Harus Bayar Bunga Rp250 Miliar, Bulog Terancam Bangkrut

Safari
Harus Bayar Bunga Rp250 Miliar, Bulog Terancam Bangkrut

Jakarta, HanTer - Perum Bulog terancam bangkrut atau collaps. Hal ini karena Bulog harus membayar bunga Rp 240 miliar sampai Rp 250 miliar. Menanggapi hal ini pengamat pangan Ali Birham mengatakan, kecemasan Buwas terkait kondisi Bulog masuk akal. Apalagi Buwas menyebut setiap bulan Bulog harus membayar bunga Rp 250 miliar. 

“Kondisi Bulog yang kritis karena akibat salah kebijakan kabinet saat ini yakni menempatkan Bulog dibawah langsung Presiden sebagai Lembaga Negara Non Departemen. Padahal di era  Orde Baru keberadaan Bulog sangat berperan penting,” ujar Ali Birham kepada Harian Terbit, Rabu (11/9/2019).

Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog, Budi Waseso menceritakan kesulitan yang dialami perusahaan pelat merah itu kepada Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Budi mengatakan saat Bulog mendapatkan penugasan dari negara, seperti membeli atau menyerap beras, dananya berasal dari pinjaman dengan bunga komersial.

Menurut dia, Bulog harus menyiapkan anggaran Rp 14 miliar sampai Rp 16 miliar setiap hari yang berasal dari bunga dan operasional. "Setiap bulan kami harus membayar bunga Rp 240 miliar sampai Rp 250 miliar," kata Budi Waseso di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/9/ 2019).

Di sisi lain, kata dia, saat ini Bulog tidak diberi peluang untuk menyalurkan beras seperti pada program Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT. "Maka Bulog akan kolaps dan akan hilang, karena memang kami rugi besar. Kami juga mau dukungannya (DPR). Komisi IV selama ini mendukung kami sehingga kami bisa eksis," kata ujarnya.

Hal itu dia sampaikan saat menjelaskan alokasi anggaran kepada komisi IV. Bulog, kata dia, mengusulkan anggaran sebesar Rp 12,6 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2020. Dia mengatakan anggaran itu akan dialokasikan untuk komoditas beras sebesar Rp 5,8 triliun dan Rp 6,7 triliun untuk komoditas selain beras, yaitu jagung, kedelai, gula dan daging.

Sementara itu, pemerhati masalah sosial masyarakat, Frans Immanuel Saragih mengatakan, masalah yang dialami Bulog mengenai banyaknya stock pangan ditambah hantaman gelombang impor komoditi pangan memang terus berlangsung dari tahun ke tahun. Pada dasarnya Bulog berperan membeli bahan bahan pangan dari para petani serta menyalurkannya kepada rakyat banyak agar bisa menjaga stabilitas harga pangan.

"Kecemasan Pak Buwas mengenai tingginya bunga hutang yang harus ditanggung Bulog setiap bulannya sebenarnya sangat beralasan. Apalagi peran Bulog untuk pendistribusian pangan termasuk menjaga kestabilan harga beras kurang mendapat tempat," jelasnya.

Pengamat kebijakan publik dari Institute for Strategic and Development (ISDS) Aminudin mengatakan, secara umum BUMN yang dapat penugasan dari Jokowi, seperti Bulog dan lainnya mengalami penurunan drastis keuntungannya atau malah merugi karena tidak feasible dari segi bisnis. Dalam kasus Bulog kasusnya lebih kompleks lagi karena ada moral hazard yang besar pada Jokowi dan pemburu rente di lingkarannya.

"Buwas sering meradang impor komoditi yang dilakukan Menteri Perdagangan justru membuat keuangan Bulog makin membengkak karena harus menambah sewa gudang sekitar Rp 45 miliar perbulan. Bahkan sampai menumpuk impornya akhir membusuk," jelasnya.  

“Setiap bulan Bulog harus membayar bunga Rp 240 -  Rp 250 miliar. Ini fantastis sekaligus kurang realistis pasti timbulkan defisit atau kerugian besar," paparnya.