Demo Karyawan Tolak Revisi UU: `KPK Dilahirkan Mega, Mati di Tangan Jokowi`?

Safari
Demo Karyawan Tolak Revisi UU: `KPK Dilahirkan Mega, Mati di Tangan Jokowi`?
Para pegawai KPK menggelar aksi di kantor KPK Jakarta untuk menentang revisi UU No. 30 Tahun 2002 dan menolak calon pimpinan KPK yang diduga bermasalah, Jumat (6/9/2019). Antara

Jakarta, Hanter - “KPK Dilahirkan oleh Mega, Mati Di Tangan Jokowi”, “Pak Jokowi Dimana?”, “Tolak Revisi UU KPK”. “Makin Sempurna Pelemahan KPK:, #Save KPK #Save Indonesia. Demikian antara lain bunyi spanduk yang dibawa pegawai KPK saat mereka menggelar aksi damai menolak Revisi Undang-undang KPK dan Calon Pimpinan bermasalah di Di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (30/8/2019). 

Perwakilan Pegawai KPK Henny Mustika Sari dalam orasinya menyebut berbagai upaya pelemahan telah dialami lembaga antirasuah di setiap era presiden.

Henny menegaskan jangan sampai di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo sejarah mencatat matinya KPK.

"Presiden Abdurahman Wahid merancang KPK, Presiden Megawati Soekarno Putri melahirkan KPK, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melindungi KPK, dan jangan sampai sejarah mencatat KPK mati pada masa Presiden Joko Widodo," cetus Henny saat berorasi di lobi Gedung KPK, Jakarta, Jumat (6/9).

Selain aksi dari pegawai, sebanyak tujuh karangan bunga terpampang di depan Gedung KPK berisi sindiran dan kata-kata penyemangat pemberantasan korupsi. "Pak Presiden masih semangat memberantas korupsi?" seperti tertulis dalam salah satu karangan bunga di depaj Gedung KPK.

Dalam aksi yang diikuti ratusan pegawai KPK pengunjuk rasa mengenakan pakaian serba hitam. Warna itu merupakan simbol duka atas kondisi KPK yang berada di ujung tanduk lantaran revisi UU KPK. Mereka menyebutkan, KPK lahir bukan untuk pegawai KPK, tapi untuk memberantas masalah kemiskinan, masalah ekonomi dan masalah bangsa Indonesia.

Para pegawai mengajak masyarakat Indonesia bersama pegawai KPK dapat melakukan perlawanan terhadap orang-orang yang ingin melemahkan kinerja pemberantasan korupsi. Karena keberadaan KPK untuk memulihkan ekonomi masyarakat Indonesia. “Siapapun yang sengaja melemahkan KPK kita semua maju dan melawan. Kita lawan. Lawan!,” ujar seorang pegawai dalam orasinya.

Ribuan Orang

Sementara itu pada petisi yang tertuang dalam situs change.org yang diinisiasi Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagiyo, disebutkan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) didesak untuk menolak revisi Undang-undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK.

HinggaJumat (6/9/2019),  sudah ada ribuan orang yang menandatangani petisi dengan judul 'Indonesia Bersih, Presiden Tolak Revisi UU KPK!' tersebut.

Henri menilai revisi UU KPK merupakan langkah mundur pemberantasan korupsi di Indonesia. “Revisi UU KPK ini berpotensi cacat hukum dan beberapa poin revisi UU yang berpotensi melemahkan KPK,” ujarnya.

Kirim Surat

Sementara itu, pimpinan KPK memastikan telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo terkait revisi Undang-undang nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, pada Jumat (6/9). "Surat sudah dikirim," kata Ketua KPK, Agus Rahardjo saat dikonfirmasi, Jumat (6/9).

Dalam surat yang ditandangani oleh lima pimpinan KPK itu, lembaga antirasuah meminta Jokowi mendengar dan mempertimbangkan pendapat para ahli dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi ihwal RUU KPK yang diusulkan DPR.

Intinya, KPK meminta Presiden tidak mengeluarkan Surat Presiden (Surpres) yang merupakan tanda persetujuan pemerintah membahas RUU KPK itu dengan DPR. "Mohon Presiden tidak mengirimkan Surpres," kata Agus.