TAJUK: KPK Lemah dan `Loyo`, Koruptor Tertawa Bahagia

***
TAJUK: KPK Lemah dan `Loyo`, Koruptor Tertawa Bahagia

Saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berada di ujung tanduk, kata Ketua KPK Agus Rahardjo. Menurutnya, KPK berada di ujung tanduk bukan tanpa sebab, antara lain soal seleksi pimpinan KPK yang menghasilkan 10 nama calon pimpinan yang di dalamnya terdapat orang yang bermasalah. Hal seperti ini akan membuat kerja KPK ke depan terbelenggu dan sangat mudah diganggu oleh berbagai pihak.

Kedua, revisi Undang-Undang KPK menjadi RUU Inisiatif DPR yang disahkan wakil rakyat. Menurut Agus terdapat sembilan persoalan di draf Rancangan Undang-Undang KPK yang berisiko melumpuhkan kerja KPK, yaitu independensi KPK terancam, penyadapan dipersulit dan dibatasi, pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih oleh DPR, sumber penyelidik dan penyidik yang dibatasi, penuntutan perkara korupsi harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung.

Selanjutnya, perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria, kewenangan pengambilalihan perkara di penuntutan dipangkas, kewenangan-kewenangan strategis pada proses penuntutan dihilangkan, dan kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas.

Tak hanya RUU KPK, DPR juga tengah menggodok RUU KUHP yang akan mencabut sifat khusus dari tindak pidana korupsi sehingga keberadaan KPK juga terancam.

Sejumlah aktivis anti korupsi juga menyatakan ada upaya pelemahan KPK lewat revisi UU KPK secara diam-diam. Karuan saja upaya pelemahan ini dinilai publik bahwa pemerintahan Jokowi tidak pro terhadap pemberantasan korupsi. Apalagi Presiden dalam sejumlah kesempatan selalu menyuarakan penguatan terhadap KPK.

Pengurus Pusat Muhammadiyah menyebutkan ada upaya untuk menghancurkan, melemahkan, dan melumpuhkan KPK.Ketua Forum Dekan Fakultas Hukum PTM/STH Muhammadiyah, Trisno Rahardjomenempatkan orang bermasalah untuk memimpin KPK. 

Berbagai kalangan juga menyebut, langkah DPR yang memutuskan berinisiatif revisi UU KPK dipastikan jika pembahasan ini tetap dilanjutkan untuk kemudian disahkan maka pemberantasan korupsi akan terganggu dan eksistensi KPK akan semakin dilemahkan.

Dikhawatirkan jika UU KPK direvisi, lembaga antirasuah itu tak lagi sebagai lembaga yang independen. Padahal, public menginginkan KPK tetap independen dan terbebas dari pengaruh kekuasaan. Tentu saja secara kelembagaan KPK harus kuat dan diberikan wewenang penuh untuk ‘menghabisi’ koruptor. Selain itu, pimpinan KPK mendatang harus memiliki kualifikasi yang baik dan berintegritas.

Publik berharap sosok pimpinan KPKke depan harus penuh terobosan dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Bila tidak, hanya pribadi-pribadi biasa-biasa saja tentu diaakan sulit untuk memimpin upaya pemberantasan korupsi.

Selain itu, ia juga harus berani, juga harus punya stamina dan ketahanan mental yang kuat. Dengan kriteria ini tentu pimpinan KPK tidak akan gentar jika menghadapi kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan kalangan DPR atau aparat penegak hukum.

Kita menginginkan KPK menjadi lembaga yang berwibawa, yang berperan dalam menjaga kewibawaan lembaga yang lain melalui pemerintahan yang bersih. Kita semua harus mengawal dan menjaga agar KPK tidak kehilangan kewenangannya dalam menangani kasus korupsi, termasuk menangani tindak pidana korupsi yang diatur dalam KUHP.Dengan demikian KPK harus menjadi bagian penting dari semangat reformasi.

Demi kepentingan seluruh rakyat, kita harus berkomitmen untuk melawan korupsi. Apalagi, dalam berbagai kesempatan Presiden Joko Widodo  telah berjanji akan terus memperkuat KPK, sehingga Presiden akan mempertimbangkan masukan KPK. 

Kita berharap lembaga-lembaga pemberantasan korupsi seperti KPK harus kuat, sehingga perang terhadap korupsi yang ditabuh selama ini terus digelorakan. Demikian pula terhadap para jaksa dan polisi public berharap terus menyatakan perang terhadap para pencuri uang Negara tersebut.