Ada Grup Telegram Capim KPK yang Dibuat Untuk Menolak Pimpinan Baru 

An
Ada Grup Telegram Capim KPK yang Dibuat Untuk Menolak Pimpinan Baru 
Ilustrasi KPK

Jakarta, HanTer - Meskipun Komisi III DPR RI secara resmi melalui proses demokratis dan transparan telah menetapkan Irjen Firli Bahuri sebagai pimpinan KPK. Kabarnya, sebagian kelompok yang ada di dalam KPK masih melakukan perlawanan untuk menolak Firli sebagai pimpinan. 

Dari informasi yang diperoleh redaksi, Jumat (13/9) ada sebuah grup Telegram yang berisi orang-orang yang mengklaim internal KPK dengan nama “Capim 2019” untuk melalukan perlawanan terhadap keputusan DPR RI terhadap pimpinan KPK periode 2019-2023. 

Adapun anggota grup itu berisi 25 orang itu terdiri dari karyawan hingga salah satunya elite lembaga antirasuah.

Padahal dalam faktanya, mereka internal yang menolak RUU KPK, seperti kebingungan sendiri misalnya dalam RUU tersebut menyebutkan bahwa KPK diberikan kewenangan mengeluarkan SP3. 

“Selama ini, tidak adanya kewenangan SP3 pernah menyulitkan KPK sendiri,” kata sumber internal KPK. 

Seperti contoh, dalam perkara penyidikan dengan objek penyidikan dana PLS Provinsi NTT yang dilakukan KPK pada sekitar triwulan ke empat tahun 2014 (masa kepemimpinan AS dkk), KPK telah menetapkan salah satu tersangka dengan nama John Manulangga berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor: Sprin.Dik-48/01/10/2014 tanggal 30 Oktober 2014. Tetapi setelah ditelaah ternyata John Manulangga telah meninggal dunia jauh sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK (meninggal sekitar tahun 2012).

Kemudian akhirnya di tengah kebingungan untuk mengambil langkah terhadap Surat Penyidikan yang sudah terlanjur dikeluarkan, pimpinan KPK pada masa kepemimpinan Taufiqurahman Ruki sebagai Plt, memberanikan diri untuk membuat sebuah produk administrasi penyidikan yang selama ini belum pernah diatur dalam KUHAP maupun KUHP, yaitu berupa surat perintah pencabutan atas surat perintah penyidikan Nomor: Sprin.Dik-48/01/10/2014 tanggal 30 Oktober 2014, yang pada pertimbangannya dijelaskan “bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana korupsi serta demi terwujudnya kepastian hukum terhadap tersangka John Manulangga yang telah meninggal.