Kejaksaan Ikut Berperan Kawal Jalannya Demokrasi

zamzam
Kejaksaan Ikut Berperan Kawal Jalannya Demokrasi

Jakarta, HanTer - Perkembangan teknologi memudahkan beredarnya rekayasa informasi dan tanpa terseleksi melalui media sosial (medsos).

"Masih tinggi pula potensi konflik sosial di masyarakat, sehingga mudah tersulut isu berbasis SARA yang belum terbukti kebenarannya," ujar Jaksa Agung Intelijen (Jamintel) Jan Samuel Maringka kepada Harian Terbit, Minggu (8/9/2019).

Sebelumnya di sela-sela acara Forum Komunikasi Pria Kaum Bapak Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) yang digelar  di Surakarta, Jumat (6/9/3019), Jamintel memaparkan masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam menerima dan meneruskan informasi terkait suku agama ras aliran dan antar golongan (SARA) di media sosial menjadi bukti rendahnya kesadaran hukum.

Hal ini, menurutnya terbukti dengan kurangnya budaya sopan santun dalam menyampaikan pendapat atau pemikiran melalui jejaring sosial.

Korps Adhyaksa diakui memiliki tugas dan fungsi di bidang ketertiban dan ketentraman umum, seperti peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, dan pengawasan peredaran barang cetakan.

Berikutnya, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, serta pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, seperti yang diatur dalam Pasal 30 ayat (3) UU 16/2004.

Untuk melaksanakan seluruh tugas ketertiban dan ketenteraman umum, pihaknya punya beberapa strategi.

Pertama, konsolidasi dengan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) yang merupakan bentuk pengenalan stakeholder dan teritorial wilayah penugasan.

Kedua, melaksanakan program Jaksa Garda Negeri (Jaga Negeri) dalam wujud optimalisasi peran Kejaksaan RI di bidang ketertiban dan ketentraman umum. Itu dilakukan untuk turut merajut kebhinekaan dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa.

Ketiga, penanaman kesadaran hukum masyarakat melalui program Jaksa Menyapa dan kegiatan penyuluhan atau penerangan hukum. Selanjutnya, mewujudkan sinergi komunitas intelijen pusat (Kominpus) dan daerah (Forkompinda), serta tindakan represif sebagai last resort.

Ia menegaskan, penegakan hukum bukanlah industri yang keberhasilannya ditentukan semata-mata dari kuantitas penanganan perkara. Penegakan hukum dikatakan berhasil apabila mampu menekan tingkat kejahatan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

"Oleh karena itu upaya pencegahan dan peningkatan kesadaran hukum juga menjadi bagian dari penegakan hukum, seperti halnya penindakan (represif)," bebernya.

Hadir juga pembicara lain dalam kegiatan tersebut, yaitu Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, dan Dirut PT Freeport Indonesia Tony Wenas.


Kawal Demokrasi

Sebelumnya, Jaksa Agung HM Prasetyo mengingatkan jajaran intelijen Kejaksaan Republik Indonesia untuk bisa memahami dan menyadari secara penuh tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan kewajiban.

Aparat intelijen kejaksaan juga harus mampu memberikan kontribusi positif, khususnya dalam upaya menjaga dan mengawal praktik berdemokrasi di Tanah Air.

Prasetyo berharap jajaran intelijen kejaksaan dapat mengantisipasi, memprediksi, dan mengatasi pelbagai tantangan, dan hambatan, seiring berkembangnya dinamika segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Intelijen kejaksaan sebagai perangkat penguat dan pendukung keberhasilan operasi penegakan hukum memiliki peran yang amat penting. Penyelenggaraan Rapat Kerja Teknis Bidang Intelijen Kejaksaan RI pada 26-27 Juni di Jakarta, merupakan salah satu upaya untuk menguatkan peran tersebut.

Jaksa Agung menekankan Rakernis Bidang Intelijen yang mengusung tema Optimalisasi Peran Intelijen Kejaksaan Merajut Kebhinekaan dalam Bingkai Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pasca Pemilu 2019, hendaknya menjadi cerminan dari sebuah semangat dan niat, serta tekad dan komitmen.

Hal ini bertujuan untuk membentuk karakter intelijen kejaksaan yang profesional, berintegritas, sensitivitas tangguh, dan responsif karena dibekali insting serta kepekaan tinggi dan modern, berwawasan dan punya kemampuan beradaptasi dengan setiap perubahan yang ada.

Kemudian menjadi sesuatu yang penting dan dibutuhkan dalam tiap perhelatan pesta demokrasi, seperti Pilpres, Pileg, dan Pilkada. Begitupula dengan pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 yang tidak sedikit menimbulkan friksi, polarisasi, serta ketegangan sebagai ekses dari adanya perbedaan jenis, serta kepentingan yang membawa konsekuensi timbulnya perbedaan ataupun pertentangan sikap, pilihan politik, dan figur yang diinginkan.

Prasetyo juga mengapresiasi seluruh jajaran intelijen kejaksaan yang responsif, serta mengambil bagian untuk berpartisipasi aktif dalam mengawal setiap tahapan pemilu di negeri ini. Intelijen kejaksaan diimbau tetap menjaga kepekaan, antisipasi, dan deteksi terhadap ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) hingga pelantikan presiden, serta terbentuknya kabinet dan parlemen baru pada Oktober mendatang.