TAJUK: Lagi, Bupati dan Direksi BUMN Ditangkap KPK

***
TAJUK: Lagi, Bupati dan Direksi BUMN Ditangkap KPK

Lagi, kepala daerah dan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini giliran Bupati Bengkayang Suryadman Gidot (SG). SG sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait proyek pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat Tahun 2019.

KPK juga menahan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) Dolly Pulungan yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap distribusi gula di PTPN III. "Ditahan 20 hari pertama di Rutan Polres Jakarta Timur," ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Kita prihatin dan mengecam penangkapan kepala daerah dan direksi BUMN ini. Menurut catatan sudah ada ratusan kepala daerah dan petinggi BUMN yang terjerat kasus korupsi. Meski sudah banyak yang ditahan ternyata tidak membuat takut para pejabat Negara melakukan tindak pidana korupsi.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menyampaikan rasa dukanya atas penangkapan kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Kami sedih, bagaimana pun mereka adalah mitra kami. Bagian dari Kemendagri," ujar Tjahjo ketika ditemui usai rapat terbatas di gedung Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Rabu malam.

Dalam konstruksi perkara disebutkan bahwa Bupati Suryadman meminta uang kepada Aleksius. Permintaan uang tersebut dilakukan Suryadman atas pemberian anggaran penunjukan langsung tambahan APBD-Perubahan 2019 kepada Dinas PUPR sebesar Rp7,5 miliar dan Dinas Pendidikan sebesar Rp6 miliar.

Suryadman diduga meminta uang kepada Aleksius dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang Agustinus Yan masing-masing sebesar Rp300 juta. Uang tersebut diduga diperlukan Suryadman untuk menyelesaikan permasalahan pribadinya.

Sedangkan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) Dolly Pulungan yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap distribusi gula di PTPN III. KPK total telah menetapkan tiga tersangka terkait kasus itu, yakni sebagai pemberi Nyotosetiadi.

Sedangkan sebagai penerima, yakni Pulungan dan Direktur Pemasaran PTPN III I Kadek Kertha Laksana, yang telah ditahan selama 20 hari pertama di Rumah Tahanan Cabang KPK di Polisi Militer Kodam Jaya Guntur, jakarta.

Kita prihatin. Jumlah kepala daerah terjerat kasus korupsi terus menigkat. Jumlahnya sudah mencapai ratusan orang. Cilakanya, para kepala daerah itu (gubernur, bupati, walikota dan wakil-wakilnya) tetap saja masih nekad melakukan tindak pidana korupsi. Sangat prihatin dan menyesalkan serta mengutuk kepala daerah yang tega melakukan perbuatan amoral tersebut. 

Apa yang terjadi sehingga para kepala daerah dan direksi BUMN melakukan pelanggaran hukum? Apalagi jumlahnya sangat banyak, dan disaat KPK terus-menerus melakukan OTT, disaat itu pula para kepala daerah dan direksi BUMN dengan ‘ganasnya’ menilep uang rakyat. Seakan tidak ada rasa malu dan rasa takut melakukan itu semua.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di gedung KPK Jakarta, belum lama ini menyatakan, KPK sangat menyesalkan peristiwa dugaan suap terhadap kepala daerah yang masih terus terjadi. Hingga hari ini total 107 kepala daerah telah diproses dalam kasus korupsi atau pencucian uang.
   
Untuk mencegah korupsi, sudah saatnya pejabat Negara terjerat diberikan hukuman maksimal, 20 tahun.

Selain itu, hakim perlu memiskinkan para koruptor, antara memaksimalkan perampasan asset dan pengembalian kerugian negara.Juga mendorong agar pasal pencucian uang juga diterapkan terhadap kepala daerah yang melakukan korupsi.

Kita sepakat dengan pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menyatakan, korupsi di Indonesia seperti kanker stadium empat, masuk dalam darurat korupsi yang sudah menjalar ke semua lapisan pejabat sehingga harus segera diatasi.

Korupsi seakan sudah mendarah daging pada oknum-oknum pejabat dan kepala daerah kita. Juga melibatkan para menteri, para wakil rakyat, pengusaha, sampai pejabat setingkat lurah pun terlibat dalam kasus korupsi.

Berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara menjadi bukti ternyata doyan menerima suap, dan bermental bobrok. Mereka tak  peduli kalau tindakannya itu telah mengorbankan rakyat. Pokoknya semua mereka ‘embat’.

Kita mengingatkan, sebagai pejabat yang diberi amanah oleh rakyat, seharusnya menjadi panutan.  

Negeri ini membutuhkan ‘orang-orang gila’ yang mau melawan koruptor dan  rela mewakafkan waktunya untuk terlibat dalam pemberantasan korupsi. Itulah sebabnya, seluruh anak bangsa menggugah orang-orang yang bermoral, jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik untuk bersedia membersihkan korupsi di negeri ini.

#Korupsi   #bupat   #bumn   #kpk   #ptpn