Masyarakat Sipil Minta WP KPK Segera Angkat Kaki Jika Masih Bergaya LSM

Safari
Masyarakat Sipil Minta WP KPK Segera Angkat Kaki Jika Masih Bergaya LSM
Ratusan massa tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil dan Pejuang Antikorupsi kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (13/9/2019).

Jakarta, HanTer - Ratusan massa tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil dan Pejuang Antikorupsi kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (13/9/2019).  Dalam aksinya, massa bertelanjang dada memakai masker dengan tulisan "KPK No LSM !!" sebagai pesan tersirat agar pegawai KPK jangan bekerja seperti LSM.

Koordinator aksi, Dullah meminta Wadah Pegawai (WP) KPK yang bergaya ala LSM segera angkat koper dan mengikuti jejak pimpinan KPK lainnya yang sudah mengundurkan diri.

"Yang masih bergaya LSM, WP-KPK sebaiknya mundur dan angkat koper ikuti jejaknya Pak Saut Situmorang. WP-KPK sudah kelewat batas, ndableg tidak independen lagi padahal digaji rakyat tapi gayanya seperti oposisi. Ini tak sehat lagi lembaga antirasuah," tegasnya.

Dullah meminta agar organisasi yang dulu dipimpin Novel Baswedan itu bisa dibubarkan jika cara bekerjanya seperti LSM dan kerap berdemo.

"Ingat kalian digaji pakek duit rakyat. Jika masih doyan demo, angkat kaki saja dari KPK jangan gunakan waktumu untuk berdemo," sebutnya.

Dullah pun menyindir singkatan KPK yang dituding kerap melakukan manuver politik dan terbaru ingin menjegal capim KPK saat fit and proper test. Kata dia, KPK sama dengan Komisi Penghambat Karir. 

"WP KPK biang kerok keonaran di KPK, kenapa dibiarkan. Jangan-jangan pegawai KPK ini tidak kontrak dengan lembaga tapi NGO atau LSM," bebernya.

"KPK kerap menyerang bosnya sendiri, jadi semau gue aja. Jonggos nyerang majikan, itulah yang terjadi di KPK sekarang. Masyarakat harus melek dengan kondisi seperti ini," tambahnya.

Dullah pun meminta agar pimpinan KPK, WP KPK and the gang untuk tidak alergi dengan revisi UU KPK. Revisi UU KPK justru untuk menyempurnakan UU yang sudah ada.

"Jangan alergi dengan revisi UU KPK. Apa perlu kami kasih obat anti alergi dan tuli supaya bisa dengerin kritikan dan publik terkait revisi UU KPK. Apa jadinya KPK tidak diawasi, begini aja sudah semau-maunya," pungkasnya.