Koalisi Masyarakat Madani Minta Jokowi Tolak RUU KPK

Safari
Koalisi Masyarakat Madani Minta Jokowi Tolak RUU KPK

Jakarta, HanTer - Koalisi Masyarakat Madani Penyelamat KPK yang terdiri dari Transparansi Internasional Indonesia (TII), Lingkar Madani (LIMA), i Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Indonesia Budget Cdntre (IBC), IPC, SPD, FORMAPPI, The Indonesian Institute, dan Komite Pemilih Indonesia (TePi), Pusako, PBHI, Institute Hijau Indonesia, dan LBH Jakarta meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak rencana revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.

"Presiden harus menolak RUU KPK yang diinisiatif DPR RIdengan tidak mengeluarkan surat presiden (surpres)," ujar Sekjen FITRA, Misbah Hasan di Jakarta, Senin (9/9/2019).

Menurutnya, dari pada DPR menginiasi RUU KPK, sebaiknya DPR fokus pada pembahasan RUU yang sudah masuk dalam prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019, seperti RUU Pertanahan, KUHP, Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), Masyarakat Hukum Adat, Ekonomi Kreatif, dan lainnya. Misbah pun menilai, rencana revisi UU KPK merupakan pengalihan isu proses seleksi Capim KPK yang saat ini sedang berlangsung di DPR.

"Oleh karena itu masyarakat harus tetap mengawal seleksi capim KPK di DPR dan rencana revisi UU KPK," tandasnya.

Ada banyak alasan bagi pemerintah untuk menolak RUU KPK. Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa penyusunan RUU dilakukan berdasarkan Prolegnas. Sementara RUU KPK tidak masuk dalam daftar Prolegnas. Oleh karenanya usulan RUU KPK bentuk inkonsistensi DPR terhadap aturan yang mereka susun sendiri, yaitu Tata Tertib DPR RI khususnya Pasal 65 huruf d yang menyatakan Badan Legislasi bertugas menyiapkan dan menyusun rancangan undang-undang berdasarkan program prioritas yang sudah ditetapkan.

Pasal 65 huruf f Tata Tertib DPR disebutkan bahwa Badan Legislasi bertugas memberikan pertimbangan terhadap RUU yang diajukan oleh anggota DPR, komisi, atau gabungan komisi di luar prioritas RUU atau di luar RUU yang terdaftar dalam program legislasi nasional, untuk dimasukkan dalam program legislasi nasional perubahan. 

"Rencana revisi UU KPK seharusnya masuk dalam prolegnas perubahan terlebih dahulu untuk kemudian ditetapkan sebagai prioritas prolegnas, untuk selanjutnya diajukan pembahasan oleh Badan Legislasi," jelasnya.

Misbah menilai, tidak ada relevansi urgensi RUU KPK terutama dalam pemenuhan kebutuhan dalam masyarakat. Apalagi mayoritas masyarakat juga menolak usulan RUU KPK. Selain itu, keberadaan UU KPK selama ini masih sangat relevan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPK. 

"Sikap cuek presiden selama ini justru menegaskan kegamangan dan kegalauan presiden. Terlebih masyarakat selama ini melihat subtansi revisi UU KPK justru berupaya mengoyak independensi KPK, dan melemahkan fungsi pemberantasan korupsi yang selama ini disandang oleh KPK," paparnya.

Dosen

Sementara itu jumlah dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menandatangani petisi penolakan terhadap rencana RUU KPK terus bertambah. Hingga sore ini sudah ada 251 dosen yang membubuhkan tanda tangan. Dekan Fakultas Hukum UGM, Prof Sigit Riyanto, menjelaskan hingga sore tadi pukul 15.30 WIB sudah ada 251 dosen UGM yang membubuhkan tanda tangan. Jumlah tersebut diyakini masih akan terus bertambah.

"Sore jam 15.30 WIB tadi (sudah 251 dosen yang tanda tangan)," kata Sigit saat dihubungi, Senin (9/9/2019).

Petisi yang ditandatangani ratusan dosen UGM ini dimotori Sigit. Mereka prihatin dan mencoba melawan upaya pelemahan terhadap lembaga antirasuah melalui revisi UU KPK yang digulirkan kalangan legislatif.Penggalangan petisi ini dimulai sejak Sabtu (7/9/2019) kemarin. Sigit belum bisa memastikan sampai kapan penggalangan petisi berlangsung. Namun setelah dianggap cukup, petisi tersebut akan disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi.

"Kemungkinan pertama kita akan menyampaikan (petisi penolakan revisi UU KPK) ke Presiden... Memang kita masih menunggu timing yang lebih tepat untuk melakukan hal itu," pungkasnya.