Dukung RUU KPK, RPK Bagikan 1.000 Bunga di Depan Istana & Monas

Safari
Dukung RUU KPK, RPK Bagikan 1.000 Bunga di Depan Istana & Monas
Aksi bertajuk 'Seribu Bunga#DukungRUUKPK & #KPKButuhDiawasi itu merupakan wujud apresiasi kepada anggota DPR RI yang mensahkan atas Revisi UU KPK pada 5 September lalu.

Jakarta, HanTer  - Ratusan massa mengatasnamakan Rakyat Peduli KPK menggelar aksi damai membagikan bunga di area Monas, dan depan Istana Negara, Minggu (8/9/2019). Aksi bertajuk 'Seribu Bunga#DukungRUUKPK & #KPKButuhDiawasi itu merupakan wujud apresiasi kepada anggota DPR RI yang mensahkan atas Revisi UU KPK pada 5 September lalu.

Selain bagikan bunga, dalam aksinya, mereka juga secara serempak mengenakan kaus berwarna hitam. Dan membawa kertas atau poster bertuliskan 'KPK Butuh Diawasi, KPK Bukan Kumpulan Malaikat. #Dukung RUU KPK dan Dukung Revisi UU KPK untuk Memperkuat KPK'. Setidaknya sekitar 1.000 tangkai bunga untuk dibagikan kepada para pengunjung disekitar Monas.

Koordinator lapangan RPK Radja menyebut, RUU KPK justru memberikan kekuatan kepada KPK agar pemberantasan korupsi di Indonesia semakin membaik. Apalagi KPK juga milik rakyat Indonesia bukan milik pegawai KPK yang mendukung revisi UU KPK. 

"Kami sengaja beraksi di depan Istana dan area Monas adalah untuk memberikan pesan kepada Presiden Jokowi agar menandatangani RUU KPK," tegasnya.

Radja menuturkan, saat ini KPK sedang dikuasai oleh kelompok Taliban.  Padahal KPK adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Bentuk keprihatinan mendalam yang dilakukan adalah KPK yang mempunyai kewenangan besar justru enggan untuk diawasi. Sehingga penolakan adanya pengawas KPK patut dipertanyakan. 

"Ini patut dipertanyakan. Ada apa disini, UU KPK buatan manusia kenapa tidak boleh direvisi, ini bukan kitab suci. Jadi jangan ada yang ketakutan, justru yang parno patut dicurigai," sebutnya.

Radja menilai, kewenangan KPK yang begitu besar jika tidak diawasi maka bisa semakin liar para penyidiknya. Oleh karena itu RUU KPK sebagai sebuah keniscayaan agar ada pengawas di KPK agar kinerjanya sesuai tugas pokok fungsinya (tupoksi).

Radja mengemukakan perubahan tantangan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu diikuti perubahan Undang-undangnya. Perubahan itu harus dalam semangat perbaikan dan penguatan KPK, baik dalam bidang Pencegahan, Penyidikan dan pemberantasan tindak pidana korupsi

"Fungsi pengawasan penting dalam lembaga negara disebuah negara demokrasi di manapun berada. Tantangan semakin komplek termasuk dalam pemberantasan korupsi. Dan semangat sinergitas antara lembaga negara, antar lembaga penegak hukum dan antar unsur masyarakat harus menjadi spirit kita bersama untuk menuju Indonesia yang lebih maju dan tangguh," pungkasnya.