DPR Minta Jokowi Serius Tangani Kasus Karhutla

Safari
DPR Minta Jokowi Serius Tangani Kasus Karhutla
Kabut asap terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan (ist)

Jakarta, HanTer - Hingga kini kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mengakibatkan bencana kabut asap khususnya di Pulau Sumatera dan Kalimantan masih menjadi persoalan yang tidak berkesudahan.

Padahal Presiden Joko Widodo (Jokowi) semasa kampanye Pilpres 2019 mengklaim bahwa pemerintahannya telah berhasil menekan kasus Karhutla.

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan, ada unsur masyarakat dan pengusaha yang harus turut serta bertanggung jawab.

"Di situ banyak pihak yang harus ikut bertanggung jawab termasuk pengusaha, masyarakat," ujar Dasco di Gedung Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Meski begitu, Dasco tetap meminta langkah cepat pemerintah dalam penanganan karhutla. Terutama, soal dampak lingkungan yang mengganggu kesehatan. "Saya pikir pemerintah mesti lebih serius untuk menangani kebakaran hutan ini dengan melibatkan semua pihak dan komponen yang ada, jangan sampai terjadi lagi hal-hal seperti ini," jelasnya.

Disinggung soal janji Presiden Jokowi terkait penanganan karhutla dengan melibatkan TNI-Polri, Dasco menilai tidak sesederhana itu menyelesaikan permasalahan tersebut. "Saya pikir itu bukan cuma kegagalan TNI-Polri," tukas Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Sementara itu Wakil Ketua Komite I DPD RI Fahira Idris juga mengatakan, sangat banyak kerugian yang dialami bangsa ini jika tidak ada terobosan untuk benar-benar mencegah dan menghentikan karhutla. Harusnya setelah terjadi selama bertahun-tahun, pemerintah tidak lagi gamang dalam mencegah dan mengatasi kebakaran hutan.

“Kita butuh pemimpin tanpa beban untuk atasi kebakaran hutan. Salah satunya tidak terbebani untuk segera menjalankan putusan Mahkamah Agung (MA) yang sudah memvonis pemerintah bersalah atas kasus kebakaran hutan dan lahan pada 2015 lalu. Harusnya poin-poin hukuman dari MA segera dilaksanakan, bukan malah berniat mengajukan PK (Peninjuan Kembali),” ujarnya.

Fahira mengungkapkan, poin-poin hukuman dari MA antara lain kewajiban menerbitkan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan melibatkan peran serta masyarakat; menerbitkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang menjadi dasar hukum terbentuknya tim gabungan; dan membuat roadmap (peta jalan) pencegahan dini, penanggulangan dan pemulihan korban kebakaran hutan dan lahan serta pemulihan lingkungan adalah terobosan yang sangat baik untuk mencegah dan mengatasi kebakaran hutan. Hukuman dari MA ini seharusnya tidak menjadi beban dan harus segera dilaksanakan.

"Memimpin tanpa beban tidak harus di periode kedua, tetapi saat ini sudah bisa mulai diperlihatkan. Beban berat rakyat yang terpapar langsung kabut asap sudah sangat berat. Mohon segera diangkat beban tersebut dan pindahkan ke pundak Pemerintah. Segeralah buat terobosan. Masyarakat letih, kebakaran hutan ini sudah seperti sinetron yang banyak episodenya," ujarnya.

Sebagai informasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di beberapa daerah di Sumatera dan Kalimantan masih terjadi. Kebakaran ini memicu tebalnya kabut asap yang menganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Bahkan di Pekan Baru, pemerintah daerah setempat harus meliburkan kegiatan sekolah.

#Karhutla   #kebakaran   #hutan   #lahan   #DPR   #jokowi