Tak Awasi Proyek Didanai Asing, DPR Dinilai Lemah dan Loyo

Safari
Tak Awasi Proyek Didanai Asing, DPR Dinilai Lemah dan Loyo
Ilustrasi DPR

Jakarta, HanTer—Pengawasan DPR RI terhadap proyek infrastruktur yang didanai dengan utang luar negeri dinilai masih lemah. Contohnya proyek infrastruktur kereta api Jakarta-Bandung dibangun dengan pinjaman dari China sebesar Rp 76 triliun, namun tidak masuk dan tercatat. Mestinya meskipun proyek tersebut dari utang luar negeri, tetap harus dicatat dalam pos APBN.

Menanggapi hal ini, Koordinator Gerakan Perubahan (Garpu) Muslim Arbi mengatakan, utang luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah dan lemahnya pengawasan oleh DPR RI , tentu hal ini berbahaya bagi kelangsungan negara karena akan membuat negara tersandera.

Ironisnya, sambung Muslim, utang-utang tersebut tidak dicatat di pos APBN. Padahal bukan sekedar dicatat di pos APBN, mestinya utang tersebut harus diawasi dan dibawah persetujuan DPR. Karena beban utang itu menjadi beban negara dan di tanggung rakyat yang akan membayarnya. Sayangnya, DPR sebagai wakil rakyat sangat tidak berperan, loyo dan fungsi pengawasannya sangat lemah.

"Ini merupakan pelanggaran atas tugas dan fungsi DPR. Saya sarankan DPR harus kembali bekerja sebagai wakil rakyat yang berfungsi mengawasi pemerintah. DPR juga jangan berkonspirasi dengan pemerintah dalam persoalan utang luar negeri," tegasnya.

Konsorsium

Sementara itu, Direktur Eksekutif Government Watch (Gowa) Andi Saputra mengatakan, perlu diketahui bahwa proyek kereta api cepat tak sepenuhnya memakai alokasi APBN. Karena pemerintah tidak mempunyai uang untuk membiayai proyek tersebut. Proyek kereta api cepat sepenuhnya dibiayai oleh pinjaman bank China yang diberikan kepada konsorsium bank negara.

"Bank-bank negara tersebut mendistribusikan kepada konsorsium pemenang proyek. Hanya masalahnya, kendati tak dibiayai oleh APBN tetap saja investor asing menghendaki adanya jaminan pemerintah. Di sini letak masalahnya," ujar Andi Saputra kepada Harian Terbit, Jumat (13/9/2019).

Andi mengungkapkan, jaminan pemerintah terhadap proyek kereta api cepat tercantum dalam Perpres ayat 3 Pasal 24. Dalam Perpres itu disebutkan jaminan dapat diberikan sepanjang menyangkut kebijakan yang diambil atau tidak diambil oleh pemerintah pusat yang mengakibatkan terhambatnya proyek dan dapat memberikan dampak finansial kepada badan usaha pelaksana.

Mengacu pada pasal tersebut, lanjut Andi,  apabila proyek tersebut kelak mengalami hambatan maka pemerintah turut bertanggung jawab untuk menindaklanjuti agar proyek tersebut selesai tepat waktu.

Selain itu, pinjaman swasta asing diberikan kepada konsorsium BUMN. Artinya, bank pemerintah harus memberikan colateral berupa jaminan aset senilai pinjaman yang dikucurkan. Aset-aset bank BUMN mesti diserahkan sebagai jaminan. Seandainya bank-bank pemerintah tersebut mengalami default atau gagal bayar maka jaminan tersebut akan disita dan dieksekusi.

"Kita bisa bayangkan seandainya bank-bank pemerintah itu mengalami gagal bayar maka banyak aset-aset strategis yang selama ini menjadi aset negara dengan mudah akan beralih," tegasnya.

Bukan hanya aset, sambung Andi, saham-saham bank negara juga akan beralih. Penyertaan pemerintah dalam bentuk saham yang awalnya mayoritas akan beralih menjadi milik investor China. Hal inilah yang menjadi masalah krusialnya. Karena dengan begitu maka pemerintah tak lagi punya lagi kuasa atas bank-bank negara. Pola kerjasama semacam ini sama artinya dengan menyerahkan kekayaan negara kepada pihak asing.

"Pola kerjasama bisnis semacam inilah yang semestinya dipersoalkan oleh DPR. Sebab, perpindahan aset-aset negara kepada pihak asing menurut konstitusi maka terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan DPR," tandasnya.

Sayangnya, lanjut Andi, sebagai wakil rakyat DPR adem ayem saja atas permasalahan tersebut. Apalagi parlemen saat ini dikuasai oleh parpol

pendukung Jokowi. Oleh karenanya mereka berkewajiban memuluskan proyek-proyek yang dicanangkan oleh Jokowi tanpa sedikitpun menilai bahwa proyek tersebut dikemudian hari akan mengancam kedaulatan NKRI.

"Makanya nasionalisme mereka sangat dipertanyakan. Padahal mereka mengklaim paling Indonesia," jelasnya.

Andi menuturkan, pemerintahan saat ini dengan dukungan koalisi parpol hanya mementingkan kepentingan kelompok dan miskin kreasi. Sehingga sangat wajar jika semua kegiatan pemerintah hanya bisa berjalan apabila dibiayai oleh hutang. Padahal hutang - hutang tersebut yang bakal menanggung adalah rakyat juga.