban, saya heran. Lho kok Taliban? 'Pak ini enggak ada konotasi agama', memang apa? Karena ini icon.Taliban itu menggambarkan militansi orang-orang Afghanistan, dan banyak penyidik KPK itu militan," katanya kepada CNNIndonesia.com.

 Ia juga menampik istilah Polisi Taliban dikaitkan dengan agama tertentu. Apalagi, jika istilah itu diidentikan dengan radikalisme.

Tidak Wajar

Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Government Watch (Gowa) Andi Saputra mengatakan, adalah tidak wajar adanya perseteruan antara Ketua KPK yang baru Firli Bahuri dengan penyidik senior KPK Novel Baswedan. Karena sudah sepatutnya ketika KPK menyampaikan rekam capim disertai dengan bukti maka semestinya pemerintah posisinya berada di tengah. Oleh karena itu Pemerintah harus mencoret capim yang diduga bermasalah.

"Sebab seandainya perseteruan ini berlanjut maka akan muncul perseteruan yang lebih besar seperti peristiwa cicak-buaya jilid 4," paparnya.

Menurutnya, sebagai lembaga anti korupsi maka komisioner KPK harus diisi oleh sosok yang punya integritas, kompetensi dan kapabilitas dalam hal pemberantasan korupsi.

"Salah satu dari ketiga syarat itu, integritas menjadi syarat utama yang harus dipenuhi. Tanpa integritas maka kelembagaan KPK bakal tak hanya kehilangan tajinya tapi juga akan kehilangan dukungan publik. Karena opini publik berpendapat, tak mungkin memberantas korupsi dengan sapu kotor," tandasnya.

Lebih lanjut Andi mengatakan, di antara 10 nama capim KPK yang diserahkan kepada Presiden dan dikembalikan kembali kepada DPR, Irjen Firli adalah sosok yang menurut penilaian KPK paling bermasalah. Karena Irjen Firli mempunyai rekam jejak melakukan pelanggaran etik. Dalam tradisi KPK, pelanggaran etik adalah perbuatan tercela. Penilaian KPK itu disertai oleh bukti photo terkait adanya peristiwa 2 kali pertemuan Irjen Firli dengan TGB (Tuan Guru Bajang).

Terpilihnya Irjen Firli akan melahirkan 2 hal. Pertama, terjadinya eksodus pembangkangan hingga pengunduran diri para pimpinan maupun pegawai menengah KPK utamanya pejabat menengah yang selama ini sangat berpengaruh. 

Kedua, ujar Andi, akan memunculkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terhadap ketua KPK baru karena diduga cacat formil karena ada  poin krusial yang harus dipenuhi oleh pimpinan KPK yakni pada Pasal 29 UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK yang mensyaratkan bahwa pimpinan KPK haruslah sosok yang tidak pernah melakukan perbuatan tercela.