Demi Tingkatkan Kinerja, MUI Jaktim Dukung Revisi UU KPK

Safari
Demi Tingkatkan Kinerja, MUI Jaktim Dukung Revisi UU KPK
Dukungan revisi UU KPK

Jakarta, HanTer  - Mejelis Ulama Indonesia (MUI) Jakarta Timur memberikan dukungan terhadap Revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Dukungan diberikan agar ada peningkatan kinerja lembaga anti rasuah. Saat ini draf RUU KPK juga sudah ditangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk dibahas bersama DPR.

"Untuk itu, saya sangat setuju dan mendukung revisi UU KPK," kata Ketua MUI Jakarta Timur, KH. A. Shodri di Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Shodri membeberkan dalam pembentukan Dewan Pengawas KPK dirinya berharap dilibatkan beberapa tokoh mulai dari ulama, akademisi dan tokoh masyarakat hal ini untuk menjaga independen. Sehingga masukan dari para tokoh tersebut bisa membuat KPK on the track dalam kinerjanya memberantas korupsi yang sudah akut di Indonesia.

"Melibatkan tokoh-tokoh yang independen yaitu ulama, akademisi, tokoh masyarakat dalam pembentukan dewan pengawas KPK," ucapnya.

Shodri juga berharap agar masyarakat agar tidak memiliki pandangan bahwa Revisi UU KPK merupakan upaya melemahkan KPK tanpa melakukan tabayun. Karena ada draf dalam RUU KPK justru membuat KPK bisa semakin maju dan sukses dalam pemberantasan korupsi. Karena dalam tugasnya nanti akan dilibatkan institusi hukum lainnya yakni polisi dan jaksa dalam pemberantasan korupsi.

"Masyarakat melihat secara obyektif dan tidak negative serta tidak terkait kepentingan kepada KPK karena independensi dan profesionalisme selalu harus dijaga," tuturnya 

Hal senada yang diungkapkan, Ketua dewan Pembina komunitas masyarakat Muda Pancasila Sakti, Taufik Hidayat mengatakan bahwa anggapan RUU KPK sebagai bentuk pelemahan KPK dianggap salah besar. 

"Revisi UU KPK itu memperlemah itu salah besar, justru itu memperkuat jangan logikanya dibalik nah kita juga mengimbau kepada kalangan umat Islam ulama dan seluruh masyarakat Indonesia memberantas korupsi adalah tugas kita bersama bukan hanya KPK," tutup Taufik.