Maluku Belum Jadi LIN, Presiden Jokowi Harus Panggil Menteri Susi

safari
Maluku Belum Jadi LIN, Presiden  Jokowi Harus Panggil Menteri Susi

Jakarta, HanTer - Ketua DPP KNPI, Haris Pratama mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti untuk mempressurenya terkait janji pemerintah pusat untuk menjadikan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN).

"Persoalan LIN ini sudah lama sebelum Susi jadi menteri. Jadi Presiden harus memanggil yang bersangkutan untuk  mempressure soal janji LIN ini jika kendalanya di Susi. Sebab adanya LIN digadang-gadang bisa membuat masyarakat Maluku sejahtera dan itu harus dipertimbangkan Presiden," kata Haris dalam keterangan persnya yang diterima wartawan di Jakarta, Jumat (13/9/2019).

“Kalau buntu, saran saya lebih baik Susi diganti di periode berikut. DPP KNPI akan terus mendorong yang terbaik untuk masyarakat dan juga perintahkan semua DPD mengawal kebijakan pemerintah pusat dan daerah demi kesejahteraan masyarakat,” tambah dia.

Haris mengungkapkan, saat memberikan kuliah umum dan dialog publik di kampus Universitas Pattimura (Unipatti), belum lama ini, ia telah menyampaikan dukungannya terhadap  langkah Gubernur Maluku untuk bagaimana sumber daya alam khususnya laut di Maluku bisa memakmurkan masyarakat Maluku sendiri, bukan orang lain.

"Saat dialog dengan civitas akademika Unippati di Ambon Selasa lalu saya sudah menegaskan dukungan penuh kepada Gubernur Maluku atas langkah yang beliau ambil agar bagaimana SDA khususnya hasil laut di Maluku untuk kemakmuran msayarakat setempat, bukan orang lain. Apalagi jika hanya untuk menguntungkan para mafia saja," tegasnya.

Haris berharap kemaritiman di Maluku bisa bermanfaat bagi masyarakat Maluku sendiri. “Yang sekarang sudah jelas, saya pernah lihat di beberapa daerah. Misalnya di Tual ada kapal Thailand, Filipina. Itu daerah Maluku, juga ada kapal-kapal asing lainnya yang ditangkap di Maluku. Ini kalau bukan mafia perikanan apa namanya?" Tanya Haris.

Ia menilai, peran pemuda dan masyarakat dalam hal ini sangat dibutuhkan untuk mengawal masalah pemberdayaan sumber daya alam tersebut. "Jangan sampai ada mafia lain lagi yang ikut masuk. Kan sudah ada contoh pernah ada pabrik ikan ditutup karena mafia banyak. Tidak ada manfaatnya bagi masyarakat, jadi tugas KNPI dan pemuda Maluku menjaganya,” tegas Haris.

 

Tidak Optimal

 

Sebelumnya Ketua Karateker DPD KNPI Maluku Abdussalam Hehanussa menilai fenomena pengelolaan laut di Maluku selama ini sangat tidak optimal bagi masyarakat Maluku. Pasalnya, moratorium yang dikeluarkan Kementrian Kelautan dan Perikanan merupakan kebijakan merugikan atau melemahkan nelayan kecil dan membuat kelompok mafia yang punya kapal besar saja yang mampu menikmati hasil laut Maluku.

"Kami sangat tegas melawan kebijakan yang merugikan masyarakat Maluku. Harus ada semacam otonomi khusus yang membuat semua industri berinvestasi di Maluku agar ada dampak tenaga kerja, ada ruang orang bisa mendapat hasil maksimal dalam aspek ekonomi dan ada daya beli masyarakat nelayan,” tukasnya.

Yang namanya hasil laut, kata dia, tidak bisa terukur dan hanya dimanfaatkan kelompok bisnis, atau mafia besar yang hanya merugikan masyarakat Maluku saja.

"Untuk itu butuh kebijakan pemerintah yang tegas terhadap bagaimana pengembangan sektor kelautan untuk masyarakat Maluku bisa meningkatkan PAD, kegiatan masyarakat optimal, pendapatan dan daya beli masyarakat maksimal, karena masyarakat kita di Maluku adalah masyarakat pesisir,” pungkas pria yang juga menjabat sebagai salah satu Wakil Ketua DPP KNPI ini.

Seperti diketahui, Lumbung Ikan Nasional (LIN) yang selalu dijanjikan pemerintah pusat akan diberikan ke Maluku hingga kini belum juga terealisasi. Padahal sudah didengungkan lebih dari lima tahun lalu sejak zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Joko Widodo.

Hal ini kembali muncul lewat ultimatum Gubernur Maluku Komjen Pol (Purn) Murad Ismail kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang meminta segera disahkan dokumen LIN. Bahkan, kabarnya menteri Susi saat kuliah umum di Universitas Pattimura (Unpatti) pernah berjanji akan memberikan setiap tahun Rp5 triliun untuk Maluku dengan LIN ini, tapi nyatanya belum juga terealisasi.