UU KPK Direvisi, Perampokan Uang Negara Merajalela

Safari
UU KPK Direvisi, Perampokan Uang Negara Merajalela

Jakarta, HanTer - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono menuding para koruptor yang mendorong dilakukannya revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mempermudah mereka melakukan perampokan uang negara.

“Karena ada clausul dalam draft UU KPK nantinya yang akan memberikan hak kekebalan hukum bagi para anggota legislatif dan eksekutif jika terdeteksi adanya korupsi yang melibatkan oknum legislatif dan eksekutif. Sehingga para koruptor menambah Pasal agar KPK bisa memberikan SP3 bagi anggota eksekutif dan legislatif yang terlibat korupsi,” ujar Arief. 

Menurutnya, jika revisi UU KPK DPR dan Pemerintah maka akan berdampak pada tumbuhnya monster korup di Indonesia. Ini berbahaya dan bisa-bisa APBN bocor hingga 50 persen karena dikorupsi para oknum anggota legislatif dan eksekutif," jelasnya. 

Arief pun mengajak para anggota masyarakat dari berbagai kalangan baik buruh, tani, nelayan,tukang ojek online, rohaniawan dan para santri untuk mengepung DPR RI dan Istana untuk menolak RUU KPK.

"Kita akan berikan dukungan pada Presiden Joko Widodo untuk membatalkan revisi UU KPK karenaRevisi UU KPK hanya digunakan untuk merampok uang negara," ujar Arief.

Surpres

Pengamat politik dan hukum tata negara, Tohadi mengatakan, ada banyak cara agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak Revisi UU KPK. Di antaranya Jokowi bisa menggunakan hak konstitusionalnya dengan tidak mengeluarkan Surat Presiden (Surpres) untuk menugasi menteri yang mewakili untuk membahas revisi UU KPK. Dengan tidak ada Surpres maka pembahasan Revisi UU KPK tidak akan berjalan. 

“Presiden Jokowi tidak perlu mengeluarkan Surpres untuk menugasi menteri yang mewakili untuk membahas revisi UU KPK. Maka pembahasan revisi UU KPK tidak akan berjalan. Ini langkah yang paling realistis bagi Jokowi,” ujar Tohadi kepada Harian Terbit, Selasa (10/9/2019).

Kebal Hukum

Direktur Democracy and Elektoral Empowerment Partnership (DEEP), Yusfitriadi menyebutkan bahwa rencana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membuat para anggota DPR menjadi kebal hukum.

"Seakan-akan anggota DPR terpilih itu kebal hukum. Karena memang nyaris sedikit kasus lain yang menimpa anggota legislatif,
kebanyakan memang kasus korupsi," ujarnya kepada wartawan di Bogor, Selasa. 

Menurutnya, pelemahan institusi KPK menjadi jalan aman bagi para petahana lembaga legislatif yang gagal terpilih lagi, untuk menghindar dari kasus hukumnya masing-masing setelah purna jabatan.

"Ada kekhawatiran, kenapa ini (revisi UU KPK) didorong anggota DPR lama, karena mereka itu punya banyak masalah. Sehingga ketika mereka tidak punya kekuasaan akan sangat mudah dilacak KPK, karena sudah tidak punya pengaruh lagi," kata pria yang juga merupakan Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (JPPR) itu.