Masinton Sebut WP Adalah Wadah Politik, Bukan Wadah Pegawai

Danial
Masinton Sebut WP Adalah Wadah Politik, Bukan Wadah Pegawai
Anggota Komisi III Masinton Pasaribu Masinton (tengah) dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema "Tantangan Pimpinan KPK Baru, Mampu Benahi Internal dan Berantas Korupsi?" Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerja sama dengan Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI di Media Center MPR/DPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Jakarta, HanTer - Anggota DPR RI Komisi III Masinton Pasaribu mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sudah berpolitik dan kembali memainkan penggiringan opini di masyarakat, termasuk Wadah Pegawai (WP) yang ada di KPK disebutnya adalah wadah politik.

"WP itu sudah jadi wadah politik, dan mereka mulai memainkan seolah-olah nanti ada kriminalisasi, ini lagu lama. Padahal kita menginginkan KPK kedepannya menjadi lebih baik, tapi KPK malah menjadi Komisi Penghambat Karier," ujar Masinton dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema "Tantangan Pimpinan KPK Baru, Mampu Benahi Internal dan Berantas Korupsi?" Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerja sama dengan Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI di Media Center MPR/DPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Menanggapi pernyataan Komisioner KPK Saut Situmorang yang menyebut calon pimpinan (capim) KPK periode 2019-2023 Firli Bahuri telah melanggar kode etik berat saat menjabat Deputi Penindakan KPK? Menurut Masinton pihaknya tidak akan terpengaruh dengan sumber dan opini yang dilontarkan KPK tersebut.

“Kita ini negara hukum, jangan berprasangka buruk tanpa dasar yang valid,” tegas Masinton.

Menurut Masinton, penyataan KPK yang menyurati komisi Hukum DPR terkait rekam jejak Capim Firli tersebut dinilai telah melanggar perbuatan melawan hukum karena menyangkut nasib seseorang.

Lebih lanjut, politisi PDIP ini menerangkan Komisi III DPR RI akan memilih pimpinan KPK periode 2019-2023 itu berdasarkan atas rasio akal sehat dan aturan yang sesuai prosedur yang ada.

“Kalau sesuai aturan, jika tidak ada pelanggaran yang resmi, maka Firli akan terpilih sebagai pimpinan KPK periode mendatang,” bebernya.

Seperti diketahui Inspektur Jenderal Polisi Firli Bahuri saat ini menjabat Kapolda Sumatera Selatan, dan merupakan satu dari 10 Capim KPK yang tengah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi Hukum DPR RI.