Hasil Seleksi anggota BPK Bisa Tidak Sah Jika Mekeng Masih di Luar Negeri

Safari
Hasil Seleksi anggota BPK Bisa Tidak Sah Jika Mekeng Masih di Luar Negeri

Jakarta, HanTer - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan, dengan status Ketua Komisi XI DPR Melchias Marcus Mekeng yang menjadi saksi kasus dugaan suap terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) di Kementerian ESDM dan saat ini Mekeng berada di luar negeri maka hasil seleksi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) oleh Komisi XI jadi menjadi tidak atau legitimated. Apalagi jika benar Mekeng yang anggota DPR Fraksi Golkar tersebut tidak kembali lagi ke Indonesia.

"Betul (hasil seleksi anggota BPK oleh Komisi XI) tidak legimated. Karena dia termasuk Pimpinan Komisi XI DPR dengan jabatan Ketua," ujar Boyamin Saiman di Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Boyamin menuturkan, jika ditemukan 2 alat bukti atas dugaan keterlibatan Mekeng dalam korupsi yang dilakukan Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih dan pemilik PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk (BORN) Samin Tan maka KPK bisa menetapkan Mekeng sebagai tersangka. Keberadaan Mekeng di luar negeri juga bisa membuat KPK menetapkan sebaga Daftar Pencarian Orang Interpol (Red Notice) sehingga Mekeng bisa dideportasi ke Indonesia.

Terkait Mekeng yang saat ini berada di luar negeri sementara statusnya sudah dicekal, Boyamin menduga, Mekeng ke luar negeri ketika statusnya belum dicekal oleh KPK. Namun jika sudah dicekal tapi bisa lolos maka berarti ada oknum pegawai Imigrasi yang melakukan kolusi. Oknum pegawai Imigrasi tersebut harus dipecat untuk memberikan efek jera agar tidak ada lagi oknum yang bermain - main lagi.

"Oknum pegawai Imigrasi itu harus dipecat," tandasnya.

Saat ini Mekeng yang berstatus saksi kasus dugaan suap terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) di Kementerian ESDM mangkir menjalani pemeriksaan di KPK, Rabu (11/9/2019) kemarin. Mekeng mangkir karena diduga ada di Swiss untuk kunjungan kerja (kunker). Boyamin pun meminta
jika Mekeng tidak mau kembali maka KPK bisa meminta Kemenkuham untuk mencabut pasportnya.

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif juga meminta Mekeng untuk kooperatif untuk menjelaskan terkait perkara yang menjerat pemilik PT BORN Samin Tan. Mekeng tidak hadir untuk menjalani pemeriksaan Rabu (11/9/2019) kemarin sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) di Kementerian ESDM.

"Keterangan Mekeng sangat diperlukan tim penyidik KPK untuk menyelesaikan kasus yang berhubungan dengan saudara Samin Tan," kata Laode, Rabu (11/9/2019).

Laode tak menyebut keterangan apa yang dibutuhkan tim penyidik KPK dari Mekeng. Laode memberi sinyal bahwa Ketua Fraksi Golkar di DPR itu mengetahui hal yang berhubungan dengan kasus ini. "Hal yang enggak bisa saya sebutkan satu per satu di sini. Tetapi penyelidik dan penyidik KPK beranggapan bahwa yang bersangkutan mengetahui beberapa hal yang berhubungan dengan kasus," ujar Laode.

Dalam perkara ini, nama Mekeng mencuat lantaran diduga memperkenalkan Samin Tan dengan Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih terkait pengurusan PKP2B di Kementerian ESDM. Dalam fakta persidangan sebelumnya, Eni selaku terpidana kasus PLTU Riau-1 mengaku diperintah Ketua Fraksi Partai Golkar tersebut untuk membantu perusahaan milik Samin Tan yang tengah menghadapi masalah dengan Kementerian ESDM.

Dalam dakwaan, PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) selaku anak perusahaan milik Samin Tan yaitu BORN tengah dirundung masalah pemutusan PKP2B Generasi 3 di Kalimantan Tengah. Samin Tan kemudian disebut meminta bantuan Eni Saragih untuk menyelesaikan masalah itu.

"Pak Mekeng, kan, ketua fraksi saya, [dia] meminta kepada saya sebagai anggota fraksinya waktu itu untuk membantu perusahaan Samin Tan," kata Eni Saragih di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (2/1/2019).

Pengakuan Eni itu segera dibantah Mekeng ketika menjalani pemeriksaan tim penyidik KPK sebagai saksi terkait kasus ini. Mekeng membantah semua tudingan yang ditujukan kepada dirinya.
Tersangka Samin Tan diduga memberikan uang suap senilai Rp5 miliar kepada mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih.

Pemberian dilakukan untuk menyelesaikan pengurusan terminasi kontrak PKP2B Generasi 3 di Kalimantan Tengah antara PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) selaku anak usaha BORN, dengan Kementerian ESDM. KPK menduga Samin Tan menyerahkan uang suap tersebut melalui anak buahnya. Sejak menjadi tersangka pada Februari 2019 lalu, salah satu orang terkaya di Indonesia itu belum juga ditahan KPK. Samin Tan baru menjalani pemeriksaan sebagai tersangka tak lebih dari dua kali.